Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 13 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 10:01 WIB
ELON MUSK
Reportase
Perpajakan.id

Hadiri Sidang Uji Materi UU 2/2020 di MK, Ini Pernyataan Sri Mulyani

A+
A-
6
A+
A-
6
Hadiri Sidang Uji Materi UU 2/2020 di MK, Ini Pernyataan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube MK)

JAKARTA, DDTCNews – Dalam persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penerbitan Perpu 1/2020 yang disahkan menjadi UU 2/2020 telah sesuai dengan konstitusi.

Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo perlu segera menerbitkan perpu tersebut untuk merespons kondisi kegentingan yang memaksa akibat pandemi Covid-19. Meski demikian, dia memastikan proses penyusunannya tetap sesuai dengan UUD 1945 sebagai dasar negara.

"Pembahasan RUU yang disampaikan pemerintah dilakukan oleh DPR pada masa persidangan yang sama, tidak melanggar ketentuan Pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945," katanya dalam sidang virtual MK, Kamis (8/10/2020).

Baca Juga: DJP Tegaskan Fasilitas Pajak Impor Vaksin Diatur dengan PMK 188/2020

Sri Mulyani mengakui proses penyusunan perpu hingga pengesahannya menjadi UU di DPR memang berlangsung cepat. Menurutnya, hal itu untuk menghindari terjadinya krisis ekonomi dan krisis sektor keuangan.

UU 2/2020 juga memberi legitimasi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan akibat pandemi. Oleh karena itu, pemerintah kini memiliki fleksibilitas dalam membuat kebijakan untuk memulihkan perekonomian nasional.

Sri Mulyani menyebut makin cepat pemerintah merespons dan menangani Covid-19, akan makin cepat pula Indonesia negara keluar dari dampak negatif pandemi. Pasalnya, hingga saat ini belum ada negara yang dapat memperkirakan waktu pandemi Covid-19 akan berakhir serta memastikan besaran dampak terhadap perlambatan perekonomian yang ditimbulkannya.

Baca Juga: Siapkan Insentif Pajak, Pemerintah Bakal Atur Kriteria UMK Tertentu

"Apabila tidak dilakukan upaya penanggulangan secara cepat dan tepat atas perlambatan tersebut, akan terjadi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan nasional," ujarnya.

Melalui UU 2/2020 pemerintah juga menyediakan fasilitas kesehatan untuk merawat penderita Covid-19 sekaligus melindungi masyarakat yang terdampak. Sri Mulyani menyebut UU 2/2020 telah mengatur pelebaran defisit anggaran di atas 3% karena melonjaknya belanja negara, terutama untuk penanganan masalah kesehatan dan program perlindungan sosial masyarakat.

Meski ada fleksibilitas memperlebar defisit, dia menjamin ketentuan itu tidak dimaksudkan untuk digunakan secara sewenang-wenang. "Sebaliknya, hal ini ditunjukkan untuk memberikan kemampuan pemerintah dalam menangani krisis kesehatan akibat Covid-19 dan efek domino yang ditimbulkannya," imbuhnya.

Baca Juga: Lengkap, Pernyataan Resmi DJP Soal Insentif Pajak dalam PMK 239/2020

Pemerintah menyampaikan RUU tentang penetapan Perpu 1/2020 menjadi UU kepada DPR pada 1 April 2020. Setelah melalui proses pembahasan, DPR memberikan persetujuan dalam rapat paripurna pada 12 Mei 2020.

Gugatan uji materi dilayangkan dalam 7 nomor perkara ke MK, baik untuk pengujian formal maupun materiel. Agenda sidang hari ini yakni mendengar keterangan Presiden dan DPR RI. Namun, Sri Mulyani yang hadir mewakili Presiden. Sidang akan berlanjut Kamis pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli. (kaw)

Baca Juga: MK Tolak Gugatan Uji Materiel UU KUP
Topik : UU 2/2020, Perpu 1/2020, Mahkamah Konstitusi, MK, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 12 Januari 2021 | 10:50 WIB
MESIR
Selasa, 12 Januari 2021 | 09:14 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Senin, 11 Januari 2021 | 17:53 WIB
PMK 230/2020
Senin, 11 Januari 2021 | 14:00 WIB
PMK 237/2020
berita pilihan
Jum'at, 15 Januari 2021 | 18:08 WIB
INGGRIS
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:53 WIB
PERDAGANGAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:44 WIB
KENYA
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:40 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:56 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:33 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA