DJP Jajaki Penunjukan Bank Asing Penerima Setoran PPN Produk Digital

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) sedang berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) untuk menambah jumlah bank persepsi yang bisa menerima penyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam mata uang asing.

Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan pihaknya sedang mengupayakan penambahan bank asing yang bisa menerima penyetoran PPN produk digital dalam mata uang selain rupiah.

“Para pelaku usaha di luar negeri kan kebanyakan menggunakan bank-bank asing. Supaya nanti mereka tidak kesulitan, kita sedang jajaki bersama dengan Ditjen Perbendaharaan agar kalau boleh ada bank internasional yang bisa ditunjuk sebagai bank persepsi,” ujarnya dalam sebuah webinar, dikutip pada Jumat (17/7/2020).

Saat ini, jika perusahaan memilih menyetorkan PPN dengan mata uang asing, penyetoran baru bisa melalui tiga bank persepsi, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Untuk penyetoran yang dilakukan di dalam negeri, pemungut PPN dapat memilih saluran pembayaran yang disediakan ketiga bank itu.

“Ini memang yang masih menjadi isu di Indonesia. Bank persepsi kita masih terbatas,” imbuhnya.

Namun, apabila penyetoran dalam mata uang asing dilakukan di luar negeri, perusahaan tersebut melakukan pembayarannya melalui bank koresponden. Pembayaran ini dilakukan secara wire transfer dengan mencantumkan kode billing serta SWIFT Code sebagai referensi.

Kode biling dibuat oleh perusahaan secara mandiri melalui Portal PMSE. Adapun tujuan rekening pembayaran dan SWIFT Code-nya bisa Anda lihat pada artikel ‘Setor PPN Produk Digital Pakai Dolar AS? Ini Saluran dan Caranya’.

Sejauh ini, lanjut Bonarsius, mata uang asing yang baru bisa digunakan adalah dolar Amerika Serikat (AS). Dia mengaku juga sedang berkoordinasi dengan DJPb untuk melihat peluang penyetoran melalui mata uang asing lainnya. Penyetoran PPN dalam mata uang asing selain rupiah sudah diatur dalam PMK 48/ 2020 dan Perdirjen Pajak No. PER-12/PJ/2020. (kaw)