Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Masalah Interpretasi dalam Penerapan Principal Purpose Test

A+
A-
6
A+
A-
6
Masalah Interpretasi dalam Penerapan Principal Purpose Test

SALAH satu standar minimum yang harus diadopsi dalam penerapan multilateral instrument (MLI) adalah ketentuan pencegahan penyalahgunaan P3B sehubungan dengan klausul principal purposes test (PPT) yang diatur dalam Pasal 7 paragraf (1) MLI yang juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 29 (9) OECD Model (2017).

PPT merupakan ketentuan yang bersifat general anti avoidance rule (GAAR). Dengan ketentuan PPT, praktik penyalahgunaan tax treaty (treaty shopping) dapat diminimalisir. Namun, beberapa ahli menilai ketentuan PPT sulit dilakukan karena memiliki interpretasi yang sangat luas.

Michael Lang (2020) dalam publikasi ilmiahnya berjudul The Signalling Function of Article 29(9) of the OECD Model – The “Principal Purpose Test” memberikan tinjauannya mengenai interpretasi ketentuan dari masing-masing klausul yang diatur dalam Pasal 29 (9) OECD Model.

Baca Juga: Atur Ulang Pemberian Insentif Pajak Masa Pandemi, Ini Strateginya

Persyaratan Subjektif dan Objektif
MELALUI ketentuan PPT sebagaimana diatur dalam Pasal 29 (9) OECD Model, manfaat pajak yang berasal dari penerapan suatu tax treaty tertentu dapat dieliminasi dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pasal 29 (9) OECD Model membedakan antara persyaratan subjektif dan persyaratan objektif yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

Persyaratan subjektif yang diatur berdasarkan pada frasa “obtaining that benefit was one of the principal purposes”. Dalam laporan akhir Rencana Aksi BEPS 6, OECD menjelaskan mengenai pentingnya suatu analisis objektif mengenai objek dan tujuan untuk dapat mengambil kesimpulan mengenai intensi individu yang bertindak, apakah hanya semata bertujuan untuk mendapat manfaat perjanjian atau tidak.

Namun, terkait dengan penerapan persyaratan subjektif dan objektif tersebut, Lang (2014) menilai hanya persyaratan subjektif yang mungkin dilakukan karena penilaian suatu intensi dari pihak yang bertindak dalam analisis objektif tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Baca Juga: Kupas Tuntas Penyelesaian Utang Pajak Saat Usaha Mengalami Kepailitan

Persyaratan objektif yang dimaksud adalah manfaat yang diberikan oleh tax treaty tidak dapat diberikan kecuali dapat dibuktikan berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya bahwa suatu transaksi adalah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan tax treaty yang relevan.

Dengan demikian kriteria objektif ditetapkan sebagai ketentuan pengecualian dalam membatasi manfaat pajak yang diberikan berdasarkan tax treaty.

Objek dan Tujuan
SEBAGAIMANA telah dijelaskan kriteria object and purpose menjadi suatu ketentuan pengecualian apabila persyaratan subjektif terpenuhi, tetapi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari suatu tax treaty maka manfaat pajak tidak dapat diberikan.

Baca Juga: Menimbang Desain Pajak Berbagai Bentuk Natura

Untuk itu, Lang (2020) mempertanyakan alasan membiarkan "objek dan tujuan dari ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi ini” untuk diperhitungkan hanya jika "memperoleh manfaat itu adalah salah satu tujuan utama dari setiap pengaturan atau transaksi".

Interpertasi ketentuan Pasal 29 (9) OECD Model sangat luas karena mengandung frasa dan kata-kata yang memiliki ambiguitas sehingga sulit untuk melakukan pembatasan interpretasi.

Dengan demikian, Lang (2014) menyatakan Pasal 29 (9) OECD Model menekankan perlunya penafsiran yang bertujuan tanpa membatasinya pada kasus-kasus yang tercakup dalam ketentuan tersebut.

Baca Juga: Manajemen Risiko Sebagai Strategi Pengawasan Kepatuhan Pajak Modern

Selain itu, objek dan tujuan harus dipertimbangkan jika "memperoleh manfaat itu adalah salah satu tujuan utama dari setiap pengaturan transaksi” dan juga dalam semua kasus lain dari penerapan tax treaty.

Namun, penolakan terhadap manfaat dari suatu perjanjian tidak dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 29 (9) OECD Model. Apabila manfaat pajak tidak dapat diberikan karena tidak sesuai dengan objek dan tujuan perjanjian yang berlaku maka hal itu merupakan interpretasi ketentuan PPT.

Principal Purposes
FRASA “one of the principal purposes” dalam ketentuan Pasal 29 (9) menyatakan tujuan utama atas suatu skema atau transaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah untuk mendapatkan manfaat atas suatu perjanjian.

Baca Juga: Hingga 2020, Indonesia Miliki 71 P3B dengan Yurisdiksi Mitra

Ketentuan tersebut dapat memberikan beban kepada wajib pajak untuk membuktikan salah satu tujuan utama dari suatu transaksi atau skema bisnis adalah tidak ditujukan untuk mendapatkan manfaat pajak dari suatu tax treaty tertentu.

OECD tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria persyaratan dalam pengujian kewajaran suatu transaksi bertujuan untuk mendapatkan manfaat pajak, tetapi hanya memberikan panduan terbatas. OECD Commentaries menyarankan uji kewajaran juga mempertimbangkan interpretasi yang berbeda terhadap transaksi atau pengaturan yang diselidiki.

Penutup
KETENTUAN PPT menekankan perlunya interpretasi berdasarkan objek dan tujuan apabila tujuan utama transaksi adalah untuk mendapatkan manfaat pajak dalam tax treaty. Umumnya, ketentuan PPT mengatur wajib pajak tidak dapat menikmati manfaat tax treaty yang tidak menjadi haknya.

Baca Juga: Australia Jorjoran Tambah Koleksi P3B

Dalam melakukan interpretasi ketentuan tax treaty harus dilakukan atas dasar objek dan tujuan perjanjian yang berlaku, terlepas dari apakah tujuan utama wajib pajak adalah untuk mendapatkan manfaat pajak berdasarkan perjanjian tertentu atau motif lainnya.

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.

Baca Juga: 3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?
Topik : resensi, resensi jurnal, lomba resensi jurnal, hut ddtc ke-14, tax treaty, principal purposes test

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 02 Agustus 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Perbedaan Peraturan Transfer Pricing di Zimbabwe dan Indonesia

Senin, 02 Agustus 2021 | 10:45 WIB
RESENSI JURNAL

Menakar Hak Pemajakan atas Penghasilan Influencer

Jum'at, 30 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Mendorong Kontribusi Orang Kaya Melalui Reformasi Pajak Penghasilan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Penghitungan dan Pelaporan Pajak di Masa Depan, Siapkah Kita?

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim