Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Sinkronisasi Data NIK dan NPWP, Ini Kata Dirjen Pajak

A+
A-
15
A+
A-
15
Pemerintah Sinkronisasi Data NIK dan NPWP, Ini Kata Dirjen Pajak

Gedung Ditjen Pajak. (foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah tengah berupaya menggabungkan data nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) menjadi satu guna memuluskan rencana penerapan identitas tunggal atau single identity number (SIN).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah sedang berupaya untuk menyinkronkan kedua data tersebut. Bila berhasil, langkah ini akan menghasilkan dampak positif bagi upaya peningkatan penerimaan pajak.

"Kalau disinkronkan ini nanti hasilnya bagus. Prosesnya saat ini jalan terus pokoknya," ujar Suryo, Kamis (3/9/2020).

Baca Juga: Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Dengan sinkronisasi tersebut, lanjut Suryo, DJP selaku otoritas pajak akan makin mudah dalam melakukan pendataan atas wajib pajak maupun bukan wajib pajak. "Jadi ini tetap seperti NPWP, sarana identifikasi sebenarnya," ujar Suryo.

Untuk diketahui, ide penggunaan SIN sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak sudah lama didengungkan. SIN juga dianggap sebagai alat efektif dalam menguji kepatuhan wajib pajak dalam sistem perpajakan berbasis self-assessment.

Dirjen Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo pernah menyebutkan Ditjen Pajak sudah mempunyai landasan kuat sebagai penanggung jawab sistem SIN. Hal itu termaktub dalam Pasal 35A dan 41C UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Baca Juga: Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Kedua pasal tersebut dengan tegas menyebutkan Ditjen Pajak berhak meminta keterangan dari pihak ketiga—seperti bank, akuntan publik, dan lainnya—tentang wajib pajak yang diperiksa. Bila ada usaha yang menghalangi kebijakan tersebut, ada sanksi pidana.

Adapun data atau informasi yang dimaksud adalah data atau informasi orang pribadi atau badan yang bisa menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan atau kekayaan, termasuk informasi debitur, transaksi keuangan, lalu lintas devisa, kartu kredit, dan laporan keuangan atau kegiatan usaha. (rig)

Baca Juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang
Topik : npwp, nik, SIN, identitas tunggal, dirjen pajak suryo utomo, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Rabu, 09 September 2020 | 23:15 WIB
SIN kiranya bisa menjadi langkah yang solutif dan harus diapresiasi. lantaran mendorong perbaikan sistem administasi perpajakan yang lebih baik.
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 16 Januari 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut SPT Harus Diisi Benar, Lengkap, dan Jelas! Ini Maksudnya

Sabtu, 15 Januari 2022 | 14:00 WIB
NIGERIA

Lawan Diabetes, Cukai Minuman Berpemanis Jadi Jurus Pemerintah

Sabtu, 15 Januari 2022 | 09:00 WIB
SELEBRITAS

Diprotes Netizen Karena Sentil Gozhali 'NFT', Ditjen Pajak Menjawab

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya