Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Daftar Negara yang Memacu Penerimaan Lewat Pajak Ganja

A+
A-
0
A+
A-
0
Ini Daftar Negara yang Memacu Penerimaan Lewat Pajak Ganja

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pada beberapa tahun terakhir, muncul gelombang untuk melegalisasi ganja di beberapa negara Afrika. Perubahan kebijakan lantas memunculkan sumber baru bagi penerimaan pajak pemerintah.

Hasilnya, beberapa negara yang menerapkan pajak ganja mencatatkan penerimaan yang lumayan. Bahkan pada masa pandemi Covid-19, realisasi pendapatan pajak ganja tetap positif karena besarnya permintaan global atas komoditas cannabis untuk medis dan rekreasi dari tanah Afrika.

Berikut daftar negara yang mampu menggenjot penerimaan lewat pajak ganja seperti dirangkum dari foreignpolicy.com.

Baca Juga: Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

1. Zimbabwe
Proses legalisasi ganja di Zimbabwe bermula pada April 2018 dan hanya terbatas untuk penggunaan medis dan kepentingan penelitian ilmiah. Setelah itu, komersialisasi mulai berlangsung pada dua tahun terakhir.

Legalisasi ganja memberikan dampak luas bagi pertumbuhan ekonomi domestik. Sebab, hasil produksi dari tanaman tersebut ikut digunakan untuk produksi minyak ganja dan serat tanaman untuk mendukung industri tekstil nasional.

Pemerintah Zimbabwe mengakui legalisasi ganja utamanya memang didorong motif penerimaan. Produksi ganja nasional mampu menghasilkan penerimaan pajak sejumlah US$1,3 miliar atau setara dengan Rp18,8 triliun periode Januari-Mei 2021.

Baca Juga: Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

2. Afrika Selatan
Pada tahun fiskal 2018, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan melegalkan konsumsi ganja untuk keperluan pribadi dan pengaturan produksi ganja. Kepolisian memiliki kewenangan menentukan ambang batas kepemilikan ganja pada setiap orang. Namun, perdagangan ganja antarindividu masih dilarang oleh pemerintah.

Tahun ini, Pemerintah Afsel merilis rencana induk kebijakan ganja nasional. Salah satu rencana yang diatur dalam dokumen tersebut adalah pelonggaran aturan kepemilikan ganja untuk keperluan pribadi atau rekreasi yang akan berlaku pada 2023.

3. Uganda
Negara sisi timur Afrika tersebut merupakan rumah bagi industri ganja. Sektor pengolahan cannabis di Uganda memiliki nilai ekonomi sekitar US$3 miliar. Pemerintah Uganda berharap banyak pada perkembangan industri ganja nasional.

Baca Juga: Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus

Dengan nilai ekonomi miliaran dolar AS, industri ganja menjadi motor dalam menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan penerimaan pajak. Otoritas menjadikan industri ganja sebagai salah satu daya tarik kegiatan investasi langsung dari luar negeri/FDI.

4. Rwanda
Proses legalisasi ganja di Rwanda dimulai pada Oktober 2020. Pada tahap awal, legalisasi hanya berlaku pada produksi dan pengolahan ganja untuk keperluan medis. Sama seperti negara Afrika lainnya, pemerintah mengharapkan adanya dampak positif dari legalisasi ganja.

Pemerintah Rwanda menyebutkan terdapat potensi keuntungan besar dari legalisasi ganja. Sektor tersebut dinilai menjadi kegiatan ekonomi baru yang menjadi kunci menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi lainnya. (rig)

Baca Juga: Ada Pandemi Covid-19, Ini Kebijakan Fiskal yang Dijalankan Pemerintah

Topik : pajak ganja, kebijakan pajak, penerimaan negara, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 11:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh Badan dan PPN DN Membaik, Menkeu: Tegaskan Pemulihan

Kamis, 23 September 2021 | 10:47 WIB
APBN KITA

Level PPKM Turun, Penerimaan Pajak Tumbuh 9,5%

Kamis, 23 September 2021 | 09:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

G24: Konsensus Pajak Global Harus Pertimbangkan Negara Berkembang

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya