Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini 4 Syarat Ikut Program Pengungkapan Harta Sukarela Tahun Depan

A+
A-
32
A+
A-
32
Ini 4 Syarat Ikut Program Pengungkapan Harta Sukarela Tahun Depan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ada 4 syarat utama yang perlu dipenuhi wajib pajak untuk bisa berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela harta bersih, khususnya untuk perolehan 2016-2020.

Keempat persyaratan tersebut diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 10 ayat (2). Wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, memiliki identitas sebagai wajib pajak dalam negeri.

"...memiliki nomor pokok wajib pajak," tulis Pasal 10 ayat (2) huruf a UU HPP dikutip pada Senin (11/10/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Kedua, adalah membayar PPh final sesuai dengan tempat penempatan harta, komitmen repatriasi harta di luar negeri, dan komitmen investasi yang telah ditentukan. Opsi investasi harta bersih terbatas pada kegiatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) atau energi terbarukan dan surat berharga negara (SBN).

Ketiga, yang wajib dipenuhi adalah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020. Syarat keempat, wajib pajak harus mencabut permohonan.

Pada kategori keempat ini syarat mencabut permohonan yang disampaikan kepada Ditjen Pajak (DJP) dan juga permohonan pada proses litigasi. Syarat mencabut permohonan berlaku saat belum diterbitkan surat keputusan atau putusan. Terdapat 9 permohonan yang wajib dicabut sebagai syarat mengikuti program pengungkapan sukarela harta bersih.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Deretan permohonan yang wajib dicabut antara lain pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Kemudian mencabut permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Selanjutnya, mencabut permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar. Lalu mencabut permohonan keberatan, pembetulan, dan banding.

Kemudian mencabut permohonan gugatan dan/atau peninjauan kembali (PK). Pencabutan perkara tersebut dilakukan sepanjang belum diterbitkan putusan.

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Adapun program pengungkapan sukarela harta bersih berlaku selama 6 bulan pada 2022. Wajib pajak mengikuti program ungkap harta dengan menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta yang disampaikan kepada dirjen pajak mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. (sap)

Topik : UU HPP, RUU KUP, program pengungkapan sukarela, ungkap harta, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 13:52 WIB
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Revisi UU Cipta Kerja Resmi Masuk Daftar Prolegnas Prioritas 2022

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:41 WIB
IHPS I/2021

BPK Temukan Permasalahan di Laporan Keuangan Bansos Kemensos

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Didorong Pajak dan Utang, Cadangan Devisa Kembali Naik di November

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya