Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Bakal Ada PMK Baru Soal Sanksi Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri

A+
A-
3
A+
A-
3
Bakal Ada PMK Baru Soal Sanksi Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri

Ilustrasi. Warga mengakses layanan film daring melalui gawai di Jakarta, Sabtu (16/5/2020). DJP melakukan pungutan PPN sebesar 10% bagi produk digital impor dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa (streaming music, streaming film, aplikasi, games digital dan jasa daring dari luar negeri) oleh konsumen di dalam negeri. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Perincian pengenaan sanksi bagi pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang melanggar ketentuan akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK) tersendiri.

Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak (DJP) Bonarsius Sipayung mengatakan meski norma dari sanksi telah tertuang dalam UU 2/2020, Kemenkeu akan mengatur ketentuan sanksi dalam PMK tersendiri, tidak masuk PMK 48/2020.

“Kementerian Keuangan mengambil sikap norma pengenaan sanksi dan penunjukan perwakilan itu pakai PMK sendiri. Ini sedang kita proses,” ujar Bonarsius dalam sebuah webinar, dikutip pada Jumat (17/7/2020).

Baca Juga: Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Dalam UU 2/2020, telah diatur dua jenis sanksi, yaitu sanksi administratif sesuai dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) atau melalui pemutusan akses. Namun, penerapan sanksi dan penindakan sesuai dengan UU KUP akan menemui kesulitan tersendiri mengingat pelaku usaha PMSE adalah usaha digital.

“Rasanya penerapan UU KUP ini akan ada kesulitan tersendiri. Ini kan usaha virtual, kalau mau melakukan pemeriksaan dan hingga gijzeling, itu perusahaan, contohnya Alibaba, ada dimana? Beijing mana? Apa benar di Beijing? Jangan-jangan di New York,” jelasnya.

Bonarsius menerangkan bila penindakan dipaksakan menggunakan ketentuan UU KUP, terdapat potensi biaya pemeriksaan dan biaya-biaya lain menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan potensi pengenaan pajak atas pelaku usaha PMSE tersebut.

Baca Juga: Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

“Kalau penyitaan juga apa yang mau disita?” imbuhnya.

Oleh karena itu, mekanisme pengenaan sanksi yang bakal diutamakan oleh DJP nantinya adalah penerbitan surat teguran yang diikuti dengan pengenaan sanksi pemutusan akses bagi pelaku usaha PMSE.

Bonarsius juga mengakui DJP masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar terkait mekanisme pengawasan untuk bisa menjamin pelaku usaha PMSE telah melakukan kewajiban pemungutan PPN PMSE-nya dengan baik. Namun, dia meyakini pelaku usaha PMSE mayoritas patuh terhadap ketentuan perpajakan dari suatu yurisdiksi.

Baca Juga: Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

"Pengalaman di negara-negara lain, seperti di Australia contohnya, mereka berjalan sekian tahun dan mereka itu patuh. Pelaku usaha PMSE itu tidak ingin diganggu dengan sanksi-sanksi yang merusak kepercayaan konsumen sehingga mereka cenderung patuh," ujar Bonarsius.

Ke depan, DJP akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memerinci ketentuan pemutusan akses dan juga bersama dengan Kementerian Perdagangan dalam hal data transaksi. (kaw)

Baca Juga: Restitusi Pajak Turis Asing Terus Meningkat, Pariwisata Makin Pulih
Topik : PPN, PMSE, ekonomi digital, produk digital, Ditjen Pajak, DJP, PMK 48/2020, UU 2/2020

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Kamis, 23 Juli 2020 | 10:46 WIB
Indonesia berpotensi Raup Rp 10,3 T dari pengenaan PPN terhadap pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), misal Netflix hingga Game Online. Ini bukan angka yang sedikit, apalagi mengingat pemberian insentif pajak dikala pandemi oleh pemerintah yang menambah berat upaya peningkatan p ... Baca lebih lanjut

muhammad arul prasetio

Kamis, 23 Juli 2020 | 10:46 WIB
Indonesia berpotensi Raup Rp 10,3 T dari pengenaan PPN terhadap pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), misal Netflix hingga Game Online. Ini bukan angka yang sedikit, apalagi mengingat pemberian insentif pajak dikala pandemi oleh pemerintah yang menambah berat upaya peningkatan p ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Integrasi NIK dan NPWP, DJP: Untuk Perkuat Basis Data

Minggu, 05 Desember 2021 | 08:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

21 Proses Bisnis DJP Dirancang Ulang, Ini Daftarnya

Sabtu, 04 Desember 2021 | 15:43 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Mohammad Ahsan Sambangi Kantor Pajak, Ada Apa?

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 14:09 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Realisasi Investasi Luar Jawa Ungguli Jawa, Ini Resep Jokowi

Rabu, 08 Desember 2021 | 13:41 WIB
KINERJA PAJAK

Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan