Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Optimalkan Pajak Setelah Pandemi, Ini 4 Usulan Kebijakan dari Pakar

A+
A-
1
A+
A-
1
Optimalkan Pajak Setelah Pandemi, Ini 4 Usulan Kebijakan dari Pakar

Managing Partner DDTC Darussalam. 

JAKARTA, DDTCNews – Setidaknya terdapat 4 kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, terutama setelah terjadi pandemi Covid-19.

Pakar pajak sekaligus Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan pemerintah perlu mengurangi tax gap, memperluas basis pajak, mengenakan pajak terhadap ekonomi digital, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang kaya atau high net worth individual (HNWI).

“Pandemi ini mengharuskan kita mengambil langkah yang luar biasa di area pajak. Apabila kita mau extra effort, ingin kerja luar biasa, maka 4 contoh ini [perlu dilaksanakan]," ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Anggaran DPR RI, Kamis (25/3/2021).

Baca Juga: Kasus Covid Melonjak Lagi, Pengusaha Restoran Minta Insentif

Dalam RDPU dengan tema Optimalisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP tersebut, Darussalam menerangkan terdapat beberapa sektor usaha dengan sumbangan penerimaan pajak yang jauh di bawah kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sebagai contoh, sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 12,1% terhadap PDB. Meski demikian, kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan pajak tercatat hanya sebesar 1,6%.

Sektor konstruksi juga tercatat memiliki setoran penerimaan pajak yang jauh di bawah kontribusinya terhadap PDB. Tercatat, kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB mencapai 10,7%. Meski demikian, setoran pajak dari sektor tersebut hanya sebesar 5,4% dari total penerimaan pajak.

Baca Juga: Pengecualian PPN dan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi Terpopuler

Ketimpangan ini tidak terlepas dari kebijakan pajak yang berlaku pada sektor tersebut. Basis pajak sesungguhnya juga dapat diperluas melalui perubahan ketentuan, salah satunya melalui penurunan batasan (threshold) omzet pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini sebesar Rp4,8 miliar.

Berdasarkan pada catatan World Bank, threshold omzet PKP Indonesia yang mencapai Rp4,8 miliar membuat PPN yang bisa dikumpulkan Indonesia hanya sebesar 60% dari potensi aslinya. Simak pula ‘Saran World Bank: Turunkan Threshold PKP dan Omzet PPh Final’.

Selain perluasan basis dan pengurangan tax gap, pengenaan pajak atas sektor ekonomi digital dan peningkatan kepatuhan HNWI juga dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Baca Juga: Curhat Sri Mulyani saat Mengambil Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Khusus untuk pajak digital, Indonesia untuk saat ini masih mengenakan PPN atas penyerahan produk digital dari luar negeri lewat perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagaimana diatur dalam PMK 48/2020.

Untuk saat ini, Indonesia masih belum mengenakan PPh atas penghasilan PMSE asing meski ketentuan mengenai pengenaan PPh atas penghasilan PMSE asing yang memiliki significant economic presence di Indonesia sudah termuat dalam UU 2/2020.

Khusus atas wajib pajak orang pribadi yang tergolong HNWI, pengenaan pajak kekayaan bisa dipertimbangkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Selain menyokong penerimaan pajak, pajak kekayaan juga mampu menciptakan keadilan dan mengurangi ketimpangan.

Baca Juga: Memajaki Keuntungan dalam Ekonomi Global, Bagaimana Idealnya?

Dalam kesempatan tersebut, Darussalam juga menekankan perlunya untuk belajar dari krisis sebelumnya dalam mengantisipasi prospek penerimaan pajak pada masa mendatang. Pertama, melihat pos penerimaan yang terkena dampak dan cepat pulih setelah krisis.

Kedua, melihat pola penurunan tax ratio (tidak hanya sektor pajak) di berbagai kawasan pada saat krisis. Ketiga, melihat tingginya pengaruh dampak resesi bagi tax ratio 2009 yang juga disebabkan jatuhnya harga komoditas.

Menurutnya, terdapat satu pelajaran penting dari krisis 2008 yang relevan bagi prospek tax ratio pada periode pandemi. Risiko penurunan tax ratio, menurut Darussalam, merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari mengingat terkontraksinya perekonomian hampir di seluruh negara.

Baca Juga: Banyak Insentif, Ketua Banggar: Setoran Pajak 2022 Harus Lebih Tinggi

“Tinggi rendahnya penurunan tax ratio akan sangat dipengaruhi dari struktur ekonomi dan komposisi penerimaan pajak di masing-masing negara,” imbuhnya.

Menanggapi masukan tersebut, Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengamini diperlukan keberanian untuk mengubah ketentuan pajak yang selama ini berlaku guna mengoptimalkan penerimaan pajak.

"Yang pasti karena UU ini bukan hal yang tabu untuk diubah. Karena berubahnya hukum tergantung dengan situasi, kondisi, dan zaman," ujar Cucun ketika menutup rapat. (kaw)

Baca Juga: Pemain e-Sport Jadi Sasaran Pengawasan DJP Tahun Ini

Topik : kebijakan pajak, pandemi, Covid-19, penerimaan pajak, DDTC, Darussalam
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Jum'at, 26 Maret 2021 | 08:29 WIB
usulan kebijakan dapat memberikan kontribusi lebih terhadap ekonomi sehingga pajak dan nantinya tax ratio negara pun semakin rendah
1
artikel terkait
Selasa, 11 Mei 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 10 Mei 2021 | 19:30 WIB
DDTC WORKING PAPER
Senin, 10 Mei 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 18:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL