Review
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Januari 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2021
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Digital Diterapkan Tahun Depan, Produsen Minyak Zaitun Protes

A+
A-
3
A+
A-
3
Pajak Digital Diterapkan Tahun Depan, Produsen Minyak Zaitun Protes

Ilustrasi. (DDTCNews)

MADRID, DDTCNews – Pelaku usaha pertanian di Spanyol secara terbuka menyatakan tidak setuju apabila pemerintah mulai menerapkan aksi unilateral pajak layanan digital (digital services tax/DST) mulai tahun depan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Minyak Zaitun Spanyol (Asoliva) Rafael Pico Lapuente mengatakan khawatir pajak digital atau populer disebut dengan pajak Google ini memengaruhi kinerja ekspor komoditas pertanian Spanyol ke Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, penerapan pajak digital sangat berpeluang mendapatkan aksi balasan atau retaliasi dari AS. Komoditas pertanian, lanjutnya, akan menjadi sasaran empuk untuk dikenakan tarif bea masuk tambahan sebagai aksi balasan.

Baca Juga: Tarif Pajak Dinaikkan, Realisasi Penerimaan PPN Melonjak 29%

"Pengenalan pajak Google bukan kabar yang baik karena akan berdampak kepada proses negosiasi perdagangan," katanya dikutip Kamis (3/12/2020).

Lapuente mengaku tidak mudah memasukkan komoditas pertanian khususnya minyak zaitun dari Spanyol ke pasar AS. Pasalnya, tanpa adanya perang dagang saja komoditas ekspor minyak zaitun sudah dikenakan bea masuk dengan tarif 35%.

Tarif tersebut berlaku karena Pemerintah Spanyol memberikan subsidi kepada ekspor komoditas pertanian. Oleh karena itu, otoritas AS menerapkan biaya tambahan sebagai bentuk anti subsidi dan antidumping sebesar 35%.

Baca Juga: Janet Yellen Resmi Dilantik Jadi Menteri Keuangan AS

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang AS di Spanyol Jaime Malet menilai penerapan pajak Google akan memberikan beban ekonomi lebih besar bagi Spanyol dan tidak sebanding dengan tambahan penerimaan dari raksasa ekonomi digital seperti Google, Apple, Facebook dan Apple.

"Penerimaan dari pajak digital tidak akan mampu mengimbangi dampak yang ditimbulkan dari hubungan perdagangan yang rusak," tuturnya.

Seperti dilansir oliveoiltimes.com, otoritas Negeri Matador sudah memiliki landasan hukum untuk melakukan aksi unilateral pajak digital tahun depan. Pemerintah menetapkan tarif DST 3% berlaku untuk korporasi yang mencatatkan penghasilan dari pasar Spanyol minimal €3 juta dan membukukan pendapatan global lebih dari €750 juta dalam satu tahun.

Baca Juga: Mengukur Dampak Negosiasi Pajak Terhadap Tata Kelola Perpajakan

Berdasarkan perhitungan otoritas, kalkulasi penerimaan pada tahun pertama penerapan pajak digital ditaksir menyentuh angka €2 miliar. Untuk tahun kedua dan selanjutnya, tambahan penerimaan berkisar di angka €968 juta. (rig)

Topik : spanyol, pajak digital, aksi unilateral, Amerika serikat, bea masuk, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 22 Januari 2021 | 14:45 WIB
MAKEDONIA UTARA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:50 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:36 WIB
RPP UU CIPTA KERJA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
NIGERIA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:37 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:35 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:18 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:54 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI