BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan memperluas cakupan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) pada tahun ini.
Setelah dilakukan piloting di Banyuwangi pada 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan piloting digitalisasi bansos akan diperluas ke 40 kabupaten/kota dan 1 provinsi.
"Sekali lagi kepada kita semua, tim kerja kita di daerah yang 40 kabupaten/kota dan juga satu provinsi Bali, sebagai piloting, kita kerja ramai-ramai, satu padu," katanya, dikutip pada Rabu (4/2/2026).
Luhut menuturkan piloting digitalisasi bansos akan dilaksanakan mulai bulan ini dan ditargetkan berakhir pada Juli 2026. Digitalisasi bansos ditargetkan bisa meningkatkan akurasi pemberian bansos serta melindungi privasi penerima bansos.
"Keberhasilan perluasan bansos digital ditentukan oleh sinergi pusat-daerah dalam menyiapkan digital ID, interoperabilitas data, dan kesiapan operasional daerah," ujar Luhut.
Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), piloting digitalisasi bansos di Banyuwangi pada 2025 berhasil menurunkan exclusion error dari pemberian bansos.
Dalam catatannya, exclusion error data penerima program keluarga harapan (PKH) di Banyuwangi turun dari 77,7% menjadi tinggal 28,2% setelah dilakukannya piloting digitalisasi bansos di daerah dimaksud.
Tak hanya menekan exclusion error, piloting digitalisasi bansos di Banyuwangi juga menekan beban kerja pendamping sosial di desa dan kelurahan. Dengan digitalisasi bansos, terdapat alasan yang jelas mengapa pengajuan bansos oleh masyarakat diterima atau ditolak.
"Pendamping itu bebannya luar biasa. Kalau enggak dapat bantuan, mereka protesnya ke pendamping," ujar Gus Ipul.
Tak hanya itu, piloting digitalisasi bansos juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memutakhirkan data melalui mekanisme sanggah.
Berkaca pada keberhasilan ini, Gus Ipul mengatakan ke depan digitalisasi bansos akan diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia. (rig)
