BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang mengupayakan untuk menambah alokasi dana transfer ke daerah (TKD) 2026 bagi pemerintahan daerah yang wilayahnya terdampak bencana banjir dan longsor.
Purbaya mengatakan kebijakan penambahan TKD ini harus dibahas terlebih dahulu bersama presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika disetujui, menteri keuangan akan menyuntikkan tambahan TKD senilai Rp1,63 triliun pada 2026.
"Kami akan usulkan [tambahan TKD] untuk Aceh karena yang paling parah ya [terdampak bencana]. Kalau disetujui Pak Presiden dan DPR, akan ada tambahan Rp1,63 triliun," katanya dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana, dikutip pada Rabu (31/12/2025).
Purbaya menyampaikan Aceh meminta pemerintah pusat agar tidak memangkas TKD, khususnya yang berbentuk dana alokasi khusus (DAK). Permintaan ini disampaikan karena salah satu bupati merasa keberatan jika anggaran daerah dikurangi.
Dia menilai kondisi DAK kabupaten/kota yang terdampak bencana bakal utuh seperti tahun 2025, bila tambahan dana yang diajukan senilai Rp1,63 triliun disepakati. Dia pun optimistis kepala negara dan jajaran parlemen akan menyetujui penambahan pagu tersebut.
"Kalau disetujui Pak Presiden dan DPR mungkin itu Rp1,63 triliun tambahannya. Jadi, akan kami kembalikan ke kondisi DAK Tahun 2025. Harusnya tidak ada masalah ya, ini kan daerah bencana," tuturnya.
Saat ini, pemerintah juga sudah mengalokasikan APBN 2025 untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nominal dana bencana yang disalurkan mencapai senilai Rp268 triliun.
Purbaya juga menegaskan penambahan anggaran bencana alam siap digelontorkan sesuai dengan pengajuan permohonan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun satuan tugas (satgas) yang ditunjuk oleh presiden.
Hanya saja, dia menyarankan tidak perlu dibentuk satgas-satgas baru karena mempersulit koordinasi antarpihak. Dia menginginkan penyaluran dana bencana dalam APBN 2025 dikelola dan disalurkan melalui satu pintu yaitu BNPB, supaya tidak tumpang tindih.
"Dari sisi anggaran kami sudah siapkan. Hanya saja, kalau ada banyak satgas mungkin perlu kita rapikan supaya masuk ke kami satu pintu, yang jelas kita satu, kita bayar," ujar Purbaya. (rig)
