Review
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & alat
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Reportase

Pelaksanaan Insentif PPh UMKM Jadi Topik Terpopuler

A+
A-
18
A+
A-
18
Pelaksanaan Insentif PPh UMKM Jadi Topik Terpopuler

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Insentif seputar PPh UMKM menjadi berita pajak paling disorot publik sepanjang pekan ini seiring dengan diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-29/PJ/2020.

Untuk diketahui, pemerintah memasukkan usaha kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu penerima insentif pajak. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 44/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19.

Aturan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Edaran No. SE-29/PJ/2020 tentang petunjuk pelaksanaan PMK 44/2020. Adapun, surat edaran itu tak hanya menjelaskan pelaksanaan insentif untuk UMKM saja, tetapi juga insentif pajak lainnya.

Baca Juga: DJP Janji Bakal Permudah Urusan Administrasi Insentif Pajak UMKM

Hal-hal yang dijelaskan di dalam SE 29/2020 tersebut, terutama bagi UMKM antara lain seperti kewajiban mengajukan permohonan surat keterangan. Ada lagi, kewajiban soal penyampaian laporan realisasi insentif setiap masa pajak.

Surat edaran itu juga menjabarkan tata cara untuk mengonfirmasi kebenaran dalam surat keterangan dari pelaku UMKM. Tak ketinggalan, contoh perhitungan insentif PPh UMKM ditanggung pemerintah juga disebutkan dalam surat edaran tersebut.

Untuk memudahkan penerima insentif memenuhi kewajiban perpajakannya, Ditjen Pajak diketahui tengah membangun sistem aplikasi untuk pelaporan realisasi pajak yang diatur dalam PMK 44/2020.

Baca Juga: Usaha Mikro Enggan Manfaatkan Insentif Pajak, Ini Kata Asosiasi UMKM

Aplikasi pelaporan realisasi insentif pajak ini untuk semua jenis insentif, termasuk PPh final ditanggung pemerintah (DTP) bagi wajib pajak UMKM. Semua jenis pelaporan akan diakomodasi dalam aplikasi DJP Online.

Berikut berita pajak pilihan lainnya sepanjang pekan ini.

Pendaftaran Mahasiswa Baru PKAN STAN Ditiadakan Tahun Ini
Ada tiga hal yang melatarbelakangi tidak dibukanya pendaftaran mahasiswa baru PKN STAN pada tahun ini. Pertama, seleksi dalam bentuk tes umum tidak dapat dilaksanakan dengan efektif saat masa darurat pandemi virus Corona.

Baca Juga: 'Memastikan Wajib Pajak Tetap Bertahan di Tengah Badai'

Kedua, saat ini sedang dilaksanakan restrukturisasi dan pengkajian kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan dari lulusan program DI dan DIII PKN STAN, serta dari sumber-sumber lainnya.

Ketiga, saat ini sedang dilaksanakan penataan ulang sistem dan tata kelola pendidikan kedinasan di PKN STAN, termasuk program studi dan kurikulum, serta aspek pengembangan karakter aparatur sipil negara.

Beleid Baru Terkait Surat Setoran Pajak
Dirjen Pajak merilis beleid baru mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) melalui Peraturan Dirjen Pajak No.PER-09/PJ/2020. Peraturan baru ini resmi berlaku mulai 30 April 2020.

Baca Juga: Ketentuan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Nonrutin Tenaga Medis Covid-19

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan aturan baru itu adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pembayaran dan penyetoran pajak, diperlukan kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak yang sesuai dengan perkembangan.

Berbeda dengan sebelumnya yang harus dibuat empat rangkap (bisa hingga lima), SSP kali ini dibuat dalam dua rangkap. Lembar ke-1 untuk disampaikan kepada bank/pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya dan lembar ke-2 untuk arsip wajib pajak.

Kepatuhan Formal Baru 61,9%
Berdasarkan data DJP per 1 Mei 2020, jumlah SPT tahunan yang sudah masuk mencapai 10,97 juta. Jumlah itu turun sekitar 9,43% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 12,11 juta.

Baca Juga: Kewajiban Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dalam PP 29/2020

Dari 10,97 juta SPT itu, sebanyak 10,32 juta merupakan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Sementara sisanya, sekitar 658.957 adalah pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan.

Total wajib pajak yang wajib lapor SPT tahun ini berkisar di angka 18 juta dengan 1,4 juta di antaranya adalah wajib pajak badan. Artinya, kepatuhan formal baru sekitar 61,9% atau masih ada sekitar 7 juta wajib pajak yang belum lapor SPT.

Formulir SPT 1771 Y
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas belum melakukan konsolidasi data jumlah wajib pajak yang mengajukan perpanjangan pelaporan SPT dengan menggunakan formulir SPT 1771 Y.

Baca Juga: Pemanfaatan Insentif Pajak Minim, 60% Minta Gencarkan Sosialisasi

Pasalnya, relaksasi untuk laporan pajak tahunan dengan formulir SPT 1771 Y terpisah dengan relaksasi SPT yang diakomodasi dalam sistem DJP Online sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.06/PJ/2019.

Khusus untuk formulir SPT 1771 Y, penyampaiannya masih dikirim secara manual kepada kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar. Pada periode work from home sekarang, formulir SPT 1771 Y dikirim melalui jasa pos.

Layanan Pajak Secara Elektronik
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama meyakini program Click, Call, and Counter (3C) mampu mengakselerasi perwujudan pelayanan melalui saluran elektronik.

Baca Juga: Masa Insentif Pajak UMKM Diperpanjang, Administrasi Dipermudah

Apalagi, saluran elektronik, seperti telepon, chat, email, dan lainnya yang dibuka DJP sangat dimanfaatkan wajib pajak jelang tenggat pelaporan SPT tahunan.

Nanti, layanan secara elektronik menjadi yang pertama bisa dimanfaatkan secara mandiri (Click). Jika ada kesulitan, bisa langsung minta bantuan melalui contact center (Call). Lalu, wajib pajak juga bisa datang ke kantor pajak (Counter).

Selain itu, DJP juga tetap melayani konsultasi dan bimbingan kepada wajib pajak. Di tengah kebijakan bekerja dari rumah, pelayanan tetap diberikan melalui saluran-saluran elektronik yang tersedia. (rig)

Baca Juga: Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru
Topik : berita pajak sepekan, insentif pajak, PPh final umkm, pajak ditanggung pemerintah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Victor christo

Senin, 11 Mei 2020 | 07:45 WIB
warga yg baik ya taat pajak itu jelas. yg jadi pertanyaan sy bagaimana kami bisa usaha dgn tenang kalo pengurusan ijin usaha mikro kecil kurang di respon dari pihak terkait? mohon solusinya makasih

Toni

Senin, 11 Mei 2020 | 01:08 WIB
terbaik,,dengan DDTCNews, #MariBicara yang baik baik

Alfred Nixon Nikolas Missa

Sabtu, 09 Mei 2020 | 21:21 WIB
Taat Pajak adalah karakter orang jujur dan Tuhan menghargai hal itu lewat Negaranya, oleh karena itu setiap kejujuran pasti akan membuahkan kebaikan yang selalu mengejar meskipun kita dalam wabah. Terima kasih telah melaksanakan kewajiban wajib pajak. #MariBicara

Alfred Nixon Nikolas Missa

Sabtu, 09 Mei 2020 | 21:21 WIB
Taat Pajak adalah karakter orang jujur dan Tuhan menghargai hal itu lewat Negaranya, oleh karena itu setiap kejujuran pasti akan membuahkan kebaikan yang selalu mengejar meskipun kita dalam wabah. Terima kasih telah melaksanakan kewajiban wajib pajak. #MariBicara
1
artikel terkait
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:48 WIB
KONSULTASI
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 12:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 15 Juli 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 14 Juli 2020 | 19:19 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:13 WIB
TPA MODUL RAS
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:06 WIB
KABUPATEN MIMIKA
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:45 WIB
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:33 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:13 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 14 Juli 2020 | 15:47 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 14 Juli 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK