Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Jokowi Larang ASN dan Pegawai BUMN Mudik Lebaran Tahun ini

A+
A-
11
A+
A-
11
Jokowi Larang ASN dan Pegawai BUMN Mudik Lebaran Tahun ini

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah telah secara resmi melarang aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pegawai BUMN mudik Lebaran tahun ini guna mencegah penyebaran virus Corona.

Jokowi mengatakan kebijakan itu dilakukan untuk mencegah penularan Corona ke berbagai daerah. Menurutnya, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi saat ini telah menjadi episentrum penyebaran virus Corona di Indonesia.

“Larangan mudik untuk ASN, untuk TNI dan Polri, serta pegawai BUMN serta anak perusahaannya itu per hari ini, bisa saya sampaikan,” katanya melalui konferensi video, Kamis (9/4/2020).

Baca Juga: Ini Delapan Strategi BPK Audit Anggaran Penanganan Covid-19

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo juga telah menerbitkan surat edaran yang berisi larangan mudik untuk ASN dan keluarganya. ASN pun tidak dibolehkan mengambil cuti.

Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mengamati berbagai hal yang terjadi di lapangan sebagai bahan evaluasi. Menurutnya kebijakan pemerintah bisa terus berubah sesuai dengan hasil evaluasi tersebut.

Pemerintah saat ini juga terus mengawasi pergerakan mudik dari Jabodetabek ke berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, ada dua kelompok masyarakat yang sulit dilarang untuk mudik, yaitu yang memiliki alasan ekonomi dan tradisi.

Baca Juga: Nilai Restitusi Pajak April 2020 Menurun, Ini Kata DJP

Pada kelompok yang mudik karena dorongan faktor ekonomi, biasanya memiliki pekerjaan di Ibu Kota tetapi pendapatannya hilang karena virus Corona. Adapun pada kelompok yang mudik karena tradisi.

“Sekali lagi, pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi-evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari," ujarnya.

Jokowi juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudik di tengah pandemi virus Corona. Menurutnya tradisi mudik tahun ini sangat berisiko membawa virus ke berbagai daerah di Indonesia. (rig)

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Diskon Pajak Penghasilan 25%-75% Untuk UMKM
Topik : efek virus corona, presiden jokowi, mudik lebaran, pelarangan mudik, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Fatmah Shabrina

Kamis, 09 April 2020 | 17:57 WIB
Berat, tapi memang harus dilakukan demi kebaikan bersama. Setidaknya sampai semuanya mereda
1
artikel terkait
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:20 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
berita pilihan
Minggu, 31 Mei 2020 | 08:00 WIB
AUDIT BPK
Minggu, 31 Mei 2020 | 07:00 WIB
RESTITUSI PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL