BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan modifikasi pasal-pasal dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Papua Nugini seiring dengan disepakatinya Multilateral Instrument (MLI).
Surat edaran yang dimaksud, yaitu Surat Edaran Dirjen Pajak No. 6/PJ/2025. Melalui surat edaran tersebut, DJP di antaranya menjelaskan keberlakuan P3B Indonesia-Papua Nugini, saat berlaku (entry into force), saat berlaku efektif (entry into effect), dan pokok-pokok pengaturan dalam MLI untuk P3B Indonesia-Papua Nugini.
“Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberitahukan seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mengenai saat berlaku, saat berlaku efektif....dalam konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Papua Nugini,” bunyi SE-6/PJ/2025, dikutip pada Kamis (5/6/2025).
Berdasarkan surat edaran tersebut, MLI berlaku (entry into force) bagi Indonesia pada 1 Agustus 2020. Sementara itu, bagi Papua Nugini MLI berlaku pada 1 Desember 2023.
Ketentuan MLI Indonesia-Papua Nugini sehubungan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut di negara sumber atas pembayaran atau dikreditkan kepada subjek pajak luar negeri (SPLN) berlaku efektif (entry into effect) setelah 1 Januari 2025 di Indonesia dan 28 November 2024 di Papua Nugini.
Sementara itu, ketentuan MLI sehubungan dengan pajak-pajak lainnya berlaku efektif setelah 1 Januari 2026 di Indonesia dan tanggal 28 Mei 2025 di Papua Nugini. DJP juga menjabarkan proses penandatanganan dan pemberlakuan MLI oleh Indonesia dan Papua Nugini melalui surat edaran tersebut.
Selain itu, SE-6/PJ/2025 juga telah memerinci pokok-pokok pengaturan MLI yang berlaku untuk P3B antara Indonesia dan Papua Nugini. Surat edaran tersebut juga melampirkan naskah hasil modifikasi (naskah sintesis) P3B Indonesia-Papua Nugini dalam bahasa Inggris.
“Naskah tersebut hanya digunakan untuk memahami dampak pemberlakuan konvensi terhadap P3B Indonesia-Papua Nugini,” bunyi SE-6/PJ/2025
Sebagai informasi, MLI merupakan modifikasi pengaturan tax treaty secara serentak tanpa melalui proses negosiasi bilateral untuk meminimalisasi potensi pajak berganda dan mencegah penghindaran pajak. Simak Apa Itu MLI?
Indonesia telah meratifikasi MLI sejak 2019 dengan diterbitkannya Perpres 77/2019. Dalam perpres tersebut, Indonesia mencantumkan P3B sebagai covered tax agreement (CTA) untuk dimodifikasi secara serentak melalui MLI.
Tanpa adanya MLI, suatu P3B hanya dapat direvisi melalui negosiasi ulang secara bilateral. Berkat MLI, P3B bisa direvisi secara serentak tanpa perlu proses negosiasi bilateral yang panjang. (dik)
