Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Agar Pajak Gaji Karyawan Bisa Ditanggung Pemerintah, Ini Imbauan DJP

A+
A-
6
A+
A-
6
Agar Pajak Gaji Karyawan Bisa Ditanggung Pemerintah, Ini Imbauan DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengajak wajib pajak pemberi kerja untuk peduli dengan para pekerjanya dengan segera mengajukan permohonan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama memaparkan hingga 29 Juni 2020, terdapat 106.391 permohonan pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP yang sudah disetujui DJP. Penerima insentif didominasi wajib pajak di sektor perdagangan dan manufaktur.

"Insentif PPh Pasal 21 DTP ini sebenarnya kita membantu karyawan tapi perlu keterlibatan pengusaha. Mungkin ada pemberi kerja yang tidak peduli dan tetap memotong PPh Pasal 21. Namun, kita terus ingatkan untuk memanfaatkan ini,” ujar Hestu dalam webinar yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, Rabu (1/7/2020).

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Harus Jadi Momentum Dapatkan Kepercayaan Wajib Pajak

Sesuai dengan ketentuan PMK 44/2020, pegawai penerima penghasilan dari pemberi kerja yang masuk dalam salah satu dari 1.062 KLU, memiliki NPWP, dan memiliki penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp200 juta, berhak mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP.

Pada Pasal 3 PMK ini diamanatkan pemberi kerja yang menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 DTP kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pemberi kerja terdafar melalui laman pajak.go.id.

"PPh Pasal 21 DTP ... harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh pasal 21 kepada pegawai," bunyi pasal 2 ayat 5 PMK 44/2020.

Baca Juga: Ini Saran Pengusaha & Akademisi Soal Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi

Lantas, bagaimana DJP memastikan PPh Pasal 21 DTP yang dimanfaatkan oleh pemberi kerja benar-benar dibayarkan kepada para pekerja yang seharusnya berhak menerima stimulus dari pemerintah tersebut?

Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh I Dit. Peraturan Perpajakan II DJP Carolina Candri P. mengatakan DJP membangun kepercayaan dengan wajib pajak melalui sistem self assessment.

“Dengan self assessment diharapkan wajib pajak menyampaikan yang sebenarnya kepada DJP,” katanya.

Baca Juga: Periode Pemberian Insentif Pajak PMK 28/2020 Bakal Diperpanjang

Bila DJP mendapatkan informasi adanya wajib pajak yang tidak berhak justru memanfaatkan insentif ini maka prosedur pengawasan lapangan akan langsung dilakukan. DJP bisa melakukan konfirmasi kepada wajib pajak pekerja terkait dengan pembayaran PPh Pasal 21 DTP oleh pemberi kerja. (kaw)

Topik : insentif, insentif pajak, PPh Pasal 21, PMK 44/2020, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 10:22 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Kamis, 24 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 23 September 2020 | 16:06 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 14:15 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER: