Pasal 32 UU KUP Harus Dimaknai Adanya Berbagai Jalur Kompetensi Pajak

"Selaras dengan tinjauan historis pengaturan kuasa dan konsultan pajak di Indonesia, kriteria mengenai pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (3a) UU 6/1983 tentang KUP s.t.d.t.d. UU Cipta Kerja 2023, seyogianya harus dimaknai sebagai adanya kehadiran berbagai jalur. Ketiga elemen, yaitu jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan seharusnya tidak bersifat kumulatif.”

- Pakar Pajak sekaligus Founder DDTC Darussalam dalam buku Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan (DDTC, 2024).