PMK 96/2020

Pemberian Tax Allowance Didelegasikan kepada Kepala BKPM

Muhamad Wildan | Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:38 WIB
Pemberian Tax Allowance Didelegasikan kepada Kepala BKPM

Ilustrasi. (BKPM)

JAKARTA, DDTCNews – Pemberian insentif tax allowance dilaksanakan oleh kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.010/2020. Beleid yang merevisi Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2020 itu diundangkan pada 27 Juli 2020 dan berlaku setelah 15 hari setelahnya.

“Pemberian fasilitas pajak penghasilan … dilaksanakan oleh kepala badan koordinasi penanaman modal untuk dan atas nama menteri keuangan,” demikian bunyi penggalan Pasal 8A ayat (1), dikutip pada Selasa (4/8/2020).

Baca Juga:
Cara Sampaikan Permberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara Online

Keputusan pemberian fasilitas tax allowance yang dilaksanakan oleh Kepala BKPM diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas tax allowance atau pengajuan permohonan fasilitas tax allowance secara luring diterima secara lengkap dan benar.

Keputusan pemberian fasilitas tax allowance paling sedikit memuat nama, NPWP, alamat, rincian jenis fasilitas tax allowance, nomor induk berusaha (NIB), izin prinsip, saat mulai berlakunya fasilitas, kewajiban dan larangan bagi wajib pajak, klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI), hingga nilai rencana investasi.

“Pelaksanaan pemberian fasilitas pajak penghasilan oleh kepala badan koordinasi penanaman modal … dilaporkan kepada menteri keuangan per triwulan,” demikian bunyi penggalan Pasal 8A ayat (4) PMK 96/2020.

Baca Juga:
Soal Kenaikan PPN, Sri Mulyani Ikuti Fatsun Politik Pemerintahan Baru

Dalam prosesnya, dirjen pajak masih dilibatkan dalam proses pemeriksaan lapangan untuk pemanfaatan tax allowance. Untuk menentukan besar fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai investasi berupa aktiva termasuk tanah selama 6 tahun, pemeriksaan lapangan dilakukan dirjen pajak.

Pemeriksaan lapangan yang dilakukan meliputi kegiatan penentuan saat mulai berproduksi komersial, pengujian kesesuaian kriteria dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019, penghitungan jumlah aktiva tetap berwujud yang menjadi landasan pengurangan penghasilan neto, dan pengujian atas pemenuhan ketentuan pengajuan permohonan tax allowance.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dirjen pajak, menteri keuangan bakal menetapkan keputusan pemanfaatan fasilitas tax allowance. Kewenangan keputusan pemanfaatan fasilitas tax allowance dan penetapan nilai aktiva tetap ini dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada dirjen pajak. Simak artikel ‘Sri Mulyani Revisi Aturan Pelaksanaan Insentif Tax Allowance’. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, Sri Mulyani Ikuti Fatsun Politik Pemerintahan Baru

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:17 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, DPR Sarankan Tunggu The Fed Turunkan Suku Bunga

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:09 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ditanya DPR soal Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak: Kami Sedang Kaji

Selasa, 19 Maret 2024 | 13:33 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Penyediaan Jaringan Listrik dan Air

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sebabkan Inflasi, Mendagri Minta Maskapai Turunkan Harga Tiket Pesawat

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:30 WIB KOTA YOGYAKARTA

Ringankan Beban WP, Pemkot Jogja Beri Pemutihan Denda dan Diskon PBB

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:21 WIB PENERIMAAN PAJAK

Turun 3,9 Persen, Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp269 Triliun