Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Kemendagri Kembali Warning Pemda Agar Tak Gelar Pemutihan Pajak Lagi

A+
A-
7
A+
A-
7
Kemendagri Kembali Warning Pemda Agar Tak Gelar Pemutihan Pajak Lagi

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fatoni dengan materi paparannya. (tangkapan layar)

BATAM, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk tidak lagi menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fatoni mengatakan program pemutihan memang mampu mendongkrak penerimaan pajak tahun berjalan. Namun, kebijakan tersebut sesungguhnya hanya menunda penerimaan pajak.

"Pemutihan selama ini dilakukan rutin setiap tahun, setiap ulang tahun daerah, setiap akhir tahun, atau setiap 17 Agustus. Kalau rutin orang akan bilang tidak usah bayar sekarang, tahun depan juga ada pemutihan," ujar Fatoni, Kamis (24/11/2022).

Baca Juga: Masih Ada Sampai Mei! Manfaatkan Keringanan PKB dan BBNKB

Dengan demikian, pemutihan PKB atau pajak-pajak lainnya justru memberikan insentif kepada masyarakat untuk menunda-nunda pembayaran pajak.

Untuk mendongkrak kepatuhan para pemilik kendaraan dalam membayar PKB, pemerintah akan mengimplementasikan Pasal 74 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Berdasarkan pasal tersebut, kendaraan bermotor yang tidak dilakukan registrasi ulang selama 2 tahun sejak habisnya masa berlaku STNK akan dilakukan penghapusan data registrasi.

Baca Juga: Suplai Listrik Terganggu, Setoran Pajak di Negara Ini Berisiko Merosot

Bila data registrasi kendaraan bermotor tersebut dihapus, kendaraan tidak dapat diregistrasikan ulang oleh pemilik kendaraan. "Dua tahun tidak bayar pajak, diblokir. Dia menjadi kendaraan bodong, dia menjadi aksesoris. Boleh dipajang di rumah tetapi tidak boleh jalan-jalan," ujar Fatoni.

Fatoni mengatakan kebijakan ini perlu terus diumumkan kepada masyarakat agar kepatuhan PKB pada setiap provinsi. Menurut Fatoni, pendapatan provinsi dari PKB bisa naik 60% melalui langkah ini.

"Kalau 60% dibayar, berarti biaya untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik akan lebih besar lagi," ujar Fatoni. (sap)

Baca Juga: Permudah Pembayaran Pajak, SPPT PBB di Daerah Ini Dilengkapi QRIS

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemutihan pajak, PKB, STNK, UU LLAJ, penerimaan pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai

Jum'at, 27 Januari 2023 | 15:31 WIB
KOTA PEKANBARU

Wah! Peran Juru Sita Pajak Daerah Bakal Dioptimalkan Demi Hal Ini

Jum'at, 27 Januari 2023 | 10:13 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perhatian! Penghapusan Data STNK Dimulai, Warga Diminta Patuh Pajak

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO

DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:30 WIB
ADMINISTRASI KEPABEANAN

Apa Saja Jenis Keberatan Bidang Bea Cukai yang Bisa Diajukan Online?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:25 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Waspadai Penipu Mengaku Pegawai DJP, Simak Update Seleksi CHA Pajak

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:30 WIB
PROVINSI RIAU

Masih Ada Sampai Mei! Manfaatkan Keringanan PKB dan BBNKB