Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Menguak Cara AS Membiayai Perang Tanpa Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Menguak Cara AS Membiayai Perang Tanpa Pajak

PEPERANGAN kerap melanda umat manusia dari waktu ke waktu. Namun, bagaimana negara-negara di dunia yang terlibat dapat terus membiayai peperangan tersebut?

Secara historis, metode yang paling umum digunakan oleh berbagai negara di dunia dalam membiayai perang adalah melalui pajak. Setiap kali suatu negara terlibat peperangan, tarif pajak tiba-tiba naik untuk menutupi pengeluaran negara selama peperangan tersebut berlangsung.

Pada masa itu, tak sedikit negara-negara yang terlibat akhirnya harus menarik diri karena beban yang ditanggung makin besar. Misal, mundurnya kekaisaran Rusia dari Perang Dunia I akibat revolusi yang dipicu oleh pembiayaan perang yang sangat memberatkan rakyatnya.

Baca Juga: Media Raksasa Ini Merger, Tambahan Penerimaan Pajak Tembus Rp6,8 T

Lantas, apakah metode pembiayaan perang hanya terbatas dengan menaikkan tarif pajak saja? Apakah terdapat hal-hal lainnya yang bisa dilakukan untuk membiayai pengeluaran negara yang besar akibat perang tersebut?

Buku berjudul “Taxing Wars: The American Way of War Finance and the Decline of Democracy” ini memberikan wawasan mengenai penggunaan pajak dalam pembiayaan pengeluaran negara yang diakibatkan peperangan. Dalam hal ini, pembiayaan perang AS.

Bukan tanpa sebab, buku yang ditulis oleh Sarah Kreps ini memilih AS sebagai contoh pembahasan. Secara historis, AS tercatat memang telah terlibat dalam berbagai konflik dan peperangan di berbagai belahan dunia selama ini.

Baca Juga: Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Secara keseluruhan, pembahasan dalam buku terbitan Oxford University Press ini terdiri atas delapan bab yang didukung dengan studi kasus untuk memberikan gambaran terkait dengan kondisi ekonomi dan politik AS semasa perang.

Dalam pembahasannya, penulis menjelaskan alasan mendasar AS dapat terus membiayai kebutuhan perang dengan berbagai langkah penyesuaian yang ditempuh. Awalnya, AS memberlakukan pajak perang yang menuntut partisipasi yang besar dari rakyatnya untuk membiayai perang.

Namun, langkah itu dinilai tidak efektif karena hanya membebankan rakyat dan membuat pemerintah kehilangan dukungan rakyatnya. Alih-alih menaikkan pajak, pemerintah AS memutuskan untuk meminjam uang dalam rangka membiayai kebutuhan perang.

Baca Juga: Pernah Terseret Penghindaran Pajak, Jurnalis Filipina Terima Nobel

Penulis menekankan pinjaman tersebut dapat mengaburkan biaya sebenarnya yang dikeluarkan untuk perang. Selain itu, beban biaya perang yang dikeluarkan dialihkan ke generasi berikutnya sehingga secara tidak langsung menghilangkan tanggung jawab para pejabat yang mendukung perang kala itu.

Sejak Perang Korea, Pemerintah AS lambat laun meninggalkan penerapan pajak perang dan mulai melakukan pinjaman untuk membiayai kebutuhan perang. Penulis menilai langkah itu tidak berarti lebih efektif dari sisi finansial, tetapi setidaknya ‘kurang terlihat’ di mata publik.

Artinya, langkah ini hanya menguntungkan para pejabat karena akan menimbulkan kesan mereka tidak menambah beban kepada rakyatnya lantaran rakyat tidak merasakan langsung kerugian dan beban yang timbul dari perang sehingga agenda perang tetap berjalan.

Baca Juga: Dapat Dana Ratusan Triliun, Italia Siap Jorjoran Beri Keringanan Pajak

Meski begitu, langkah tersebut justru berpotensi menyebabkan peperangan kontemporer berlangsung lebih lama dan lebih mahal karena lepas dari pengawasan publik. Bila dilakukan secara terus menerus, tentu akan berdampak buruk terhadap kondisi fiskal pada masa mendatang—yang dampaknya akan dirasakan oleh generasi selanjutnya.

Secara keseluruhan, buku ini ditulis dengan baik melalui hasil penelitian yang cermat sehingga dapat menyampaikan pesan yang jelas kepada pembaca, yaitu pinjaman dapat menutup biaya ‘riil’ yang dikeluarkan untuk peperangan.

Namun demikian, konsekuensi dari pembiayaan perang melalui pinjaman tersebut menyebabkan akuntabilitas sistem demokrasi menurun dan mengakibatkan peperangan berlangsung lebih mahal dan memakan waktu lebih lama.

Baca Juga: Tarif Pajak Minimum 15% Masuk Rancangan Anggaran 2022

Untuk itu, buku yang diterbitkan pada 2018 ini bisa menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi para akademisi dan masyarakat pada umumnya untuk lebih tahu dan menyadari penggunaan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Apalagi sebagai pembayar pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan negara, masyarakat sudah sepatutnya mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan anggaran. Tertarik membaca buku ini? Silakan baca langsung di DDTC Library. (rig)

Baca Juga: Lakukan Reformasi Pajak, Pemerintah Adopsi Rekomendasi Internasional
Topik : resensi, jurnal, buku, literasi, kebijakan pajak, pajak perang, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

IMF Sarankan Sri Mulyani Tetapkan Tarif Pajak Karbon Lebih Tinggi

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:31 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Sistem Pemungutan Pajak Official Assessment? Simak Video Ini

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:30 WIB
MEKSIKO

Media Raksasa Ini Merger, Tambahan Penerimaan Pajak Tembus Rp6,8 T

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:23 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Supertax Deduction atas Kegiatan Litbang Tertentu

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:00 WIB
UU Cipta Kerja

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak