Berita
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Nihil? Tetap Lapor Realisasi Insentif PPh Pasal 21 DTP

A+
A-
21
A+
A-
21
Nihil? Tetap Lapor Realisasi Insentif PPh Pasal 21 DTP

Ilustrasi. Sejumlah pegawai PT Kahatex berjalan keluar kawasan pabrik di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (17/6/2020). Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, per 27 Mei 2020 sebanyak 3.066.567 pekerja dikenai pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Pemberi kerja yang telah memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pegawainya harus tetap menyampaikan laporan ketika dalam suatu masa pajak tidak ada pemotongan yang mendapat insentif.

Hal ini disampaikan contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, melalui Twitter saat merespons pertanyaan dari wajib pajak. Meskipun nihil, pemberi kerja berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

“Terkait laporan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP PMK-44/PMK.03/2020, apabila dalam suatu masa tidak ada pemotongan yang mendapat insentif maka tetap melakukan pelaporan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP dengan status nihil,” tulis Kring Pajak melalui Twitter, seperti dikutip pada Senin (6/7/2020).

Baca Juga: Pemutihan dan Diskon Pajak PBB Jilid II Berlaku Hingga September 2020

Sesuai ketentuan, PPh Pasal 21 DTP diberikan atas penghasilan yang diterima pegawai dengan tiga kriteria. Pertama, menerima penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) sesuai dengan PMK 44/2020; telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE; atau telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB.

Kedua, memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Ketiga, pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.

Kring Pajak mengatakan jika ada pegawai yang sebenarnya berhak menerima PPh Pasal 21 tapi pada masa pajak tersebut mempunyai PPh Pasal 21 nihil, atas data pegawai tersebut tetap bisa dimasukkan dalam laporan realisasi pemanfaatan insentif.

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Tambah Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50%

Untuk pegawai yang nihil, pada kolom PPh Pasal 21 DTP-nya bisa diisi angka 0,” imbuh Kring Pajak. Simak pula artikel ‘Agar Pajak Gaji Karyawan Bisa Ditanggung Pemerintah, Ini Imbauan DJP’.

Sebagai informasi kembali, untuk laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP, penerima insentif wajib menyampaikannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Simak pula artikel ‘Agar Pajak Gaji Karyawan Bisa Ditanggung Pemerintah, Ini Imbauan DJP’. (kaw)

Baca Juga: Implementasi PMK 89/2020, DJP: Tidak Ada Aplikasi Baru
Topik : insentif, insentif pajak, PPh Pasal 21, PMK 44/2020, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:16 WIB
INDUSTRI MANUFAKTUR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:59 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:38 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:39 WIB
PMK 96/2020
berita pilihan
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020