Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Optimalkan Pajak Setelah Pandemi, Ini 4 Usulan Kebijakan dari Pakar

A+
A-
1
A+
A-
1
Optimalkan Pajak Setelah Pandemi, Ini 4 Usulan Kebijakan dari Pakar

Managing Partner DDTC Darussalam. 

JAKARTA, DDTCNews – Setidaknya terdapat 4 kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, terutama setelah terjadi pandemi Covid-19.

Pakar pajak sekaligus Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan pemerintah perlu mengurangi tax gap, memperluas basis pajak, mengenakan pajak terhadap ekonomi digital, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang kaya atau high net worth individual (HNWI).

“Pandemi ini mengharuskan kita mengambil langkah yang luar biasa di area pajak. Apabila kita mau extra effort, ingin kerja luar biasa, maka 4 contoh ini [perlu dilaksanakan]," ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Anggaran DPR RI, Kamis (25/3/2021).

Baca Juga: Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Dalam RDPU dengan tema Optimalisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP tersebut, Darussalam menerangkan terdapat beberapa sektor usaha dengan sumbangan penerimaan pajak yang jauh di bawah kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sebagai contoh, sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 12,1% terhadap PDB. Meski demikian, kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan pajak tercatat hanya sebesar 1,6%.

Sektor konstruksi juga tercatat memiliki setoran penerimaan pajak yang jauh di bawah kontribusinya terhadap PDB. Tercatat, kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB mencapai 10,7%. Meski demikian, setoran pajak dari sektor tersebut hanya sebesar 5,4% dari total penerimaan pajak.

Baca Juga: Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global

Ketimpangan ini tidak terlepas dari kebijakan pajak yang berlaku pada sektor tersebut. Basis pajak sesungguhnya juga dapat diperluas melalui perubahan ketentuan, salah satunya melalui penurunan batasan (threshold) omzet pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini sebesar Rp4,8 miliar.

Berdasarkan pada catatan World Bank, threshold omzet PKP Indonesia yang mencapai Rp4,8 miliar membuat PPN yang bisa dikumpulkan Indonesia hanya sebesar 60% dari potensi aslinya. Simak pula ‘Saran World Bank: Turunkan Threshold PKP dan Omzet PPh Final’.

Selain perluasan basis dan pengurangan tax gap, pengenaan pajak atas sektor ekonomi digital dan peningkatan kepatuhan HNWI juga dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Baca Juga: Webinar Gratis! Bahas Penyesuaian Insentif Pajak UKM Lewat RUU KUP

Khusus untuk pajak digital, Indonesia untuk saat ini masih mengenakan PPN atas penyerahan produk digital dari luar negeri lewat perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagaimana diatur dalam PMK 48/2020.

Untuk saat ini, Indonesia masih belum mengenakan PPh atas penghasilan PMSE asing meski ketentuan mengenai pengenaan PPh atas penghasilan PMSE asing yang memiliki significant economic presence di Indonesia sudah termuat dalam UU 2/2020.

Khusus atas wajib pajak orang pribadi yang tergolong HNWI, pengenaan pajak kekayaan bisa dipertimbangkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Selain menyokong penerimaan pajak, pajak kekayaan juga mampu menciptakan keadilan dan mengurangi ketimpangan.

Baca Juga: Menelaah Kebijakan Pajak Era Gig Economy di Beberapa Negara

Dalam kesempatan tersebut, Darussalam juga menekankan perlunya untuk belajar dari krisis sebelumnya dalam mengantisipasi prospek penerimaan pajak pada masa mendatang. Pertama, melihat pos penerimaan yang terkena dampak dan cepat pulih setelah krisis.

Kedua, melihat pola penurunan tax ratio (tidak hanya sektor pajak) di berbagai kawasan pada saat krisis. Ketiga, melihat tingginya pengaruh dampak resesi bagi tax ratio 2009 yang juga disebabkan jatuhnya harga komoditas.

Menurutnya, terdapat satu pelajaran penting dari krisis 2008 yang relevan bagi prospek tax ratio pada periode pandemi. Risiko penurunan tax ratio, menurut Darussalam, merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari mengingat terkontraksinya perekonomian hampir di seluruh negara.

Baca Juga: BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

“Tinggi rendahnya penurunan tax ratio akan sangat dipengaruhi dari struktur ekonomi dan komposisi penerimaan pajak di masing-masing negara,” imbuhnya.

Menanggapi masukan tersebut, Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengamini diperlukan keberanian untuk mengubah ketentuan pajak yang selama ini berlaku guna mengoptimalkan penerimaan pajak.

"Yang pasti karena UU ini bukan hal yang tabu untuk diubah. Karena berubahnya hukum tergantung dengan situasi, kondisi, dan zaman," ujar Cucun ketika menutup rapat. (kaw)

Baca Juga: Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Topik : kebijakan pajak, pandemi, Covid-19, penerimaan pajak, DDTC, Darussalam

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Jum'at, 26 Maret 2021 | 08:29 WIB
usulan kebijakan dapat memberikan kontribusi lebih terhadap ekonomi sehingga pajak dan nantinya tax ratio negara pun semakin rendah
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 09:30 WIB
PAJAK GANJA

Ini Daftar Negara yang Memacu Penerimaan Lewat Pajak Ganja

Jum'at, 30 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Penghitungan dan Pelaporan Pajak di Masa Depan, Siapkah Kita?

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:34 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Biar Siap Hadapi SP2DK, Wajib Pajak Perlu Terapkan PPKM

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 12:17 WIB
PMK 102/2021

Mau PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah? PKP Harus Lapor Ini ke DJP

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN GIANYAR

Penerimaan Masih Tertekan, Pemda Bakal Lakukan Intensifikasi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:20 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:45 WIB
TAJUK PAJAK

Menyerahkan Kedaulatan Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:37 WIB
PMK 102/2021

Resmi! Pemerintah Beri Insentif PPN Sewa Unit Mal Hingga Lapak Pasar

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Lini Masa Konsensus Pajak Digital

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:55 WIB
PERSPEKTIF

Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB
KAMUS PAJAK INTERNASIONAL

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?