Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kebijakan Pajak yang Partisipatif untuk Wujudkan Kepatuhan Kooperatif

A+
A-
3
A+
A-
3
Kebijakan Pajak yang Partisipatif untuk Wujudkan Kepatuhan Kooperatif

PERUMUSAN kebijakan pajak yang partisipatif merupakan salah satu mekanisme yang harus ditempuh untuk dapat merealisasikan kepatuhan kooperatif. Hal ini lantaran desain sistem dan kebijakan pajak yang disusun untuk mencapai berbagai tujuan membutuhkan perspektif dari berbagai sudut pandang.

Salah sudut pandang yang krusial dan semakin menjadi tuntutan untuk diperhitungkan adalah keterlibatan masyarakat sebagai pihak eksternal dalam proses perumusan kebijakan pajak (Wales, 2012).

Pasalnya, keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dapat menciptakan hubungan atas dasar kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak (OECD, 1999). Terlebih hubungan atas dasar kepercayaan merupakan kunci keberhasilan dari penerapan kepatuhan kooperatif.

Baca Juga: Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Untuk itu, edisi kelas kepatuhan pajak kali ini akan membahas tentang alasan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk merealisasikan kepatuhan kooperatif.

Partisipasi Masyarakat
KETERLIBATAN masyarakat dalam perumusan kebijakan pajak merupakan hal yang krusial karena masyarakat merupakan wajib pajak yang menjadi sumber informasi utama dalam perumusan kebijakan pajak.

Tanpa adanya interaksi yang dilakukan atas dasar kepercayaan, pemerintah akan kesulitan dalam menghasilkan kebijakan pajak yang diterima oleh masyarakat. Hal ini lantaran akan ada informasi yang asimetris dan dapat berdampak pada terbatasnya ketersediaan opsi kebijakan (Hettich dan Winner, 2010)

Baca Juga: Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Oleh karena itu, pemerintah mesti berupaya untuk mencapai titik temu dan menciptakan interaksi yang berbasis kepercayaan dengan masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi perpaduan perspektif dan tambahan informasi yang berguna untuk menciptakan solusi kebijakan yang ideal (World Bank, 2009).

Terlebih, seiring dengan pesatnya pertumbuhan masyarakat kelas menengah yang sadar akan hubungan antara pajak yang mereka bayar dengan bagaimana perlakuan pemerintah semakin memperkuat ikatan psikologis dalam kontrak fiskal (Burton, 2006).

Selain itu, keterlibatan masyarakat akan membuatnya merasa menjadi bagian dari implementasi kebijakan. Dengan demikian, kepercayaan mereka terhadap pemerintah meningkat dan menciptakan demokrasi fiskal yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah (Feld dan Frey, 2007)

Baca Juga: Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir

Partisipasi Para Pemangku Kepentingan
DI sisi lain, konsultasi dengan para pemangku kepentingan, seperti insitusi atau lembaga pemerintah lainnya, pelaku bisnis, lembaga masyarakat, dan konsultan, yang memiliki keterkaitan dengan pajak juga sangat penting untuk dilakukan.

Hal ini dikarenakan pihak-pihak tersebut memiliki pemahaman tertentu mengenai kesulitan dalam mematuhi ketentuan secara praktik dan dapat memberikan input atas aspek keadilan dari suatu regulasi.

Tidak hanya itu, konsultasi dengan para pemangku kepentingan juga akan menjamin tersedianya dukungan terhadap suatu kebijakan atau undang-undang. Berdasarkan penjabaran yang diberikan dapat diketahui bahwa kebijakan partisipatif merupakan kebijakan yang melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pajak.

Baca Juga: Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan

Keterlibatan pihak eksternal ini menjadi hal yang krusial untuk dapat merealisasikan hubungan atas dasar kepecayaan yang merupakan inti dari paradigma kepatuhan kooperatif. Namun, untuk dapat mendesain kebijakan yang stabil dan partisipatif pemerintah juga harus mampu mengelola fiskal secara kredibel yang akan diulas pada edisi kelas kepatuhan pajak selanjutnya.

Adapun ulasan ini menyadur tulisan dari salah satu bab dalam buku ‘Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak’ yang ditulis oleh Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, dan Denny Vissaro. Anda dapat mengunduh buku tersebut secara gratis di sini.*

Baca Juga: Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak
Topik : kelas pajak, kepatuhan pajak, kepatuhan kooperatif, cooperative compliance, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 13:00 WIB
SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Cerita Sri Mulyani Soal Core Tax System: Idenya Sudah Sejak 2008

Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Ibarat Vaksin, Kepatuhan Pajak Tingkatkan Daya Tahan Keuangan Negara

Rabu, 22 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Meminta Nomor Seri Faktur Pajak ke DJP

Rabu, 22 September 2021 | 10:19 WIB
PER-18/PJ/2021

DJP Terbitkan Aturan Baru Soal Pemungutan PPN Pulsa & Kartu Perdana

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak