BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah mengkaji sekaligus menyusun kebijakan untuk menguatkan industri tekstil dan pakaian jadi agar makin berdaya saing.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera menilai industri tekstil dan produk tekstil (TPT) bisa disebut sebagai sunset industry. Itu sebabnya, dibutuhkan pembaruan agar kinerja sektor tersebut tetap terjaga.
"Kami berharap kajian yang dibahas dalam forum kali ini dapat menjadi kebijakan yang bisa memelihara industri TPT, meningkatkan kontribusinya terhadap PDB, menjaga tenaga kerja, bahkan ke depannya harus bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja," ujarnya, dikutip pada Kamis (11/12/2025).
Untuk membangun fondasi kebijakan yang lebih solid, komprehensif, dan relevan bagi sektor TPT, Dida mengatakan Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan Prospera menggelar Forum Kebijakan Strategis Bedah Hasil Kajian 'Arah Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global'.
Kajian dalam forum bertujuan untuk memetakan kondisi, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta mengeksplorasi rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat industri TPT secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
"Temuan utama dalam kajian ini menunjukkan adanya peluang signifikan untuk tumbuh, khususnya melalui pengembangan high value garments dan sustainable materials, yang saat ini menjadi fokus permintaan pasar global," katanya.
Namun, masih ada tantangan struktural, yakni kesenjangan kompetensi SDM, ketergantungan bahan baku impor yang tinggi, masih tingginya biaya energi dan logistik. Selain itu, tantangan juga diakibatkan oleh lemahnya integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir serta ancaman eksternal seperti overcapacity dari china dan praktik dumping.
Dalam mengkaji potensi dan tantangan industri TPT domestik, Dida menyampaikan kajian forum ini menghasilkan 20 rekomendasi kebijakan (policy pathways) yang terbagi dalam 4 pilar utama.
Pertama, pemerintah direkomendasikan melakukan penguatan industri TPT secara menyeluruh dan terintegrasi, termasuk fokus pada penguatan sektor hulu dan industri antara (intermediate industry).
Kedua, rekomendasi prioritas dan mendesak mencakup melakukan proteksi pasar domestik melalui penataan tata niaga impor, dan meningkatkan kapasitas industri untuk memasuki pasar global yang menuntut standar keberlanjutan.
Ketiga, memanfaatkan peluang dari perjanjian IEU CEPA untuk menembus pasar Eropa. Keempat, fokus pada produk pakaian bernilai tambah tinggi dan material berkelanjutan.
Menanggapi hasil kajian tersebut, Direktur Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi Kementerian PPN/Bappenas Roby Fadillah menyatakan industri TPT Indonesia saat ini masih terjebak di rantai assembly (cut-make-trim) yang nilai tambahnya relatif rendah (the clothing smiling curve).
"Oleh karena itu, diperlukan upgrade ke nilai tambah yang lebih tinggi melalui dua dimensi yaitu intra-sector upgrading dan inter-sector upgrading. Sustainable fashion bisa menjadi strategi leapfrog,” jelas Roby.
Sementara itu, Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Rizky Aditya Wijaya mengeklaim Kemenperin tengah menyusun program prioritas dan quick wins TPT 2026-2029.
"Nanti diarahkan pada penguatan struktur industri dan peningkatan daya saing global, dan percepatan transformasi menuju industri hijau, sirkular, dan digital atau industri 4.0. Ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengintegrasikan 20 rekomendasi kebijakan," ujar Rizky.
Adapun hasil dari forum ini akan menjadi bahan masukan awal bagi Tim Kerja Revitalisasi Ekosistem Industri TPT lintas K/L. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan juga menjadi saran penting dalam merumuskan Strategi Nasional Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yang berkelanjutan dan berdaya saing global. (dik)
