Berita
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pantau Transaksi Cross-Border, Petugas Pajak Bisa Akses Rekening Bank

A+
A-
3
A+
A-
3
Pantau Transaksi Cross-Border, Petugas Pajak Bisa Akses Rekening Bank

Ilustrasi. (DDTCNews)

HANOI, DDTCNews – Pemerintah Vietnam resmi memberikan kewenangan kepada petugas otoritas pajak untuk mengakses data transaksi cross-border atau lintas-batas negara pada perbankan mulai 5 Desember 2020.

Direktur Kebijakan Pajak Departemen Umum Perpajakan Luu Duc Huy mengatakan kebijakan tersebut tertuang dalam Dekrit 126/2020 / ND-CP. Menurutnya, perbankan kini wajib menyerahkan informasi transaksi rekening wajib pajak kepada otoritas.

"Satu-satunya cara paling efektif bagi kami memantau arus kas secara ketat hanya dapat dicapai dengan kerja sama bank umum," katanya, Kamis (3/12/2020).

Baca Juga: Asosiasi Sebut Insentif Pajak Dorong Pembelian Mobil

Dengan aturan baru tersebut, lanjut Huy, petugas pajak hanya memerlukan nama pemilik, nomor rekening, dan tanggal rekening dibuka atau ditutup saja untuk mengakses data transaksi wajib pajak di bank.

Menurut Huy, otoritas pajak saat ini perlu memantau semua transaksi dan arus kas yang dihasilkan dari transaksi internasional, terutama yang beroperasi secara online. Hal ini dikarenakan transaksi tersebut selama ini kerap luput dari pungutan pajak.

Transaksi yang luput dari pantauan otoritas pajak tersebut seperti kewajiban bank atau kembaga keuangan membayar bea jika melayani transaksi penjualan barang dan jasa klien yang berbasis di luar negeri, termasuk produk dan layanan e-commerce.

Baca Juga: Kementan Usul Impor Produk Pertanian Dikenakan Pajak Karbon

Dengan adanya aturan baru tersebut, lanjut Huy, lembaga keuangan kini diharuskan untuk menyusun daftar transaksi dan nilai yang ditransfer, untuk kemudian diserahkan kepada Departemen Umum Perpajakan.

"Bank komersial adalah salah satu alat kami untuk memantau dan mengelola pendapatan oleh bisnis e-commerce di dalam dan di luar negeri," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Departemen Umum Dang Ngoc Minh menambahkan pemantauan itu tidak hanya berlaku untuk wajib pajak badan, melainkan juga transaksi yang menggunakan rekening pribadi.

Baca Juga: Menguak Cara AS Membiayai Perang Tanpa Pajak

"Kami lebih berharap perusahaan asing yang mendaftar ke otoritas pajak. Namun, jika mereka tidak memenuhinya, kami akan mengumpulkan bukti dan meminta bank komersial untuk melacak rekening pribadi yang terlibat," tuturnya seperti dilansir vietnamplus.vn. (rig)

Topik : vietnam, transaksi lintas negara, penghindaran pajak, informasi perbankan, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN