Belanja APBN Tembus Rp4.000 T, DPR Minta Perhatikan 4 Aspek Penting

JAKARTA, DDTCNews – DPR menyoroti belanja negara yang digelontorkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) meningkat hampir 20 kali lipat dalam 26 tahun terakhir, pada 2000-2026.

Ketua DPR Puan Maharani menyebut kebutuhan belanja APBN pada 2000 hanya Rp197 triliun. Pada 2026, belanja negara naik 19,5 kali lipat menjadi Rp3.842 triliun. Belanja negara diprediksi makin membesar pada tahun-tahun berikutnya.

"APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000-an triliun," ujarnya dalam Pidato Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Jumat (14/8/2026).

Menurut Puan, anggaran belanja yang makin jumbo tiap tahunnya harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, APBN harus menjadi alat untuk mendorong pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan perekonomian dalam negeri.

Dia juga menegaskan pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 secara keseluruhan harus memperhatikan sedikitnya 4 aspek penting. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.

"Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban," kata Puan.

Kedua, belanja negara harus makin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.

Dalam mengelola utang dan defisit APBN, Puan meminta pemerintah mengkaji manfaat, risiko, serta beban dengan sematang mungkin. Menurutnya, kebijakan yang diteken saat ini, terutama mengenai utang melalui pembiayaan, akan diwariskan kepada generasi mendatang

"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," tutur Puan.

Keempat, transfer ke daerah (TKD) harus diarahkan dalam rangka memperkuat pelayanan publik, perekonomian lokal dan pemerataan pembangunan.

Puan menilai masyarakat tidak mengingat besarnya angka dalam APBN, tetapi seberapa besar APBN memberikan dampak positif serta mampu memperbaiki taraf hidup rakyat.

"Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," ujar Ketua DPR. (rig)