Review
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pemberian Tax Allowance Didelegasikan kepada Kepala BKPM

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemberian Tax Allowance Didelegasikan kepada Kepala BKPM

Ilustrasi. (BKPM)

JAKARTA, DDTCNews – Pemberian insentif tax allowance dilaksanakan oleh kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.010/2020. Beleid yang merevisi Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2020 itu diundangkan pada 27 Juli 2020 dan berlaku setelah 15 hari setelahnya.

“Pemberian fasilitas pajak penghasilan … dilaksanakan oleh kepala badan koordinasi penanaman modal untuk dan atas nama menteri keuangan,” demikian bunyi penggalan Pasal 8A ayat (1), dikutip pada Selasa (4/8/2020).

Baca Juga: Institut STIAMI Gelar Webinar Gratis Soal Perpajakan, Berminat?

Keputusan pemberian fasilitas tax allowance yang dilaksanakan oleh Kepala BKPM diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas tax allowance atau pengajuan permohonan fasilitas tax allowance secara luring diterima secara lengkap dan benar.

Keputusan pemberian fasilitas tax allowance paling sedikit memuat nama, NPWP, alamat, rincian jenis fasilitas tax allowance, nomor induk berusaha (NIB), izin prinsip, saat mulai berlakunya fasilitas, kewajiban dan larangan bagi wajib pajak, klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI), hingga nilai rencana investasi.

“Pelaksanaan pemberian fasilitas pajak penghasilan oleh kepala badan koordinasi penanaman modal … dilaporkan kepada menteri keuangan per triwulan,” demikian bunyi penggalan Pasal 8A ayat (4) PMK 96/2020.

Baca Juga: Tarif Bea Meterai Rp10.000, Potensi Penerimaan Pajak 2021 Bertambah

Dalam prosesnya, dirjen pajak masih dilibatkan dalam proses pemeriksaan lapangan untuk pemanfaatan tax allowance. Untuk menentukan besar fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai investasi berupa aktiva termasuk tanah selama 6 tahun, pemeriksaan lapangan dilakukan dirjen pajak.

Pemeriksaan lapangan yang dilakukan meliputi kegiatan penentuan saat mulai berproduksi komersial, pengujian kesesuaian kriteria dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019, penghitungan jumlah aktiva tetap berwujud yang menjadi landasan pengurangan penghasilan neto, dan pengujian atas pemenuhan ketentuan pengajuan permohonan tax allowance.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dirjen pajak, menteri keuangan bakal menetapkan keputusan pemanfaatan fasilitas tax allowance. Kewenangan keputusan pemanfaatan fasilitas tax allowance dan penetapan nilai aktiva tetap ini dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada dirjen pajak. Simak artikel ‘Sri Mulyani Revisi Aturan Pelaksanaan Insentif Tax Allowance’. (kaw)

Baca Juga: Prosedur Pengajuan Wajib Pajak Nonefektif

Topik : PMK 96/2020, tax allowance, insentif pajak, Sri Mulyani, Kemenkeu, Ditjen Pajak, DJP, BKPM
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 29 September 2020 | 15:24 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 14:22 WIB
E-FAKTUR 3.0
Selasa, 29 September 2020 | 14:09 WIB
KABUPATEN CIREBON
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 18:30 WIB
PAJAK ORANG KAYA
Rabu, 30 September 2020 | 18:10 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 16:21 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:58 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:47 WIB
E-FAKTUR 3.0