Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Kewajiban SPT Masa Unifikasi Mundur ke Januari 2021

A+
A-
10
A+
A-
10
Kewajiban SPT Masa Unifikasi Mundur ke Januari 2021

Dirjen Pajak Suryo Utomo. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Pelaksanaan kewajiban pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa unifikasi bagi instansi pemerintah baru berlaku untuk masa pajak Januari 2021 dan masa pajak berikutnya.

Dirjen Pajak Suryo Utomo melalui Pengumuman Nomor PENG- T-5 /PJ/2020 mengatakan pandemi Covid-19 membuat kesiapan pelaksanaan kewajiban SPT masa unifikasi terhambat dan dibutuhkan penyesuaian waktu implementasi.

“Diperlukan waktu yang cukup bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyiapkan dukungan teknologi informasi dan melakukan sosialisasi secara efektif serta menyeluruh kepada instansi pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia,” demikian kutipan pengumuman itu, Rabu (1/7/2020)

Baca Juga: Ini Dua Misi Utama DJP Dari Kebijakan PPN PMSE Luar Negeri

Oleh karena itu, sambung Suryo, pelaksanaan kewajiban pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak untuk masa pajak sebelum Januari 2021 tetap menggunakan formulir SPT masa yang lama.

Adapun pada 31 Desember 2019 lalu, pemerintah mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019. Melalui beleid tersebut pemerintah mengatur kewajiban kewajiban pelaporan SPT masa unifikasi instansi pemerintah.

Hal tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan dan mengurangi beban administrasi instansi pemerintah dalam melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Pada awalnya, sesuai dengan PMK 231/2019, kewajiban ini akan berlaku 3 bulan sejak 31 Desember 2019.

Baca Juga: Tugas dan Fungsi Kanwil Diperkuat, Ini Kata Dirjen Pajak

Kendati demikian, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah untuk masa pajak Juli 2020 dan masa pajak berikutnya telah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) instansi pemerintah.

Hal ini berarti implementasi NPWP bendahara pemerintah sesuai dengan Pengumuman Dirjen Pajak No.42/2020. Sebelumnya, melalui pengumuman itu DJP menunda implementasi NPWP bendahara pemerintah dari April keJuni 2020. Simak Kamus ‘Apa itu NPWP Bendahara Pemerintah’. (Bsi)

Baca Juga: DJP Bidik Pemungut PPN PMSE Sudah Bisa Ditunjuk Mulai Juli
Topik : SPT masa unifikasi, Suryo Utomo, penundaan ke Januari, pengumuman Juni
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 01 November 2019 | 11:37 WIB
DITJEN PAJAK
Jum'at, 01 November 2019 | 11:29 WIB
DITJEN PAJAK
Jum'at, 01 November 2019 | 10:13 WIB
DITJEN PAJAK
Kamis, 28 Desember 2017 | 13:39 WIB
KETUA TIM PELAKSANA REFORMASI PERPAJAKAN SURYO UTOMO:
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH