Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 15:00 WIB
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Jum'at, 25 September 2020 | 10:44 WIB
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Kamis, 24 September 2020 | 13:16 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

DDTC Fiscal Research: Insentif Jadi Penjaga Basis Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
DDTC Fiscal Research: Insentif Jadi Penjaga Basis Pajak

Senior Researcher DDTC Fiscal Research Dea Yustisia saat memaparkan materi dalam webinar bertajuk “Refleksi dan Outlook Sektor Pajak Indonesia: Peluang dan Tantangan”.

JAKARTA, DDTCNews – Meskipun memberikan dampak negatif pada penerimaan dalam jangka pendek, pemberian insentif saat krisis diharapkan menjadi instrumen untuk penjagaan basis pajak dalam jangka panjang.

Hal ini disampaikan Dea Yustisia, Senior Researcher DDTC Fiscal Research dalam webinar bertajuk “Refleksi dan Outlook Sektor Pajak Indonesia: Peluang dan Tantangan”. Webinar ini merupakan persembahan DDTC untuk memeriahkan Hari Pajak 2020.

Ketika pemerintah memberikan insentif dalam skala besar untuk menstimulus ekonomi, ungkap Dea, ada risiko tergerusnya penerimaan pajak. Risiko itu muncul sementara dengan harapan ekonomi kembali pulih setelah krisis akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Baca Juga: Sebagian Anggaran Insentif Pajak Bakal Dipindah Jadi Bansos

“Pemberian insentif dilakukan untuk melindungi basis pajak. Artinya, basis pajak tidak hilang sepenuhnya. Bagaimanapun, ke depan, mau tidak mau, pajak sangat dibutuhkan untuk mendanai pembangunan negara,” ujarnya, Kamis (15/7/2020).

Untuk itu, besarnya pemanfaatan serta efektivitas insentif pajak menjadi penentu. Oleh karena itu, peran konsultan pajak, asosiasi, dan stakeholder lainnya dalam upaya sosialisasi pemanfaatan insentif juga dibutuhkan. Simak ‘Pemanfaatan Insentif Pajak Minim, 60% Minta Gencarkan Sosialisasi’.

Adapun target penerimaan pajak tahun ini juga sudah diturunkan sebanyak dua kali melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.54 Tahun 2020 dan Perpres No. 72 Tahun 2020. Target yang semula Rp1.642,6 triliun diturunkan hingga Rp443,7 triliun atau 27% menjadi Rp1.198,8 triliun.

Baca Juga: Soal PPnBM Mobil 0%, Kepala BKF: Semoga Bisa Diputuskan Secepatnya

Dengan target terkontraksi 10% dari capaian tahun lalu, sambung Dea, DDTC Fiscal Research memproyeksi masih adanya risiko shortfall. Proyeksi dengan metode VAR, penerimaan tahun ini akan terkontraksi 10,87%-14,00%. Dengan kata lain, penerimaan pajak diprediksi akan berada di kisaran Rp1.146 triliun-Rp1.187 triliun.

Di sisi lain, dengan metode basis buoyancy, penerimaan diestimasi turun 10,00%-12,00%. Penerimaan pajak diprediksi akan sebesar Rp1.172 triliun-Rp1.199 triliun. Prediksi ini masih dapat bergeser seiring dengan dinamika perekonomian.

Dengan kondisi tersebut, upaya untuk mempertahankan basis pajak sangat penting dalam rangka meningkatkan atau setidaknya menstabilkan tax ratio. Pemerintah dapat memperluas basis pajak tanpa mendistorsi ekonomi terlalu besar. Dalam konteks ini, pemajakan ekonomi digital memiliki peluang. Seperti diketahui, selain pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh), pemerintah juga berencana memperkenalkan pajak transaksi elektronik (PTE).

Baca Juga: Soal Shortfall Pajak, Kepala BKF: Teman-Teman di DJP Lagi Kerja Keras

Selain penjagaan basis pajak, masih terkait dengan prospek tax ratio, peningkatan tax buoyancy juga harus dilakukan. Mobilisasi pajak, lanjutnya, perlu sejalan dengan pemulihan ekonomi. Di masa mendatang, tax buoyancy di atas 1,00 dibutuhkan untuk stabilitas penerimaan dalam jangka panjang.

Dea berpendapat pemerintah juga perlu melihat potensi aktivitas dan objek pajak lainnya. Menurutnya, pajak berbasis aset atau kekayaan memiliki dampak distorsi relatif minim. Hal ini juga dapat menjadi instrumen pemerataan dan solusi atas pemungutan PPh orang pribadi yang belum optimal.

Dalam kesempatan itu, Dea juga mengatakan pandemi Covid-19 harus dijadikan momentum untuk membangun solidaritas pajak. Sistem pajak dapat digunakan sebagai saluran solidaritas. Dari sisi pemerintah, hal ini sudah dilakukan dengan berbagai pemberian fasilitas, semisal melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 29/2020.

Baca Juga: Penerimaan Daerah Seret, Pajak Galian C Jadi Sorotan

Kemudian, pandemi ini juga harus digunakan untuk membangun skema “take and give” dalam kontrak fiskal. Dengan banyaknya relaksasi atau insentif yang diberikan, wajib pajak diharapkan juga mulai meningkatkan kepatuhannya dalam menunaikan kewajiban pajak.

Seperti diketahui, dalam webinar kali ini, Managing Partner DDTC hadir sebagai keynote speaker. Simak artikel 'Pakar: Kepastian Hukum dalam Sistem Pajak Harus Jadi Prioritas’. Selain itu, ada pula Research Coordinator DDTC Fiscal Research Denny Vissaro yang juga hadir sebagai pembicara. Simak artikel ‘DDTC Fiscal Research: Penerimaan Pajak Elastis Saat Ekonomi Turun Saja’. (kaw)

Baca Juga: Tinggal 6 Hari! Jangan Dilewatkan Pemutihan Pajak PBB di Kota Depok
Topik : Hari Pajak, basis pajak, penerimaan pajak, krisis, insentif pajak, DDTC Fiscal Research
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

AGUS KURNIAWAN

Kamis, 16 Juli 2020 | 19:37 WIB
Menurut saya, dengan adanya insentif pajak sangat membantu dalam cash flow sebuah usaha dalam hal ini adalah UMKM. Dalam ekonomi kedepan UMKM seharusnya menjadi tonggak perekonomian karena dengan beragamnya ide-ide usaha kreatif dari penggerak UMKM, selain itu UMKM juga dapat menjadi ujung tombak pe ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Minggu, 20 September 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 15:17 WIB
DDTC NEWSLETTER
berita pilihan
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Jum'at, 25 September 2020 | 19:30 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:45 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 17:03 WIB
KARTU PRAKERJA
Jum'at, 25 September 2020 | 16:51 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK