Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Kebijakan Pajak yang Partisipatif untuk Wujudkan Kepatuhan Kooperatif

A+
A-
3
A+
A-
3
Kebijakan Pajak yang Partisipatif untuk Wujudkan Kepatuhan Kooperatif

PERUMUSAN kebijakan pajak yang partisipatif merupakan salah satu mekanisme yang harus ditempuh untuk dapat merealisasikan kepatuhan kooperatif. Hal ini lantaran desain sistem dan kebijakan pajak yang disusun untuk mencapai berbagai tujuan membutuhkan perspektif dari berbagai sudut pandang.

Salah sudut pandang yang krusial dan semakin menjadi tuntutan untuk diperhitungkan adalah keterlibatan masyarakat sebagai pihak eksternal dalam proses perumusan kebijakan pajak (Wales, 2012).

Pasalnya, keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dapat menciptakan hubungan atas dasar kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak (OECD, 1999). Terlebih hubungan atas dasar kepercayaan merupakan kunci keberhasilan dari penerapan kepatuhan kooperatif.

Baca Juga: 7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai

Untuk itu, edisi kelas kepatuhan pajak kali ini akan membahas tentang alasan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk merealisasikan kepatuhan kooperatif.

Partisipasi Masyarakat
KETERLIBATAN masyarakat dalam perumusan kebijakan pajak merupakan hal yang krusial karena masyarakat merupakan wajib pajak yang menjadi sumber informasi utama dalam perumusan kebijakan pajak.

Tanpa adanya interaksi yang dilakukan atas dasar kepercayaan, pemerintah akan kesulitan dalam menghasilkan kebijakan pajak yang diterima oleh masyarakat. Hal ini lantaran akan ada informasi yang asimetris dan dapat berdampak pada terbatasnya ketersediaan opsi kebijakan (Hettich dan Winner, 2010)

Baca Juga: DJP Jamin Data Tetap Aman Meski Terjadi Bencana atau Gangguan Lain

Oleh karena itu, pemerintah mesti berupaya untuk mencapai titik temu dan menciptakan interaksi yang berbasis kepercayaan dengan masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi perpaduan perspektif dan tambahan informasi yang berguna untuk menciptakan solusi kebijakan yang ideal (World Bank, 2009).

Terlebih, seiring dengan pesatnya pertumbuhan masyarakat kelas menengah yang sadar akan hubungan antara pajak yang mereka bayar dengan bagaimana perlakuan pemerintah semakin memperkuat ikatan psikologis dalam kontrak fiskal (Burton, 2006).

Selain itu, keterlibatan masyarakat akan membuatnya merasa menjadi bagian dari implementasi kebijakan. Dengan demikian, kepercayaan mereka terhadap pemerintah meningkat dan menciptakan demokrasi fiskal yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah (Feld dan Frey, 2007)

Baca Juga: Think Tank AS: Pajak Transaksi Elektronik Indonesia Diskriminatif

Partisipasi Para Pemangku Kepentingan
DI sisi lain, konsultasi dengan para pemangku kepentingan, seperti insitusi atau lembaga pemerintah lainnya, pelaku bisnis, lembaga masyarakat, dan konsultan, yang memiliki keterkaitan dengan pajak juga sangat penting untuk dilakukan.

Hal ini dikarenakan pihak-pihak tersebut memiliki pemahaman tertentu mengenai kesulitan dalam mematuhi ketentuan secara praktik dan dapat memberikan input atas aspek keadilan dari suatu regulasi.

Tidak hanya itu, konsultasi dengan para pemangku kepentingan juga akan menjamin tersedianya dukungan terhadap suatu kebijakan atau undang-undang. Berdasarkan penjabaran yang diberikan dapat diketahui bahwa kebijakan partisipatif merupakan kebijakan yang melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pajak.

Baca Juga: Perkuat Reformasi Perpajakan, DJP Gandeng IBFD

Keterlibatan pihak eksternal ini menjadi hal yang krusial untuk dapat merealisasikan hubungan atas dasar kepecayaan yang merupakan inti dari paradigma kepatuhan kooperatif. Namun, untuk dapat mendesain kebijakan yang stabil dan partisipatif pemerintah juga harus mampu mengelola fiskal secara kredibel yang akan diulas pada edisi kelas kepatuhan pajak selanjutnya.

Adapun ulasan ini menyadur tulisan dari salah satu bab dalam buku ‘Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak’ yang ditulis oleh Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, dan Denny Vissaro. Anda dapat mengunduh buku tersebut secara gratis di sini.*

Baca Juga: Minus 12%, Penerimaan Pajak Seluruh Sektor Usaha Utama Tertekan
Topik : kelas pajak, kepatuhan pajak, kepatuhan kooperatif, cooperative compliance, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 08 Juli 2020 | 09:45 WIB
KEP-280/PJ/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 07:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:58 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:36 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 12 Juli 2020 | 12:01 WIB
CHINA
Minggu, 12 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 12 Juli 2020 | 10:01 WIB
PERIZINAN
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA