FILIPINA

Imbas Lockdown, Penerimaan Pajak Hilang Rp28 Triliun

Dian Kurniati | Kamis, 25 Juni 2020 | 09:55 WIB
Imbas Lockdown, Penerimaan Pajak Hilang Rp28 Triliun

Tenaga Kerja Filipina Luar Negeri Repatriasi (OFWs) menunggu bus provinsi di sebuah terminal setelah diperbolehkan pulang menyusul minggu karantina di tengah penyebaran penyakit virus korona (COVID-19) di Paranaque City, Metro Manila, Filipina, Selasa (26/5/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Eloisa Lopez/hp/cfo

MANILA, DDTCNews—Kementerian Keuangan Filipina menghitung potensi penerimaan pajak yang hilang akibat karantina wilayah atau lockdown untuk menekan penyebaran virus Corona mencapai P100 miliar atau setara dengan Rp28,4 triliun.

Menteri Keuangan Carlos Dominguez III mengatakan lockdown telah menyebabkan berbagai kegiatan ekonomi terhenti sehingga pengumpulan pajak turut menurun. Dia pun mewaspadai pelebaran defisit anggaran pada 2020.

"Saya memperhatikan pergerakan defisit ini dengan saksama," katanya, Rabu (24/6/2020).

Baca Juga:
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

Dominguez berharap pengumpulan pajak bisa kembali pulih seiring dengan pelonggaran lockdown dan berakhirnya tenggat pelaporan SPT pada 15 Juni 2020. Selain itu, ia mendesak DPR segera mengesahkan undang-undang paket ekonomi.

Menurutnya, pajak tetap menjadi sumber dana yang dibutuhkan negara untuk menangani dampak pandemi. Apalagi kebutuhan dana penanganan pandemi terus membesar sehingga menyebabkan defisit anggaran meningkat menjadi P202,1 miliar.

"Defisit diperkirakan meningkat 9%. Agar perkiraan defisit salah atau lebih rendah, saya berharap memiliki lebih banyak uang, tetapi kita akan lihat apakah kita nanti [berutang] atau tidak," ujarnya, dilansir dari Ptvnews.ph.

Baca Juga:
Digitalisasi Sistem Pajak, Filipina Minta Dukungan World Bank dan ADB

Sejauh ini, pemerintah Filipina telah meminjam uang P1,55 triliun atau Rp440,7 triliun dari sumber asing maupun domestik untuk menambal defisit anggaran. Utang senilai US$4,83 miliar diperoleh dari ADB, Bank Dunia, AIIB, dan Badan Pembangunan Prancis.

"Dari total pembiayaan yang diakses, sekitar US$2,26 miliar telah dicairkan untuk program pemerintah," ujarnya dilansir dari Manilatimes.

Pemerintah juga mengumpulkan US$2,35 miliar dari penawaran obligasi global terbaru. Selain itu, terdapat tambahan sebesar P1,2 triliun yang diperoleh dari utang domestik sejak awal tahun untuk menambal defisit anggaran. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024