BERITA PAJAK HARI INI

Pemeriksaan Pengelolaan Pajak di DJP, Ini Temuan BPK pada IHPS I/2023

Redaksi DDTCNews | Rabu, 06 Desember 2023 | 10:19 WIB
Pemeriksaan Pengelolaan Pajak di DJP, Ini Temuan BPK pada IHPS I/2023

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Sesuai dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pajak pada Ditjen Pajak (DJP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (6/12/2023).

Pemeriksaan pengelolaan pajak merupakan bagian dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Secara keseluruhan, pemeriksaan pengelolaan pajak mengungkap 17 temuan dengan 19 permasalahan.

“Permasalahan tersebut meliputi 18 kelemahan SPI (sistem pengendalian intern) dan 1 ketidakpatuhan sebesar Rp1,00 miliar,” tulis BPK dalam IHPS I/2023. Simak pula ‘BPK Sampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I/2023 kepada DPR’.

Baca Juga:
Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan kepatuhan penyelesaian keberatan, non keberatan, dan penanganan banding 2021 dan 2022 serta pengawasan kepatuhan wajib pajak 2021 dan 2022 pada DJP telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan.

Selain pemeriksaan atas pengelolaan pajak, ada pula ulasan terkait dengan penagihan pajak. Kemudian, ada bahasan tentang mekanisme sertifikasi konsultan pajak. Selanjutnya, ada ulasan mengenai pemanfaatan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas rumah.

Berikut ulasan berita perpajakan selengkapnya.

Temuan 5 Permasalahan Signifikan Pengelolaan Pajak

Dalam IHPS I/2023 tersebut, BPK mengungkap setidaknya 5 permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pemeriksaan atas pengelolaan pajak. Pertama, permasalahan hilangnya peluang penerimaan pajak dari pembebanan atas cadangan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI).

Baca Juga:
Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Kedua, permasalahan hilangnya peluang penerimaan pajak dalam sengketa pajak sektor migas terkait dengan penetapan tarif pajak branch profit tax (BPT). Ada pula permasalahan berkurangnya penerimaan negara akibat restitusi.

Ketiga, permasalahan adanya peluang kekurangan atau kehilangan penerimaan negara atas potensi pajak dari Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang melewati daluwarsa penetapan.

Keempat, permasalahan belum optimalnya aplikasi Approweb dalam mendukung proses bisnis pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Salah satu dampaknya adalah penggalian potensi pajak kurang optimal.

Baca Juga:
DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Kelima, permasalahan belum diterbitkannya surat tagihan pajak (STP) atas denda keterlambatan pembayaran pajak pada beberapa kantor pelayanan pajak (KPP). Kemudian, ada permasalahan tidak dapat diterbitkannya denda karena telah daluwarsa penetapan 5 tahun dari tahun pajak terutang. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Penagihan Pajak

Sesuai dengan PMK 61/2023, utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

“Dalam hal wajib pajak tidak melunasi utang pajak yang masih harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pelunasan, dilakukan serangkaian tindakan penagihan pajak,” bunyi Pasal 4 ayat (4) PMK 61/2023. Simak Ini Serangkaian Tindakan Penagihan Pajak dan Ketentuan Waktunya’. (DDTCNews)

Baca Juga:
Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Sertifikasi Konsultan Pajak

Sertifikasi konsultan pajak dapat diperoleh melalui 3 mekanisme. Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) mengatakan ketiga mekanisme itu adalah pengakuan ijazah, ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP), serta penyetaraan pensiunan pegawai DJP.

Terkait dengan mekanisme pengakuan ijazah ini, KP3SKP mengatakan hingga saat ini PPSKP belum menetapkan perguruan tinggi yang ijazahnya dapat diakui. Kemudian, mekanisme penyetaraan pensiunan pegawai DJP masih dalam tahap proses persiapan. Simak ‘Ada 3 Mekanisme Sertifikasi Konsultan Pajak’. (DDTCNews)

WNA Bisa Manfaatkan PPN DTP atas Rumah

Warga negara asing (WNA) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun (rusun). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b PMK 120/2023.

Baca Juga:
Pemerintah Kembali Tanggung PPN untuk Mobil dan Bus Listrik Tertentu

"WNA yang memiliki NPWP sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak atau satuan rumah susun bagi WNA," bunyi Pasal 6 huruf b PMK 120/2023. (DDTCNews) (kaw)



Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu