Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Komunitas
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Kamis, 20 Januari 2022 | 13:38 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Perpajakan.id

Masuk Daftar Negara Tax Haven, Regulasi Pajak Bakal Dirombak

A+
A-
0
A+
A-
0
Masuk Daftar Negara Tax Haven, Regulasi Pajak Bakal Dirombak

Ilustrasi. (DDTCNews)

VICTORIA, DDTCNews – Pemerintah Seychelles berkomitmen untuk segera keluar dari daftar hitam negara suaka pajak Uni Eropa dengan merombak kode hukum pajak bagi wajib pajak badan.

Menteri Luar Negeri urusan Keuangan Patrick Payet mengatakan pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi kebijakan domestik agar memenuhi standar dan praktik internasional.

Menurutnya, pemerintah tengah dalam proses untuk menyelesaikan revisi UU pajak bagi perusahaan agar sesuai dengan kriteria transparansi dan akuntabilitas Uni Eropa, terutama dalam urusan pertukaran data dan informasi keuangan.

Baca Juga: Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

"UU baru mengenai pajak bisnis diharapkan mulai berlaku pada 1 Januari 2021," katanya dikutip Kamis (8/10/2020).

Pemerintah, lanjutnya, sudah menyadari betapa pentingnya kerja sama internasional dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas keuangan untuk entitas bisnis yang beroperasi lintas yurisdiksi.

Oleh karena itu, otoritas fiskal saat ini telah bergerak agresif untuk menuntaskan reformasi pada 31 Desember 2020. Dia berharap langkah pemerintah tersebut dapat mengeluarkan Seychelles dari daftar suaka pajak Uni Eropa.

Baca Juga: Transaksi Elektronik Dipajaki, Eks Menkeu Ingatkan Pemerintah Soal Ini

Selain itu, otoritas fiskal juga akan melengkapi agenda reformasi kebijakan fiskal dengan beberapa aturan pendukung antara lain terkait dengan sistem pelaporan informasi keuangan dengan negara mitra, pengawasan, dan aspek penegakan hukum.

Untuk diketahui, negara kawasan Samudra Hindia ini masuk dalam daftar hitam negara yang nonkooperatif untuk tujuan pajak. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan pemerintah memberikan data dan informasi keuangan kepada Pemerintah Prancis terkait dengan entitas bisnisnya yang memiliki afiliasi usaha di Seychelles.

Hal tersebut membuat OECD menurunkan peringkat Seychelles dari "Largely Compliant" menjadi "Partially Compliant" pada April 2020. Selanjutnya, efek domino bergulir dengan masuk daftar hitam negara surga pajak Uni Eropa.

Baca Juga: Catat! Interpretasi P3B Harus Pertimbangkan Protokol dan MoU Terkait

Salah satu reformasi fiskal terkait dengan sistem pelaporan informasi adalah langkah pemerintah untuk memperkenalkan UU terkait Beneficial Ownership (BO). Aturan tersebut mewajibkan setiap entitas bisnis yang berdomisili di Seychelles untuk mencantumkan pemilik sebenarnya yang mengendalikan perusahaan.

Aturan tersebut mulai berlaku pada 28 Agustus 2020. Cakupan data dalam beleid tersebut tidak hanya sebatas kepada identitas pemegang kendali perusahaan tapi juga mengatur standar pelaporan akuntansi untuk mendukung kegiatan pertukaran informasi keuangan dengan negara lain.

"Setelah UU diberlakukan, Seychelles akan meminta OECD melakukan penilaian ulang dengan tinjauan tambahan terkait skema pertukaran informasi dengan permintaan," tutur Payet seperti dilansir seychellesnewsagency.com. (rig)

Baca Juga: Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Tafsir dan Penerapan P3B

Topik : Seychelles, daftar suaka pajak, uni eropa, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 13:00 WIB
BELGIA

Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

Kamis, 20 Januari 2022 | 17:30 WIB
MOLDOVA

Masih Status Darurat Covid-19, Keringanan PPN Diperpanjang

berita pilihan

Selasa, 25 Januari 2022 | 19:24 WIB
PER-24/PJ/2021

Pembetulan Bukti Pot/Put Unifikasi, Wajib Pajak Perlu Syarat Ini

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:26 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat, Pelayanan Pajak Gratis! Laporkan Kalau Temui Pelanggaran

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:30 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN

Insentif dari Kawasan Berikat dan KITE Sudah Terserap Rp47 Triliun

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:00 WIB
PP 3/2022

Konfirmasi Transaksi Saham Hingga Rp10 Juta Kini Bebas Bea Meterai

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE

Pembuktian Data di Sidang Online Pengadilan Pajak, Ini Hasil Surveinya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:30 WIB
SELEBRITAS

Setelah Kunjungi Kantor Pajak, Ghozali 'NFT' Pamer Kartu NPWP Barunya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:00 WIB
INDIA

Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Ungkap Alasan Diskon PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Diperpanjang