Review
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 10:00 WIB
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (5)
Jum'at, 30 Oktober 2020 | 14:22 WIB
KAMUS PABEAN
Jum'at, 30 Oktober 2020 | 10:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 28 Oktober 2020 | 17:01 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Jum'at, 30 Oktober 2020 | 11:17 WIB
STATISTIK KERJA SAMA PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Komunitas
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 13:01 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 10:12 WIB
DDTCNEWS GRAFITAX 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

Pemerintah Bakal Guyur Insentif Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Bakal Guyur Insentif Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mulai menebar sejumlah insentif dan relaksasi kebijakan pajak. Langkah yang diklaim untuk mengakselerasi perekonomian tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (20/6/2019).

Sejumlah insentif dan relaksasi yang akan dan sudah dilakukan tersebut antara lain, pertama, penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Kali ini, pemerintah mulai mengkaji penurunan tarif dari 25% menjadi 20%.

Kedua, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) sewa pesawat dari luar negeri untuk mengurangi beban industri penerbangan.Ketiga, penurunan tarif PPh atas bunga obligasi pembiayaan infrastruktur dari 15% menjadi 5%.

Baca Juga: Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Strategis Jadi Topik Terpopuler

Keempat, peningkatan batas nilai jual hunian yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dari sebelumnya Rp10 miliar dan Rp20 miliar menjadi Rp30 miliar. Ketiga, penurunan PPh atas hunian mewah dari 5% menjadi 1%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sudah dapat mandate dari Presiden Joko Widodo untuk mempersiapkan lebih banyak insentif perpajakan. Pendistribusian insentif akan tetap memperhatikan risiko politik dan tujuan serta dampak pada perekonomian.

“Presiden mengharapkan kita semua memformulasikan ekonomi baik secara keseluruhan,” katanya.

Baca Juga: Minta Insentif Pajak, Apple Lobi Pemerintah AS

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti terkait kinerja penerimaan pajak. Momentum Ramadan belum mampu mendorong setoran pajak tumbuh signifikan. Pasalnya penerimaan pajak per Mei 2019 hanya tumbuh 2,5% hingga 3%, masih jauh dari target tahun ini sekitar 19%.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Estimasi Tax Expenditure 2020 Senilai Rp155 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengestimasi nilai tax expenditure tahun depan akan mencapai senilai Rp155 triliun. Namun, angka tersebut masih bisa berubah karena otoritas fiskal menhaku akan berhati-hati mengambil keputusan yang sangat sensitif secara politik dan sosial.

Baca Juga: Restitusi Pajak Masih Tumbuh Double Digit

“Kami juga bisa memilih uang Rp150-an triliun tersebut mau ‘dibelanjakan’ ke mana untuk fasilitas perpajakan supaya dampaknya paling besar. Namun ini sensitif secara politik dan sosial,” ujar Sri Mulyani.

  • Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20% Dikaji

Sri Mulyani mengatakan telah diminta Presiden Joko Widodo untuk mengkaji penurunan tarif PPh badan. Bagaimanapun, penurunan tarif menjadi salah satu aspek yang dijanjikan Kepala Negara saat menggaungkan reformasi perpajakan.

“Undang-Undang PPh akan diubah supaya tarif lebih rendah. Saat ini tengah kami exercise seberapa cepat dan dihitung rate-nya bisa turun jadi 20%,” katanya.

Baca Juga: DJP Akan Kembali Bertukar Data AEoI Mulai Bulan Depan
  • Efek Lesunya Setoran dari Tambang dan Komoditas

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengklaim lesunya kinerja penerimaan hingga Mei 2019 masih dipengaruhi besarnya restitusi. Selain itu, penerimaan dari pertambangan dan komoditas juga tercatat lesu.

Menurutnya, penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas ekonomi saat puasa – termasuk efek dari pemberian tunjangan hari raya (THR) – cukup baik. Setoran pajak dari wajib pajak badan, sambungnya, juga tercatat normal.

“Setoran sebenarnya cukup baik, cuma persoalan kita kemarin itu ada di tambang dan komoditas,” ujar Yon.

Baca Juga: Layanan Tatap Muka Tutup, Ambil Antrean di Aplikasi Ini
  • Temuan BPK Soal Pengawasan Arus Barang di Kawasan Bebas

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemui beberapa permasalahan yang akan mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan dari pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang pada Kawasan Bebas, Kawasan Berikat, dan Pusat Logistik Berikat.

Permasalahan itu mencakup pertama, belum diaturnya pengawasan pembongkaran barang dari luar daerah pabean yang efektif menggunakan manajemen risiko. Kedua, belum sesuainya pelaksanaan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik di Kawasan Bebas Batam dengan prosedur yang ada.

Ketiga, belum terintegrasinya Custom Excise Information System and Automation (CEISA) Tempat Penimbunan Berikat dengan basis data lainnya. CEISA juga dinilai belum menghasilkan data yang akurat.

Baca Juga: Kerja Sama Litbang? Biar Dapat Insentif, Harus Buat Proposal Bersama
  • Presiden Minta Langkah Konkret

Presiden Joko Widodo menilai kebijakan konkret untuk menyelesaikan masalah defisit perdagangan dan transaksi berjalan belum optimal. Dia pun meminta agar para menteri bekerja cepat untuk merumuskan kebijakan konkret yang bisa mempermudah investasi masuk dan meningkatkan ekspor.

"Menurut saya, sampai saat ini kebijakan investasi, urusan perizinan, tidak ada tendangan apa-apa," katanya. (kaw)

Baca Juga: Apakah Semua Industri Farmasi Bisa Dapat PPN Ditanggung Pemerintah?
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, insentif pajak, tax expenditure
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 10:40 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 09:25 WIB
SPECTAXCULAR 2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 09:15 WIB
ARGENTINA
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 15:01 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 13:01 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 12:01 WIB
UJI MATERIAL
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 10:12 WIB
DDTCNEWS GRAFITAX 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 10:00 WIB
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (5)
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN