Berita
Senin, 30 November 2020 | 14:37 WIB
INGGRIS
Senin, 30 November 2020 | 14:30 WIB
MALAYSIA
Senin, 30 November 2020 | 14:05 WIB
BEA METERAI
Senin, 30 November 2020 | 14:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Senin, 30 November 2020 | 10:29 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Pajak untuk Orang Kaya, Sudahkah Mencapai Konsensus Akademis?

A+
A-
6
A+
A-
6
Pajak untuk Orang Kaya, Sudahkah Mencapai Konsensus Akademis?

“SEPULUH persen warga dunia terlalu kaya.” demikian pernyataan ekonom Prancis Thomas Piketty dalam karyanya yang berjudul ‘Capital in the 21st Century’.

Dalam banyak studi empirisnya, Piketty juga menemukan korelasi antara kepemilikan kekayaan dengan fenomena ketimpangan. Negara-negara dengan angka koefisien gini – ukuran ketimpangan – tinggi merupakan negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada pucuk piramida distribusi, yaitu kelompok berpenghasilan tinggi.

Soal ketimpangan, bukan hanya Piketty yang menyatakan kekhawatiran. Ekonom dari berbagai mazhab turut menyerukan perspektifnya dalam fenomena ketimpangan kekayaan dan pendapatan.

Baca Juga: Khawatir Investor Lari, Menteri Keuangan Tolak Usulan Windfall Tax

Mengacu pada teori klasik John M. Keynes soal pertumbuhan ekonomi, ekonom post-keynesian mengupas bagaimana kondisi ekonomi makro seperti produk domestik bruto (PDB), konsumsi, upah, dan tingkat tabungan menjadi esensial dalam menganalisis fenomena ini.

Pengenaan pajak atas kekayaan bagi kelompok berpenghasilan tinggi menjadi alternatif yang kerap ditawarkan. Hal ini telah menjadi sorotan di arena lingkaran kebijakan sebagai salah satu solusi untuk menutup jurang ketimpangan. Meskipun demikian, hingga saat ini, kebijakan tersebut tak terlepas dari diskursus akademis.

Artikel berjudul ‘A Consensus on Taxing the Rich? Comparing Mainstream Economics, Piketty and Post-Keynesian Economics’ mengurai kontribusi berbagai pandangan akademis seperti Piketty, pendekatan post-keynesian, serta pendekatan ekonomi arus utama dalam isu pajak kelompok berpenghasilan tinggi dan pajak atas kekayaan.

Baca Juga: Imbas Brexit, Pajak Mobil dan Motor Klasik Melonjak

Dalam awal pembahasan, artikel ini terlebih dahulu menjelaskan perspektif dari masing-masing akademisi mengenai ketimpangan dan instrumen pajak dalam mengatasi fenomena tersebut.

Pendekatan ekonomi arus utama menilai ketimpangan dapat menghasilkan efek substitusi yaitu meningkatnya eksternalitas. Menggunakan alasan tersebut, tarif pajak marjinal yang lebih tinggi pada kelompok kaya dapat digunakan sebagai trade-off bagi membiayai eksternalitas tersebut.

Sementara itu, melalui pendekatan empirisme, Piketty berhasil membuktikan interaksi antara ketimpangan pendapatan dan ketimpangan kekayaan yang terjadi di berbagai negara. Pengembalian kekayaan yang lebih besar bagi golongan berpenghasilan tinggi berpotensi melampaui pertumbuhan ekonomi sehingga dibutuhkan instrumen pajak atas kekayaaan dalam mengoreksi hal tersebut.

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan PMK Soal Insentif Pajak untuk Impor Vaksin

Berbeda dengan pendekatan arus utama yang memfokuskan analisis pada level ekonomi mikro dan efek substitusi, ekonom post-keynesian memilih pendekatan makroekonomi yakni upah, konsumsi, dan tabungan sebagai faktor determinan dalam menjelaskan distribusi pendapatan. Kebijakan pajak penghasilan progresif menurut post-keynesian dapat membantu mengurangi ketimpangan dan memaksimalkan lapangan kerja (full employment).

Meskipun perbedaan tampak dalam penjelasan perspektif teoretis mengenai pajak dan ketimpangan, ketiganya menawarkan resep kebijakan pajak yang relatif serupa dalam menangani ketimpangan.

Artikel ini kemudian berupaya untuk membangun benang merah di antara tiga perspektif tersebut. Terlepas dari perbedaan yang ada, ada sebuah konsensus terkait urgensi pengenaan pajak bagi orang kaya (the rich). Menariknya, perbedaan perspektif antara post-keynesian dan pendekatan arus utama tidak bertolak belakang melainkan dapat saling melengkapi.

Baca Juga: Senat Akhirnya Setujui Proposal Pemangkasan Tarif PPh Badan

Sementara itu, Piketty berada di jalan tengah kedua mazhab tersebut. Berbagai studi empiris yang dilakukannya berkontribusi untuk melebur perspektif post-keynesian dan pendekatan arus utama serta memberikan justifikasi berbasis bukti dalam menganalisis pilihan instrumen pajak yang efektif dalam mengurangi kesenjangan vertikal dan horizontal.

Artikel yang terbit dalam International Journal of Political Economy ini sangat relevan bagi kalangan akademis, pemangku kebijakan, dan masyarakat sipil. Bacaan ini berguna dalam mengidentifikasi berbagai perspektif ekonomi terkait alternatif kebijakan pajak dalam meningkatkan redistribusi pendapatan serta menemukan silver linings antara perspektif tersebut.*

Baca Juga: Perpres Baru! Proyek Strategis Nasional Kini Bebas Pungutan BPHTB
Topik : buku, jurnal, ketimpangan, orang kaya, pajak orang kaya, kebijakan pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 24 November 2020 | 10:45 WIB
INGGRIS
Selasa, 24 November 2020 | 09:45 WIB
IRLANDIA
Jum'at, 20 November 2020 | 13:12 WIB
INDIA
Jum'at, 20 November 2020 | 11:05 WIB
PRANCIS
berita pilihan
Senin, 30 November 2020 | 14:37 WIB
INGGRIS
Senin, 30 November 2020 | 14:30 WIB
MALAYSIA
Senin, 30 November 2020 | 14:05 WIB
BEA METERAI
Senin, 30 November 2020 | 14:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Senin, 30 November 2020 | 13:11 WIB
KABUPATEN LUWU TIMUR
Senin, 30 November 2020 | 12:15 WIB
KABUPATEN KARAWANG
Senin, 30 November 2020 | 11:55 WIB
BEA METERAI
Senin, 30 November 2020 | 11:50 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Senin, 30 November 2020 | 11:32 WIB
BEA METERAI