Review
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Januari 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2021
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Siap Naikkan Gaji ASN Berkarakteristik Ini

A+
A-
14
A+
A-
14
Pemerintah Siap Naikkan Gaji ASN Berkarakteristik Ini

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah mempersiapkan reformulasi kebijakan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T), berisiko tinggi, dan berkinerja tinggi.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini berharap peningkatan mulai dari gaji, tunjangan, dan fasilitas tersebut dapat meningkatkan kinerja serta motivasi ASN.

“Hal ini penting dan harus didorong karena profesi ASN dengan bidang pekerjaan yang kompleks, berisiko tinggi, jauh dari akses pembangunan, membutuhkan insentif dan motivasi,” katanya dalam laman resmi Kementerian PAN-RB, dikutip Selasa (1/12/2020).

Baca Juga: Tarif Pajak Dinaikkan, Realisasi Penerimaan PPN Melonjak 29%

Tahun ini, LAN memperoleh mandat melaksanakan penggajian pada level prioritas nasional untuk merumuskan kembali model insentif ASN berkarakteristik khusus seperti ASN dalam lingkungan dan situasi strategis yang kemungkinan terpapar risiko dalam bidang kerjanya.

ASN yang melaksanakan tugas di wilayah 3T juga termasuk dalam kategori karakteristik khusus tersebut. Oleh karena itu, Kementerian PANRB mendukung penuh kajian terhadap pembaruan kesejahteraan ASN.

Rini menambahkan perbaikan sistem kesejahteraan ASN selaras dengan arahan presiden, yakni perlu dilakukan reformasi dalam sistem remunerasi dan sistem pensiun ASN yang lebih adil kompetitif dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Baca Juga: Ketentuan PPh Bunga Obligasi Bakal Diseragamkan, Ini Kata Wamenkeu

Alhasil, reformasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan ASN melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau, dukungan fasilitas yang lengkap dan terintegrasi, serta pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Kebijakan peningkatan kesejahteraan ASN nantinya terbagi atas dua bagian yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas serta pensiun dan jaminan hari tua. “Ini masih dalam proses rancangan peraturan pemerintah yang masih dibahas antara Kementerian PANRB, BKN, dan Kementerian Keuangan,” tutur Rini.

Dia juga menyampaikan setidaknya terdapat empat gagasan dalam reformulasi kesejahteraan ASN. Pertama, ASN kedepan adalah ASN yang berkinerja sangat tinggi. Kedua, pemerintah harus membuat reformulasi konsep kesejahteraan bagi ASN.

Baca Juga: Janet Yellen Resmi Dilantik Jadi Menteri Keuangan AS

Ketiga, menyusun dan mendorong konsep penggajian baru. Keempat, pemenuhan kesejahteraan ASN sisi nonfinansial yang mencakup penugasan terarah dan berbotutur Rinibot serta flexible work arrangement.

Kebijakan peningkatan kesejahteraan ASN juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 79, 80, dan 81 UU ASN No. 5/2014. Dalam pasal tersebut, gaji dan tunjangan fasilitas harus memperhatikan tunjangan yang berbasis kinerja.

Indikator kinerja utama (IKU) pegawai menjadi dasar dalam melakukan reformulasi kesejahteraan ASN. “IKU dari ASN itu merupakan hal pokok dan menjadi yang paling elementer pada setiap instansi pemerintah sehingga kinerja ASN dapat terukur,” ujar Rini. (rig)

Baca Juga: Mengukur Dampak Negosiasi Pajak Terhadap Tata Kelola Perpajakan

Topik : aparatur sipil negara ASN, PNS, kenaikan gaji, kebijakan pemerintah, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 16:40 WIB
PENGAWASAN VAKSINASI NASIONAL
Senin, 25 Januari 2021 | 15:09 WIB
REALISASI INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 14:45 WIB
PRANCIS
berita pilihan
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:50 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:36 WIB
RPP UU CIPTA KERJA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
NIGERIA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:37 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:35 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:18 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:54 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI