Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pelaksanaan KSWP untuk Konsultan Pajak, Download Aturannya di Sini

A+
A-
2
A+
A-
2
Pelaksanaan KSWP untuk Konsultan Pajak, Download Aturannya di Sini

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merilis beleid baru tentang implementasi konfirmasi status wajib pajak (KSWP) untuk layanan publik tertentu di lingkungan kementerian keuangan. Ada pula beleid tentang layanan pita cukai pada pergantian tahun anggaran dan pedoman akuntasi piutang pajak

Selain itu, pemperintah memperbarui petunjuk teknis penerbitan NPWP secara jabatan untuk pemberian subsidi bunga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pemerintah juga mengatur kembali ketentuan pemberian fasilitas fiskal terkait proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur.

Aturan yang terbit dalam 3 minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.04 No.10, November 2020 bertajuk New Regulation on The Implementation of Taxpayer’s Status Confirmation and Fiscal Facilities for Infrastructure Projects. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

Baca Juga: Perluasan Insentif PPnBM DTP Mobil, Download Aturannya di Sini
  • Pelaksanaan KSWP dalam Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Keuangan

Ketentuan pelaksanaan KSWP tersebut tertuang dalam PMK No. 147/PMK.01/2020. Beleid ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu terhitung mulai 22 Oktober 2020. Sehubungan dengan diterbitkannya PMK ini, Ditjen Pajak (DJP) merilis Pengumuman No. PENG-208/PJ/PJ.01/2020.

Melalui pengumuman tersebut, DJP menegaskan tentang pelaksanaan KSWP atas 6 layanan kepada konsultan pajak. Setiap pemohon yang mengajukan layanan tersebut kepada Dirjen Pajak, selain harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam PMK No. 111/PMK.03/2014, juga diwajibkan melakukan KSWP.

  • Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja untuk Penyediaan Infrastruktur

Melalui PMK No. 180/PMK.08/2020, pemerintah mengatur kembali ketentuan pemberian fasilitas untuk penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur.

Baca Juga: Fasilitas Perpajakan di KEK, Download Aturannya di Sini

Peraturan ini mulai berlaku pada 23 November 2020. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, PMK 73/PMK.08/2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

  • Pedoman Akuntansi Piutang Pajak dalam Laporan Keuangan DJP

Pedoman tersebut tertuang dalam Perdirjen Pajak No. PER- 20/PJ/2020. Beleid tersebut ditetapkan pada 9 November 2020 dan mulai berlaku untuk penyusunan laporan keuangan tahunan tahun anggaran 2020. Berlakunya beleid ini akan sekaligus mencabut Perdirjen Pajak No. PER-8/PJ/2009.

  • Pemberian NPWP Secara Jabatan untuk Pemberian Subsidi Bunga dalam rangka PEN

Melalui Perdirjen Pajak No. PER-19/PJ/2020, otoritas memperbarui petunjuk teknis pemberian NPWP secara jabatan sehubungan dengan pemberian subsidi bunga/subsidi margin kepada debitur dalam rangka mendukung pelaksanaan program PEN.

Baca Juga: Tugas Mulia Profesi Konsultan Pajak

Beleid ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu terhitung sejak 6 November 2020. Saat beleid ini mulai berlaku, Perdirjen Pajak No. PER-13/PJ/2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

  • DJBC Rilis Petunjuk Teknis Pelayanan Pita Cukai

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-17/BC/2020,Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menguraikan petunjuk teknis pelayanan pita cukai pada pergantian tahun anggaran 2020 ke tahun anggaran 2021.

  • Aturan Perubahan Perdagangan BKC yang Pelunasannya dengan Pelekatan Pita Cukai

Kementerian keuangan melakukan perubahan ketentuan terkait perdagangan barang kena cukai (BKC) yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.04/2020. (kaw)

Baca Juga: Insentif Pajak atas Mobil dan Rumah, Download Aturannya di Sini

Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, download peraturan, KSWP, konsultan pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 28 November 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Kamis, 26 November 2020 | 17:24 WIB
PMK 147/2020
Rabu, 25 November 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 24 November 2020 | 17:05 WIB
PMK 147/2020
berita pilihan
Rabu, 21 April 2021 | 19:30 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 21 April 2021 | 18:37 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:56 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 21 April 2021 | 17:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 16:48 WIB
PENANAMAN MODAL
Rabu, 21 April 2021 | 16:45 WIB
SINGLE IDENTITY NUMBER
Rabu, 21 April 2021 | 16:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 16:06 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN