BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
PARIS, DDTCNews—Organisasi bisnis yang beranggotakan 7 juta perusahaan di dunia, Business at OECD (BIAC) berharap pembahasan konsensus global terkait pemajakan atas ekonomi digital tetap dilanjutkan
Organisasi tersebut berharap solusi dua pilar yakni Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti-Base Erosion (GloBE) bisa menindaklanjuti masalah perlakuan perpajakan atas ekonomi digital.
Menurut BIAC, konsensus tersebut lebih baik ketimbang pengenaan digital service tax (DST) secara unilateral dan berbasis pada pendapatan, bukan penghasilan. BIAC juga meminta AS untuk tetap turut serta dalam pembahasan tersebut.
"Pengenaan DST secara unilateral akan merusak kepastian pengenaan pajak dan mendistorsi perdagangan internasional," tulis BIAC dalam keterangan resminya sebagaimana diberitakan oleh Tax Notes International, dikutip Senin (6/7/2020).
BIAC menjadi salah satu dari sekain banyak organisasi bisnis yang menyarankan OECD untuk fokus pada masalah perpajakan yang berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan korporasi akibat pandemi Covid-19.
Chair of Committee on Taxation and Fiscal Policy BIAC Will Morris mengatakan BIAC berkomitmen untuk mendukung tercapainya konsensus global bisa memenuhi kepentingan dari setiap yurisdiksi dan mampu mendukung inovasi serta investasi.
"Kami berharap konsensus global bisa segeara dicapai," tutur Will.
Tidak hanya berkomitmen untuk bekerja sama dengan OECD, BIAC juga siap bekerja sama dengan otoritas pajak dan korporasi untuk mengupayakan pemimpin negara dapat mencapai konsensus politik secepat mungkin.
Senada, US Council for International Business menyatakan dukungannya agar konsensus global dalam pemajakan ekonomi digital dapat tercapai. Mereka juga mendorong AS agar terus terlibat dan tidak menarik diri dari negosiasi.
AS sebelumnya sempat menyatakan mengundurkan diri dari negosiasi yang dipimpin oleh OECD lantaran AS tidak bisa menyepakati proposal perlakuan perpajakan ekonomi digital yang diusulkan pada Pillar 1.
Meski begitu, Director of Center for Tax Policy and Administration OECD Pascal Saint-Amans mengklarifikasi jika AS tidak mundur dari negosiasi. Meski begitu, ia menjelaskan ada kemungkinan pembahasan pajak digital diundur tahun depan. (rig)
