BERITA PAJAK HARI INI

Implementasi Nasional Interkoneksi Modul PJKEK dan e-Faktur Dimulai

Redaksi DDTCNews | Selasa, 13 Februari 2024 | 08:32 WIB
Implementasi Nasional Interkoneksi Modul PJKEK dan e-Faktur Dimulai

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Implementasi nasional interkoneksi modul PJKEK dengan e-faktur sudah dimulai sejak 1 Februari 2024. Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (13/2/2024).

Ditjen Pajak (DJP) mengatakan untuk meningkatkan pelayanan otoritas kepada pengusaha kena pajak (PKP), telah dikembangkan interkoneksi modul Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus (PJKEK) dengan aplikasi e-faktur.

“Dalam skema interkoneksi ini, beberapa elemen faktur pajak yang dibuat oleh PKP penjual akan divalidasi ke database PJKEK secara sistem sehingga terhindar dari kesalahan input elemen faktur pajak,” bunyi salah satu poin dalam PENG-5/PJ.09/2024.

Baca Juga:
Digitalisasi Sistem Pajak, Filipina Minta Dukungan World Bank dan ADB

Adapun elemen data faktur pajak yang dilakukan validasi ke database PJKEK antara lain kode dan nomor PJKEK; tanggal PJKEK, tanggal pembuatan faktur pajak tidak boleh mendahului tanggal pembuatan dokumen PJKEK; nama dan NPWP pembeli; dan nilai kontrak pada dokumen PJKEK.

Seperti diketahui, badan usaha/pelaku usaha (BU/PU) di KEK yang akan memanfaatkan fasilitas PPN tidak dipungut harus terlebih dahulu membuat dokumen PJKEK melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) sebelum perolehan jasa kena pajak (JKP)/barang kena pajak (BKP) tidak berwujud.

Dokumen PJKEK tersebut akan menjadi dasar bagi PKP penjual yang menyerahkan JKP/BKP tidak berwujud kepada BU/PU di KEK dalam penerbitan faktur pajak dengan kode 07 (PPN tidak dipungut) melalui aplikasi e-faktur.

Baca Juga:
Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selain mengenai interkoneksi modul PJKEK dengan e-faktur, ada pula ulasan terkait dengan izin kuasa hukum di Pengadilan Pajak. Kemudian, ada bahasan terkait dengan proses bisnis administrasi perpajakan dengan adanya implementasi coretax administration system.

Berikut ulasan berita perpajakan selengkapnya.

5 Hal Soal Interkoneksi Modul PJKEK dengan e-Faktur

DJP menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam skema interkoneksi modul PJKEK dengan e-faktur. Pertama, ruang lingkupnya adalah penyerahan JKP/ BKP tidak berwujud dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) ke BU/PU di KEK.

Kedua, perolehan JKP/BKP tidak berwujud dari TLLDP ke BU/PU di KEK mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut sepanjang perolehan tersebut dilakukan melalui sistem aplikasi KEK. Ketiga, atas 1 dokumen PJKEK dapat diterbitkan lebih dari 1 faktur pajak.

Baca Juga:
Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Keempat, PKP di TLDDP yang melakukan penyerahan JKP/ BKP tidak berwujud ke BU/ PU di KEK membuat faktur pajak 07 dengan cara menginput elemen-elemen data faktur pajak melalui aplikasi e-faktur. Kelima, validasi ke database PJKEK akan dilakukan atas elemen data faktur. (DDTCNews)

Izin Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak

Izin kuasa hukum yang diterbitkan oleh Pengadilan Pajak berdasarkan pada ketentuan sebelumnya, yakni PER-01/PP/2018, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin kuasa hukum yang dimaksud.

Namun, izin kuasa hukum yang diterbitkan berdasarkan PER-01/PP/2018 tidak dapat diperpanjang. Saat masa berlaku izin kuasa hukum habis, pemohon harus mengajukan permohonan baru sesuai dengan Pasal 3 PER-1/PP/2024.

Baca Juga:
Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

"Izin kuasa hukum yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan permohonan baru sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak ini," bunyi Pasal 19 ayat (3) PER-1/PP/2024.

Sesuai dengan PER-1/PP/2024, setiap orang yang hendak beracara di Pengadilan Pajak perlu memiliki izin kuasa hukum. Nantinya, permohonan izin diajukan secara elektronik melalui IKH Online. Simak ‘Pengadilan Pajak Bakal Luncurkan IKH Online 12 April 2024’. (DDTCNews)

Faktur Pajak dan Bukti Potong terkait dengan Instansi Pemerintah

DJP menegaskan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) masih terbatas.

Baca Juga:
Politisasi Bansos saat Pemilu Tak Terbukti, Jokowi Ingatkan Persatuan

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan pengumuman yang disampaikan dalam PENG-22/PJ.09/2023, pembuatan dokumen faktur pajak dan bukti potong masih menggunakan NPWP 15 digit sampai dengan waktu implementasi penuh NPWP 16 digit.

“Saat ini untuk dokumen faktur pajak dan bukti potong masih menggunakan NPWP 15 digit sampai dengan implementasi penuh NPWP 16 digit yang berdasarkan PMK 136/2023 akan diterapkan 1 Juli 2024,” tulis DJP dalam laman resminya. (DDTCNews)

Pengawasan Wajib Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan otoritas akan terus menjalankan pengawasan wajib pajak berdasarkan pada tingkat risiko ketidakpatuhan dalam compliance risk management (CRM).

Baca Juga:
World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

“Demikian halnya dengan wajib pajak HWI (high wealth individuals) akan dilakukan penanganan sesuai dengan tingkat risiko ketidakpatuhannya,” ujarnya. (Bisnis Indonesia)

Verifikasi Biometrik Wajah

DJP tengah mengembangkan aplikasi akun wajib pajak atau taxpayer account management (TAM). Adapun TAM akan mulai diterapkan sejalan rencana implementasi coretax administration system (CTAS) pada Juli 2024.

Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Banten Dedi Kusnadi mengatakan sebelum menggunakan taxpayer account, wajib pajak nantinya perlu melakukan aktivasi yang salah satu membutuhkan verifikasi biometrik wajah.

Baca Juga:
Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

"Jadi biometrik wajahnya difoto, masuk ke sistem, dan kita akan connect-kan dengan yang ada di data dukcapil," katanya dalam video Kupas Tuntas Coretax Proses Bisnis Registrasi yang diunggah akun Youtube Kanwil DJP Banten. (DDTCNews)

Aplikasi e-Bupot 21/26

DJP mengimbau pemotong pajak selaku user utama untuk berhati-hati ketika menggunakan fitur user perekam dalam aplikasi e-bupot 21/26. Jika user utama menghapus user perekam maka seluruh bukti potong PPh Pasal 21 yang direkam oleh user perekam tersebut juga akan ikut hilang.

"User utama berwenang menambah/menghapus perekam. Untuk itu, mohon hindari pilihan aksi Hapus Perekam, karena seluruh data bupot yang telah direkam oleh yang bersangkutan juga akan hilang," jelas Kring Pajak di media sosial.

Bukti potong PPh Pasal 21 yang direkam oleh user perekam melalui www.perekamebupot2126.pajak.go.id hanya bisa dilihat oleh user perekam tersebut sendiri. Simak pula ‘Hapus Data Bukti Potong di e-Bupot Tak Bisa Sekaligus, Harus Satu-Satu’. (DDTCNews) (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak