KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Ingin Jadi Rekanan Pemda, Perusahaan Minta Asistensi soal Daftar NPWP

Redaksi DDTCNews | Selasa, 16 April 2024 | 17:00 WIB
Ingin Jadi Rekanan Pemda, Perusahaan Minta Asistensi soal Daftar NPWP

Ilustrasi.

TANJUNG REDEB, DDTCNews – Petugas pajak memberikan layanan konsultasi kepada direktur CV Santana Makmur Sejahtera terkait dengan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 29 Februari 2024.

Direktur CV Santana Makmur Sejahtera Doni Andro Siguman mengatakan perusahaan membutuhkan NPWP sehingga perusahaannya dapat menjadi salah satu mitra atau rekanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung.

“Kami sedang proses pengajuan sebagai rekanan Pemkab Tana Tidung. Sebelumnya sudah koordinasi perihal perizinan dan diperintahkan untuk membuat NPWP,” katanya seperti dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Selasa (16/4/2024).

Baca Juga:
Termasuk Pajak, 6 Kebijakan UU HKPD Ini Mulai Implementasi pada 2025

Sementara itu, petugas pelayanan Pos Pajak Tana Tidung Fikri Harris menuturkan pengajuan NPWP badan sebenarnya dapat dilakukan secara online. Permohonan pembuatan NPWP dapat diajukan melalui situs web www.ereg.pajak.go.id.

Terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, akta pendirian atau dokumen pendirian. Kedua, dokumen identitas pengurus seperti NPWP, KTP untuk WNI atau KITAS dan paspor untuk WNA.

Setelah proses pendaftaran NPWP rampung, petugas pajak memberikan edukasi mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh CV Santana Makmur Sejahtera setelah memiliki NPWP. Salah satunya, melaporkan SPT Tahunan secara rutin.

Baca Juga:
Apa Itu Formulir 1721-B1?

“Karena NPWP-nya sudah aktif, CV Bapak punya kewajiban pelaporan pajak maksimal 30 April setiap tahunnya,” tutur Fikri.

Jika menghadapi kendala terkait dengan perpajakan, lanjutnya, wajib pajak dapat mengunjungi kantor pajak terdekat untuk melakukan konsultasi atau menghubungi layanan WhatsApp konsultasi KPP Pratama Tanjung Redeb, yaitu 0811-2424-727. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:32 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Rabu, 29 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

DJP Sebut UMKM Lebih Untung Buka Usaha di IKN, Ternyata Ini Alasannya