BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp534,1 triliun pada sepanjang 2025 atau 104% dari target pada APBN 2025 senilai Rp513,6 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kinerja PNBP mampu melampaui target meski dihadapkan pada tantangan penurunan harga komoditas dan pengalihan pengumpulan dividen BUMN kepada BPI Danantara. Namun, realisasi PNBP 2025 memang terkontraksi 7,8% dari tahun sebelumnya.
"Realisasi PNBP melebihi target di tengah normalisasi harga komoditas," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Jumat (9/1/2025).
Suahasil menilai penurunan harga komoditas telah menyebabkan pengumpulan PNBP lebih menantang pada tahun lalu. Penerimaan PNBP pada kuartal I, II, dan III/2025 mengalami tekanan berat, dan baru mengalami perbaikan pada kuartal terakhir.
Komoditas yang mengalami penurunan harga pada 2025 antara lain minyak bumi, batu bara, gas alam, dan nikel. Penurunan harga komoditas ini pada akhirnya penekan pos PNBP SDA migas dan PNBP SDA nonmigas.
"Ini dinamika dari harga komoditas yang cerminannya adalah penerimaan negara, baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajaknya," ujarnya.
Tidak hanya soal harga komoditas, kinerja PNBP juga tertekan akibat pengalihan pengelolaan dividen BUMN kepada Danantara, bukan lagi oleh pemerintah melalui APBN. Pengalihan pengelolaan dividen BUMN kepada Danantara telah diatur dalam UU 1/2025 tentang BUMN.
Sebagai gambaran, nilai dividen BUMN bisa mencapai Rp80 triliun dalam setahun. Hal itulah yang menyebabkan realisasi PNBP kekayaan negara dipisahkan (KND) hanya mencapai 14,1% dari target yang ditetapkan.
Meski demikian, masih ada pos PNBP yang menunjukkan kinerja positif seperti PNBP kementerian/lembaga (K/L). Realisasi PNBP K/L mencapai Rp172,5 triliun atau 200,5% dari target pada APBN 2025.
Beberapa faktor pendorongnya adalah upaya penegakan hukum, setoran ganti rugi korupsi, dan pembentukan Satgas PKH yang menghasilkan PNBP. Selain itu, ada pendapatan dari penggunaan spektrum frekuensi radio yang cukup signifikan.
Di sisi lain, pendapatan dari badan layanan umum (BLU) juga mencapai Rp103,7 triliun atau 133% dari target APBN. Penerimaan ini terutama ditopang oleh BLU Sawit dan BLU rumah sakit yang mengalami peningkatan kapasitas layanan. (dik)
