Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Bakal Guyur Insentif Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Bakal Guyur Insentif Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mulai menebar sejumlah insentif dan relaksasi kebijakan pajak. Langkah yang diklaim untuk mengakselerasi perekonomian tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (20/6/2019).

Sejumlah insentif dan relaksasi yang akan dan sudah dilakukan tersebut antara lain, pertama, penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Kali ini, pemerintah mulai mengkaji penurunan tarif dari 25% menjadi 20%.

Kedua, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) sewa pesawat dari luar negeri untuk mengurangi beban industri penerbangan.Ketiga, penurunan tarif PPh atas bunga obligasi pembiayaan infrastruktur dari 15% menjadi 5%.

Baca Juga: Pengusaha Elektronik Minta Insentif PPh Pasal 22 Impor Diperpanjang

Keempat, peningkatan batas nilai jual hunian yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dari sebelumnya Rp10 miliar dan Rp20 miliar menjadi Rp30 miliar. Ketiga, penurunan PPh atas hunian mewah dari 5% menjadi 1%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sudah dapat mandate dari Presiden Joko Widodo untuk mempersiapkan lebih banyak insentif perpajakan. Pendistribusian insentif akan tetap memperhatikan risiko politik dan tujuan serta dampak pada perekonomian.

“Presiden mengharapkan kita semua memformulasikan ekonomi baik secara keseluruhan,” katanya.

Baca Juga: Perpanjangan Masa Pemberian Insentif Pajak Covid-19 Jadi Terpopuler

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti terkait kinerja penerimaan pajak. Momentum Ramadan belum mampu mendorong setoran pajak tumbuh signifikan. Pasalnya penerimaan pajak per Mei 2019 hanya tumbuh 2,5% hingga 3%, masih jauh dari target tahun ini sekitar 19%.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Estimasi Tax Expenditure 2020 Senilai Rp155 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengestimasi nilai tax expenditure tahun depan akan mencapai senilai Rp155 triliun. Namun, angka tersebut masih bisa berubah karena otoritas fiskal menhaku akan berhati-hati mengambil keputusan yang sangat sensitif secara politik dan sosial.

Baca Juga: DJP Tegaskan Fasilitas Pajak Impor Vaksin Diatur dengan PMK 188/2020

“Kami juga bisa memilih uang Rp150-an triliun tersebut mau ‘dibelanjakan’ ke mana untuk fasilitas perpajakan supaya dampaknya paling besar. Namun ini sensitif secara politik dan sosial,” ujar Sri Mulyani.

  • Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20% Dikaji

Sri Mulyani mengatakan telah diminta Presiden Joko Widodo untuk mengkaji penurunan tarif PPh badan. Bagaimanapun, penurunan tarif menjadi salah satu aspek yang dijanjikan Kepala Negara saat menggaungkan reformasi perpajakan.

“Undang-Undang PPh akan diubah supaya tarif lebih rendah. Saat ini tengah kami exercise seberapa cepat dan dihitung rate-nya bisa turun jadi 20%,” katanya.

Baca Juga: Lengkap, Pernyataan Resmi DJP Soal Insentif Pajak dalam PMK 239/2020
  • Efek Lesunya Setoran dari Tambang dan Komoditas

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengklaim lesunya kinerja penerimaan hingga Mei 2019 masih dipengaruhi besarnya restitusi. Selain itu, penerimaan dari pertambangan dan komoditas juga tercatat lesu.

Menurutnya, penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas ekonomi saat puasa – termasuk efek dari pemberian tunjangan hari raya (THR) – cukup baik. Setoran pajak dari wajib pajak badan, sambungnya, juga tercatat normal.

“Setoran sebenarnya cukup baik, cuma persoalan kita kemarin itu ada di tambang dan komoditas,” ujar Yon.

Baca Juga: Masa Insentif PPh 0% Tambahan Penghasilan Nakes Diperpanjang
  • Temuan BPK Soal Pengawasan Arus Barang di Kawasan Bebas

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemui beberapa permasalahan yang akan mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan dari pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang pada Kawasan Bebas, Kawasan Berikat, dan Pusat Logistik Berikat.

Permasalahan itu mencakup pertama, belum diaturnya pengawasan pembongkaran barang dari luar daerah pabean yang efektif menggunakan manajemen risiko. Kedua, belum sesuainya pelaksanaan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik di Kawasan Bebas Batam dengan prosedur yang ada.

Ketiga, belum terintegrasinya Custom Excise Information System and Automation (CEISA) Tempat Penimbunan Berikat dengan basis data lainnya. CEISA juga dinilai belum menghasilkan data yang akurat.

Baca Juga: Surat Rekomendasi untuk Dapat Insentif Pajak Kini Diterbitkan Kemenkes
  • Presiden Minta Langkah Konkret

Presiden Joko Widodo menilai kebijakan konkret untuk menyelesaikan masalah defisit perdagangan dan transaksi berjalan belum optimal. Dia pun meminta agar para menteri bekerja cepat untuk merumuskan kebijakan konkret yang bisa mempermudah investasi masuk dan meningkatkan ekspor.

"Menurut saya, sampai saat ini kebijakan investasi, urusan perizinan, tidak ada tendangan apa-apa," katanya. (kaw)

Baca Juga: Berlaku Sampai 31 Desember 2021, Ini Jenis Insentif PPh PMK 239/2020
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, insentif pajak, tax expenditure
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 09 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 08 Januari 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 07 Januari 2021 | 19:30 WIB
KAMBOJA
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Minggu, 17 Januari 2021 | 07:01 WIB
KOTA BOGOR
Minggu, 17 Januari 2021 | 06:01 WIB
DISTRIBUSI VAKSIN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 16:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK