Pacu Ekonomi, Industri Fintech Minta Kebijakan Pajak Lebih Liberal

NEW DELHI, DDTCNews – Perusahaan financial technology (fintech) mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan pajak yang lebih liberal, khususnya terhadap perusahaan rintisan di sektor keuangan.

Co-Founder Stashfin Shruti Aggarwal mengatakan ekonomi di India akan makin berkembang dengan rezim pajak yang lebih liberal. Menurutnya, fintech memiliki potensi besar untuk mempromosikan inklusi keuangan dan menghasilkan peluang kerja yang signifikan.

"Saya ingin anggaran memiliki fokus khusus untuk mendorong ekosistem fintech di negara ini. Industri ini memiliki kemampuan untuk membantu mendorong ekonomi India ke tempat yang layak," katanya, Selasa (18/1/2022).

Seperti dilansir ndtv.com, perusahaan rintisan di bidang finansial teknologi secara ekstensif dapat menggunakan opsi saham yang diberikan kepada para pegawai untuk menarik dan mempertahankan mereka.

Namun, pegawai di perusahaan fintech yang menjalankan opsi kepemilikan saham oleh pegawai harus membayar pajak sekitar 35%. Pemerintah diminta untuk memberikan kelonggaran pajak dalam kasus tersebut.

Di samping itu, Aggarwal meminta batas keseluruhan pinjaman online oleh bank kepada lembaga keuangan nonbank ditingkatkan. Dia berharap pemerintah dapat menaikkan batas yang berlaku saat ini sebesar 5%, menjadi 7%.

Sementara itu, CEO Clix Capital Rakesh Kaul menyarankan menteri keuangan dalam APBN 2022-2023 untuk mengambil langkah berani yang dapat mendorong bank untuk melanjutkan pendanaan kepada lembaga keuangan nonbank, terutama bagi tingkat kecil dan menengah.

Menteri keuangan Nirmala Sitharaman dijadwalkan untuk mempresentasikan APBN 2022-2023 di hadapan parlemen pada 1 Februari. Para pemain dalam industri fintech berharap pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap industri potensial tersebut. (vallen/rig)