Berita
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:08 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Ingin Jadi Pemungut PPN PMSE? Sampaikan Pemberitahuan ke DJP

A+
A-
3
A+
A-
3
Ingin Jadi Pemungut PPN PMSE? Sampaikan Pemberitahuan ke DJP

Ilustrasi. Warga mengakses layanan film daring melalui gawai di Jakarta, Sabtu (16/5/2020). DJP akan melakukan pungutan PPN sebesar 10% bagi produk digital impor dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa (streaming music, streaming film, aplikasi, games digital dan jasa daring dari luar negeri) oleh konsumen di dalam negeri mulai 1 Juli 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang memenuhi kriteria tapi belum ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN), dapat menyampaikan pemberitahuan secara mandiri kepada Dirjen Pajak untuk penunjukkan.

Ketentuan yang sudah diatur dalam PMK 48/2020 ini juga tegaskan kembali dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-12/PJ/2020. Beleid yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo pada 25 Juni 2020 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

“Pelaku usaha PMSE yang belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, tetapi memilih untuk ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak,” demikian bunyi Pasal 5 ayat (1) PER-12/PJ/2020, seperti dikutip pada Selasa (29/6/2020).

Baca Juga: Setoran Perpajakan 2021 Ditarget Tumbuh 5,5%, Ini Kata Sri Mulyani

Adapun pemberitahuan yang dimaksud dapat disampaikan melalui alamat posel (email) atau melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Ditjen Pajak (DJP). Dengan demikian, akan ada pemberitahuan teknis lanjutan dari otoritas.

Setelah disampaikan kepada DJP, sesuai Pasal 5 ayat (3) PER-12/PJ/2020, pemberitahuan tersebut dapat menjadi pertimbangan Dirjen Pajak untuk menunjuk pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN PMSE.

Seperti diberitakan sebelumnya, penunjukan dilakukan terhadap pelaku usaha PMSE yang telah memenuhi batasan kriterian tertentu. Batasan itu meliputi pertama, nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam setahun atau Rp50 juta dalam sebulan.

Baca Juga: Masa Berlaku Pembebasan PPN Masker Medis Diperpanjang, Ini Sebabnya

Kedua, jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam setahun atau 1.000 dalam sebulan. Kriteria tersebut bisa dipakai salah satu atau keduanya. Simak artikel ‘Resmi Terbit! Ini Batasan Nilai Transaksi & Traffic Pemungut PPN PMSE’.

“Pemberitahuan … dapat dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B,” demikian bunyi penggalan Pasal 5 ayat (4) PER-12/PJ/2020.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan pada awal Juli 2020 akan menunjuk sekitar 6 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Simak juga artikel ‘Tak Hanya 6 Perusahaan, Jumlah Pemungut PPN Digital Bakal Bertambah’. (kaw)

Baca Juga: Simak, Ini Perincian Target Penerimaan Perpajakan RAPBN 2021

Topik : PER-12/PJ/2020, PPN, produk digital, PMSE, PMK 48/2020, pemungut PPN, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:08 WIB
PELAYANAN PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 11:45 WIB
LEBANON
Selasa, 11 Agustus 2020 | 11:13 WIB
PMK 107/2020
berita pilihan
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI BENGKULU
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK