Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Bakal Dihapus Per 1 April 2020, Apa Itu NPWP Bendahara Pemerintah?

A+
A-
14
A+
A-
14
Bakal Dihapus Per 1 April 2020, Apa Itu NPWP Bendahara Pemerintah?

Ilustrasi NPWP. (DDTCNews)

DIRJEN Pajak akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara pengeluaran, penerimaan, dan/atau bendahara desa secara jabatan per 1 April 2020. Selanjutnya, Dirjen Pajak akan menerbitkan NPWP baru untuk seluruh instansi pemerintah yang juga dilakukan secara jabatan.

Dengan demikian, terhitung mulai 1 April 2020, tidak ada lagi NPWP bendahara pemerintah. Setelah dihapus, NPWP digantikan dengan NPWP instansi pemerintah. Kebijakan ini diambil untuk memberikan kemudahan sekaligus mendorong kepatuhan pelaksanaan hak dan kewajiban pajak instansi pemerintah.

Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan NPWP bendahara pemerintah?

Baca Juga: Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Merujuk pada Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri keuangan (KMK) No.563/KMK.03/2003, bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN atau APBD.

Bendaharawan pemerintah ini terdiri atas bendaharawan pemerintah pusat dan bendaharawan daerah baik provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya, yang dimaksud dengan bendaharawan desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan.

Baca Juga: Cek di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Agustus 2021

Dengan demikian dapat ditarik benang merahnya, definisi dari NPWP bendahara pemerintah adalah nomor yang diberikan kepada bendahara pemerintah baik pusat, daerah maupun desa untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Secara lebih terperinci, bendahara pemerintah memiliki kewajiban pajak untuk mendaftarkan diri dan melakukan update data apabila terdapat penggantian data, melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak, menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, serta melaporkan SPT Masa.

Dihapusnya NPWP bendahara bukan berarti menghilangkan seluruh kewajiban pajak yang ditanggung. Bendaharawan masih tetapi memiliki kewajiban untuk memotong/memungut pajak, menyetor dan melapor. Namun, kini bendahara tidak perlu lagi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Baca Juga: Cara Input Nota Retur Faktur Pajak di e-Faktur 3.0

Pasalnya, pendaftaran NPWP kini cukup dilakukan oleh pihak instansi. Adapun kebijakan ini diambil untuk menyederhanakan dan menertibkan sistem administrasi terkait dengan pendaftaran NPWP bendahara pemerintah. (kaw)

Topik : kamus pajak, NPWP, NPWP bendahara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Erryfal

Jum'at, 07 Februari 2020 | 00:28 WIB
jika membuat NPWP tetapi belum dapat bekerja sampai sekarang. gimana apa harus wajib pajak ?
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 07 Juli 2021 | 17:06 WIB
KAMUS RETRIBUSI DAERAH

Apa Itu Retribusi Izin Gangguan?

Senin, 05 Juli 2021 | 20:58 WIB
KAMUS PBB

Apa Itu PBB-P3L?

Jum'at, 02 Juli 2021 | 16:47 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN

Apa Itu PPh Final PHTB?

Jum'at, 02 Juli 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memeriksa Status KSWP Lewat DJP Online

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:30 WIB
PENANGANAN PANDEMI

Pemberian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan Rp4,31 Triliun

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:30 WIB
KABUPATEN CIREBON

Hanya Berlaku 2 Bulan, Ada Program Pemutihan Denda Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:00 WIB
BELGIA

Meski Ada Pajak Gula, Masyarakat Tidak Ubah Perilaku Konsumsi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 19:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Target Penerimaan Pajak, DJP Andalkan 3 Sektor Ekonomi Ini

Selasa, 03 Agustus 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Cegah Kecurangan Pajak, Pemerintah Minta Fiskus Kerja Lebih Keras

Selasa, 03 Agustus 2021 | 18:12 WIB
KABUPATEN TANGERANG

Bulan Ini, Ada Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 18:02 WIB
AGENDA PAJAK

Kupas Tuntas PPN Sembako, Ikuti Webinar Ini Gratis

Selasa, 03 Agustus 2021 | 17:30 WIB
PMK 102/2021

PMK 102/2021 Terbit, Ini Keterangan Resmi Ditjen Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Sudah Terserap Rp48,35 Triliun, Ini Perinciannya