Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Kemenkeu Permudah Prosedur Insentif Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah

A+
A-
12
A+
A-
12
Kemenkeu Permudah Prosedur Insentif Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah

Ilustrasi. Perajn memproduksi kerajinan rotan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (14/5/2020). Presiden Joko Widodo menerapkan 5 skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi di sektor UMKM saat pandemi Covid-19, termasuk merumuskan program khusus bagi usaha ultra mikro dan usaha mikro yang belum bersentuhan dan belum terjangkau lembaga keuangan maupun perbankan. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww)

JAKARTA, DDTCNews – Perpanjangan periode pemberian insentif pajak sekaligus penyederhanaan prosedur pemanfaatannya oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Senin (20/7/2020).

Melalui PMK 86/2020, pemerintah memperpanjang masa pemberian insentif pajak yang sebelumnya ada dalam PMK 44/2020 hingga Desember 2020. Simak artikel ‘Keterangan Resmi DJP Soal PMK Baru Insentif Pajak WP Terdampak Corona’.

Khusus untuk insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP), pelaku UMKM tidak harus mengajukan Surat Keterangan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 seperti yang menjadi syarat sebelumnya. Wajib pajak UMKM hanya cukup menyampaikan realisasi setiap bulan.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Harus Jadi Momentum Dapatkan Kepercayaan Wajib Pajak

“Penyampaian laporan realisasi … bagi wajib pajak yang belum memiliki Surat Keterangan, dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan,” demikian penggalan bunyi Pasal 6 ayat (6) PMK 86/2020.

Terhadap wajib pajak tersebut, dapat diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi persyaratan yang ada dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2018.

Selain itu mengenai insentif pajak, ada pula bahasan mengenai rencana Ditjen Pajak (DJP) terkait dengan pembaruan aplikasi layanan e-Faktur dari versi 2.0 menjadi versi 3.0. Proses uji coba (piloting) masih terus berjalan.

Baca Juga: Ini Saran Pengusaha & Akademisi Soal Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

Kendati tidak mengatur kewajiban pengajuan Surat Keterangan, dalam PMK 86/2020 ditegaskan wajib pajak yang melakukan transaksi objek pemotongan atau pemungutan PPh dengan pemotong atau pemungut pajak, harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dan terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi DJP.

“Pemotong atau pemungut pajak … tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap wajib pajak yang telah menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dan telah terkonfirmasi,” demikian penggalan Pasal 5 ayat (6) PMK 86/2020. (DDTCNews)

Baca Juga: Periode Pemberian Insentif Pajak PMK 28/2020 Bakal Diperpanjang
  • Pemberitahuan Hanya oleh Wajib Pajak Pusat

Untuk insentif PPh Pasal 21 DTP, pemberitahuan pemanfaatan oleh pemberi kerja yang memiliki cabang hanya dilakukan lewat wajib pajak pusat. Namun, karyawan tetap harus memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.

“Apabila wajib pajak memiliki cabang maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 cukup disampaikan wajib pajak pusat dan berlaku untuk semua cabang,” kata DJP. (Kontan/Bisnis Indonesia/DDTCNews)

  • Penjaga Basis Pajak

Managing Partner DDTC Darussalam berpendapat dengan adanya perpanjangan periode pemberian insentif, akan ada dampak keberlanjutan baik bagi ekonomi secara umum maupun penerimaan pajak. Simak pula artikel ‘DDTC Fiscal Research: Insentif Jadi Penjaga Basis Pajak’.

Baca Juga: Pengawasan WP Orang Pribadi dan Isu PPh Final UMKM Terpopuler

“Jangan sampai krisis menyebabkan hilangnya basis pajak secara permanen misalkan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), penutupan kegiatan bisnis, ataupun beralihnya struktur ekonomi dari sektor formal ke informal. Nah, melalui insentif inilah pemerintah berupaya mencegah hal-hal tersebut,” kata Darussalam. (Kontan)

  • E-Faktur 3.0

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan tahap uji coba e-Faktur 3.0 masih terjadwal. Bila berjalan lancar, piloting terbatas akan dilakukan Agustus untuk seluruh KPP LTO, KPP Madya Jakarta, dan perwakilan pengusaha kena pajak (PKP) di KPP Madya luar wilayah Jakarta.

Selanjutnya, e-Faktur 3.0 dijadwalkan mulai berjalan penuh secara nasional pada November 2020. Meski begitu, target tersebut belum memperhitungkan pandemi Covid-19 yang muncul pada Maret 2020 dan memengaruhi proses bisnis DJP.

Baca Juga: Sebagian Anggaran Insentif Pajak Bakal Dipindah Jadi Bansos

“Kalau dari kami (IT DJP) belum ada perubahan rencana, tetapi nanti tentu saja lihat perkembangan juga,” jelas Iwan. Simak pula artikel ‘Implementasi Aplikasi E-Faktur 3.0 Dijadwalkan Tahun Ini’. (DDTCNews)

  • PMK yang Memuat Ketentuan Sanksi

Perincian pengenaan sanksi bagi pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang melanggar ketentuan akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK) tersendiri.

Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan meski norma dari sanksi telah tertuang dalam UU 2/2020, Kemenkeu akan mengatur ketentuan sanksi dalam PMK tersendiri, tidak masuk PMK 48/2020.

Baca Juga: Soal PPnBM Mobil 0%, Kepala BKF: Semoga Bisa Diputuskan Secepatnya

“Kementerian Keuangan mengambil sikap norma pengenaan sanksi dan penunjukan perwakilan itu pakai PMK sendiri. Ini sedang kita proses,” ujar Bonarsius. Simak pula artikel ‘DJP Jajaki Penunjukan Bank Asing Penerima Setoran PPN Produk Digital’. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PMK 86/2020, PMK 44/2020, insentif pajak, UMKM, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Aisyah Jasmine Yogaswara

Senin, 20 Juli 2020 | 08:32 WIB
Perpanjangan pemberian insentif pajak melalui PMK 86/2020 merupakan hal yang bijak. sebagaimana dijelaskan dalam webinar yang diadakan oleh DDTC minggu lalu, pemberian insentif oleh pemerintah dapat membantu menjaga perekonomian warga negara. Selain itu terdapat pula manfaat pemberian insentif untuk ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 23 September 2020 | 14:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 13:19 WIB
DDTC PODTAX
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 14:15 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER: