Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Pelaksanaan KSWP untuk Konsultan Pajak, Download Aturannya di Sini

A+
A-
2
A+
A-
2
Pelaksanaan KSWP untuk Konsultan Pajak, Download Aturannya di Sini

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merilis beleid baru tentang implementasi konfirmasi status wajib pajak (KSWP) untuk layanan publik tertentu di lingkungan kementerian keuangan. Ada pula beleid tentang layanan pita cukai pada pergantian tahun anggaran dan pedoman akuntasi piutang pajak

Selain itu, pemperintah memperbarui petunjuk teknis penerbitan NPWP secara jabatan untuk pemberian subsidi bunga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pemerintah juga mengatur kembali ketentuan pemberian fasilitas fiskal terkait proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur.

Aturan yang terbit dalam 3 minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.04 No.10, November 2020 bertajuk New Regulation on The Implementation of Taxpayer’s Status Confirmation and Fiscal Facilities for Infrastructure Projects. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

Baca Juga: Tambah Anggaran Militer, Ketentuan Beberapa Jenis Pajak Bakal Diubah
  • Pelaksanaan KSWP dalam Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Keuangan

Ketentuan pelaksanaan KSWP tersebut tertuang dalam PMK No. 147/PMK.01/2020. Beleid ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu terhitung mulai 22 Oktober 2020. Sehubungan dengan diterbitkannya PMK ini, Ditjen Pajak (DJP) merilis Pengumuman No. PENG-208/PJ/PJ.01/2020.

Melalui pengumuman tersebut, DJP menegaskan tentang pelaksanaan KSWP atas 6 layanan kepada konsultan pajak. Setiap pemohon yang mengajukan layanan tersebut kepada Dirjen Pajak, selain harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam PMK No. 111/PMK.03/2014, juga diwajibkan melakukan KSWP.

  • Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja untuk Penyediaan Infrastruktur

Melalui PMK No. 180/PMK.08/2020, pemerintah mengatur kembali ketentuan pemberian fasilitas untuk penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur.

Baca Juga: DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Peraturan ini mulai berlaku pada 23 November 2020. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, PMK 73/PMK.08/2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

  • Pedoman Akuntansi Piutang Pajak dalam Laporan Keuangan DJP

Pedoman tersebut tertuang dalam Perdirjen Pajak No. PER- 20/PJ/2020. Beleid tersebut ditetapkan pada 9 November 2020 dan mulai berlaku untuk penyusunan laporan keuangan tahunan tahun anggaran 2020. Berlakunya beleid ini akan sekaligus mencabut Perdirjen Pajak No. PER-8/PJ/2009.

  • Pemberian NPWP Secara Jabatan untuk Pemberian Subsidi Bunga dalam rangka PEN

Melalui Perdirjen Pajak No. PER-19/PJ/2020, otoritas memperbarui petunjuk teknis pemberian NPWP secara jabatan sehubungan dengan pemberian subsidi bunga/subsidi margin kepada debitur dalam rangka mendukung pelaksanaan program PEN.

Baca Juga: Tarif PPh Bunga Obligasi Turun, Download Aturannya di Sini

Beleid ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu terhitung sejak 6 November 2020. Saat beleid ini mulai berlaku, Perdirjen Pajak No. PER-13/PJ/2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

  • DJBC Rilis Petunjuk Teknis Pelayanan Pita Cukai

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-17/BC/2020,Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menguraikan petunjuk teknis pelayanan pita cukai pada pergantian tahun anggaran 2020 ke tahun anggaran 2021.

  • Aturan Perubahan Perdagangan BKC yang Pelunasannya dengan Pelekatan Pita Cukai

Kementerian keuangan melakukan perubahan ketentuan terkait perdagangan barang kena cukai (BKC) yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.04/2020. (kaw)

Baca Juga: Keren! Mahasiswa Bikin Aplikasi Marketplace Konsultasi Perpajakan

Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, download peraturan, KSWP, konsultan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 07 Mei 2021 | 18:20 WIB
DDTC NEWSLETTER

Aturan Pemeriksaan Pajak Transisi Jenis KPP Berubah, Download di Sini

Kamis, 06 Mei 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Validasi KSWP dan Pembuatan NPWP, Sistem DJP Bakal Terhubung OSS

Selasa, 04 Mei 2021 | 19:05 WIB
AGENDA PAJAK

Simak Cerita Inspiratif Managing Partner DDTC dalam Acara P3KPI Ini

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak

Senin, 27 September 2021 | 16:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Senin, 27 September 2021 | 14:51 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Senin, 27 September 2021 | 14:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir

Senin, 27 September 2021 | 14:30 WIB
MESIR

Otoritas Pajak Incar Para Content Creator di Media Sosial

Senin, 27 September 2021 | 14:00 WIB
BAHRAIN

Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Senin, 27 September 2021 | 13:51 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Kemenkeu Siapkan Aturan Teknis Implementasi Meterai Elektronik