Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pacu Ekonomi, Industri Fintech Minta Kebijakan Pajak Lebih Liberal

A+
A-
1
A+
A-
1
Pacu Ekonomi, Industri Fintech Minta Kebijakan Pajak Lebih Liberal

Ilustrasi.

NEW DELHI, DDTCNews – Perusahaan financial technology (fintech) mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan pajak yang lebih liberal, khususnya terhadap perusahaan rintisan di sektor keuangan.

Co-Founder Stashfin Shruti Aggarwal mengatakan ekonomi di India akan makin berkembang dengan rezim pajak yang lebih liberal. Menurutnya, fintech memiliki potensi besar untuk mempromosikan inklusi keuangan dan menghasilkan peluang kerja yang signifikan.

"Saya ingin anggaran memiliki fokus khusus untuk mendorong ekosistem fintech di negara ini. Industri ini memiliki kemampuan untuk membantu mendorong ekonomi India ke tempat yang layak," katanya, Selasa (18/1/2022).

Baca Juga: Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Seperti dilansir ndtv.com, perusahaan rintisan di bidang finansial teknologi secara ekstensif dapat menggunakan opsi saham yang diberikan kepada para pegawai untuk menarik dan mempertahankan mereka.

Namun, pegawai di perusahaan fintech yang menjalankan opsi kepemilikan saham oleh pegawai harus membayar pajak sekitar 35%. Pemerintah diminta untuk memberikan kelonggaran pajak dalam kasus tersebut.

Di samping itu, Aggarwal meminta batas keseluruhan pinjaman online oleh bank kepada lembaga keuangan nonbank ditingkatkan. Dia berharap pemerintah dapat menaikkan batas yang berlaku saat ini sebesar 5%, menjadi 7%.

Baca Juga: Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sementara itu, CEO Clix Capital Rakesh Kaul menyarankan menteri keuangan dalam APBN 2022-2023 untuk mengambil langkah berani yang dapat mendorong bank untuk melanjutkan pendanaan kepada lembaga keuangan nonbank, terutama bagi tingkat kecil dan menengah.

Menteri keuangan Nirmala Sitharaman dijadwalkan untuk mempresentasikan APBN 2022-2023 di hadapan parlemen pada 1 Februari. Para pemain dalam industri fintech berharap pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap industri potensial tersebut. (vallen/rig)

Baca Juga: Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan
Topik : india, fintech, kebijakan pajak, peraturan pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian