BERITA PAJAK HARI INI

Kemenkeu Permudah Prosedur Insentif Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Senin, 20 Juli 2020 | 08:01 WIB
Kemenkeu Permudah Prosedur Insentif Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah

Ilustrasi. Perajn memproduksi kerajinan rotan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (14/5/2020). Presiden Joko Widodo menerapkan 5 skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi di sektor UMKM saat pandemi Covid-19, termasuk merumuskan program khusus bagi usaha ultra mikro dan usaha mikro yang belum bersentuhan dan belum terjangkau lembaga keuangan maupun perbankan. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww)

JAKARTA, DDTCNews – Perpanjangan periode pemberian insentif pajak sekaligus penyederhanaan prosedur pemanfaatannya oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Senin (20/7/2020).

Melalui PMK 86/2020, pemerintah memperpanjang masa pemberian insentif pajak yang sebelumnya ada dalam PMK 44/2020 hingga Desember 2020. Simak artikel ‘Keterangan Resmi DJP Soal PMK Baru Insentif Pajak WP Terdampak Corona’.

Khusus untuk insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP), pelaku UMKM tidak harus mengajukan Surat Keterangan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 seperti yang menjadi syarat sebelumnya. Wajib pajak UMKM hanya cukup menyampaikan realisasi setiap bulan.

Baca Juga:
Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

“Penyampaian laporan realisasi … bagi wajib pajak yang belum memiliki Surat Keterangan, dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan,” demikian penggalan bunyi Pasal 6 ayat (6) PMK 86/2020.

Terhadap wajib pajak tersebut, dapat diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi persyaratan yang ada dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2018.

Selain itu mengenai insentif pajak, ada pula bahasan mengenai rencana Ditjen Pajak (DJP) terkait dengan pembaruan aplikasi layanan e-Faktur dari versi 2.0 menjadi versi 3.0. Proses uji coba (piloting) masih terus berjalan.

Baca Juga:
Tidak Setor Pajak yang Dipungut, Direktur Diserahkan ke Kejari

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

Kendati tidak mengatur kewajiban pengajuan Surat Keterangan, dalam PMK 86/2020 ditegaskan wajib pajak yang melakukan transaksi objek pemotongan atau pemungutan PPh dengan pemotong atau pemungut pajak, harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dan terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi DJP.

“Pemotong atau pemungut pajak … tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap wajib pajak yang telah menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dan telah terkonfirmasi,” demikian penggalan Pasal 5 ayat (6) PMK 86/2020. (DDTCNews)

Baca Juga:
Bagaimana Cara Kegiatan Usaha Didata sebagai UMKM Berdasarkan Pajak?
  • Pemberitahuan Hanya oleh Wajib Pajak Pusat

Untuk insentif PPh Pasal 21 DTP, pemberitahuan pemanfaatan oleh pemberi kerja yang memiliki cabang hanya dilakukan lewat wajib pajak pusat. Namun, karyawan tetap harus memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.

“Apabila wajib pajak memiliki cabang maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 cukup disampaikan wajib pajak pusat dan berlaku untuk semua cabang,” kata DJP. (Kontan/Bisnis Indonesia/DDTCNews)

  • Penjaga Basis Pajak

Managing Partner DDTC Darussalam berpendapat dengan adanya perpanjangan periode pemberian insentif, akan ada dampak keberlanjutan baik bagi ekonomi secara umum maupun penerimaan pajak. Simak pula artikel ‘DDTC Fiscal Research: Insentif Jadi Penjaga Basis Pajak’.

Baca Juga:
Coretax DJP, Apakah Akun Wajib Pajak Nanti Harus Diaktifkan?

“Jangan sampai krisis menyebabkan hilangnya basis pajak secara permanen misalkan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), penutupan kegiatan bisnis, ataupun beralihnya struktur ekonomi dari sektor formal ke informal. Nah, melalui insentif inilah pemerintah berupaya mencegah hal-hal tersebut,” kata Darussalam. (Kontan)

  • E-Faktur 3.0

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan tahap uji coba e-Faktur 3.0 masih terjadwal. Bila berjalan lancar, piloting terbatas akan dilakukan Agustus untuk seluruh KPP LTO, KPP Madya Jakarta, dan perwakilan pengusaha kena pajak (PKP) di KPP Madya luar wilayah Jakarta.

Selanjutnya, e-Faktur 3.0 dijadwalkan mulai berjalan penuh secara nasional pada November 2020. Meski begitu, target tersebut belum memperhitungkan pandemi Covid-19 yang muncul pada Maret 2020 dan memengaruhi proses bisnis DJP.

Baca Juga:
DJP Lakukan Post-Audit Terhadap Setiap Insentif yang Diberikan di IKN

“Kalau dari kami (IT DJP) belum ada perubahan rencana, tetapi nanti tentu saja lihat perkembangan juga,” jelas Iwan. Simak pula artikel ‘Implementasi Aplikasi E-Faktur 3.0 Dijadwalkan Tahun Ini’. (DDTCNews)

  • PMK yang Memuat Ketentuan Sanksi

Perincian pengenaan sanksi bagi pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang melanggar ketentuan akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK) tersendiri.

Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan meski norma dari sanksi telah tertuang dalam UU 2/2020, Kemenkeu akan mengatur ketentuan sanksi dalam PMK tersendiri, tidak masuk PMK 48/2020.

“Kementerian Keuangan mengambil sikap norma pengenaan sanksi dan penunjukan perwakilan itu pakai PMK sendiri. Ini sedang kita proses,” ujar Bonarsius. Simak pula artikel ‘DJP Jajaki Penunjukan Bank Asing Penerima Setoran PPN Produk Digital’. (DDTCNews) (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

20 Juli 2020 | 08:32 WIB

Perpanjangan pemberian insentif pajak melalui PMK 86/2020 merupakan hal yang bijak. sebagaimana dijelaskan dalam webinar yang diadakan oleh DDTC minggu lalu, pemberian insentif oleh pemerintah dapat membantu menjaga perekonomian warga negara. Selain itu terdapat pula manfaat pemberian insentif untuk menjaga basis pajak agar pada masa setelah pandemi Wajib Pajak masih dapat dan bersedia melakukan pembayaran pajak.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:30 WIB KANWIL DJP JAWA BARAT I

Tidak Setor Pajak yang Dipungut, Direktur Diserahkan ke Kejari

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bagaimana Cara Kegiatan Usaha Didata sebagai UMKM Berdasarkan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 11:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Akun Wajib Pajak Nanti Harus Diaktifkan?

BERITA PILIHAN
Kamis, 13 Juni 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN DEMAK

Pajak Hiburan Maksimum 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Demak

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:00 WIB COMPANY VISIT UNIVERSITAS TRISAKTI

Mahasiswa Trisakti Menilik Kultur Kerja Profesional Pajak di DDTC