Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Gubernur: Potensi Besar tapi Kepatuhan Pajak Semrawut

A+
A-
0
A+
A-
0
Gubernur: Potensi Besar tapi Kepatuhan Pajak Semrawut

Ilustrasi. (DDTCNews)

MEDAN, DDTCNews – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menilai potensi penerimaan pajak daerah di Sumatera Utara masih banyak yang belum tergarap lantaran kepatuhan pajak masyarakat saat ini belum maksimal.

Edy mengatakan pajak seharusnya bisa menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Menurutnya, pendapatan asli daerah (PAD) Sumut seharusnya bisa mencapai Rp10 triliun, dari proyeksi tahun ini senilai Rp5,4 triliun.

"Kami di Sumut punya potensi wilayah, tetapi kepatuhan pajaknya semrawut," katanya dalam laman resmi Pemprov Sumatera Utara, Kamis (3/12/2020)

Baca Juga: Kerek Penerimaan Pajak, Kota Ini Andalkan Satgas Monalisa

Edy menuturkan Sumatera Utara akan belajar dari Singapura yang 98% pendapatan negaranya berasal dari pajak. Meski wilayah Singapura kecil, sambungnya, negara tersebut mampu meraup penerimaan pajak dalam jumlah besar.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, lanjutnya, pemprov berencana mendatangkan lebih banyak investor ke Sumatera Utara dengan terus memperbaiki kepastian hukum di wilayahnya. Dia meyakini potensi penerimaan pajak yang bisa digarap akan lebih besar ke depannya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menuturkan Pemprov Sumatera Utara telah banyak menghasilkan inovasi. KPK bahkan memberikan penghargaan atas inovasi Pemprov Sumatera Utara dalam meningkatkan pajak daerah.

Baca Juga: Dorong WP Bayar Pajak, Pemkot Ingatkan Ancaman Denda 4 Kali Lipat

"Kami melihat dan mendengar bahwa selama ini ada banyak capaian dan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Sumatera Utara," ujarnya.

Lili menyebutkan beberapa inovasi optimalisasi pajak daerah yang dilakukan Pemprov Sumut antara lain kerja sama Pemprov dengan Pertamina mengenai transparansi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Lalu, optimalisasi pajak air permukaan, integrasi tax clearance daerah se-Sumut, serta optimalisasi pajak mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, ada juga optimalisasi pajak air bawah tanah, implementasi tax clearance (PTPS) dan pendapatan.

Baca Juga: Hanya 4 Jenis Pajak ini yang Capai Target Tahun lalu

“Termasuk kerja sama pembuatan dan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), serta implementasi alat rekam pajak atau tapping box bekerja sama dengan Bank Sumut,” tutur Lili.

Mengenai optimalisasi aset, Lili menyebutkan capaian sertifikasi tanah oleh pemda sepanjang Januari hingga November 2020 telah mencapai 2.478 bidang yang tersertifikat atau seluas 8,79 juta meter persegi dengan nilai lahan Rp1,006 triliun.

Untuk diketahui, kehadiran Lili di Sumut adalah untuk menghadiri rapat koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dengan fokus pada tiga sektor, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. (rig)

Baca Juga: Realisasi PAD Kembali Meleset dari Target

Topik : provinsi sumatera utara, gubernur edy rahmayadi, kepatuhan pajak, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 08 Januari 2021 | 14:30 WIB
KABUPATEN KEBUMEN
Jum'at, 08 Januari 2021 | 11:20 WIB
KOTA PEKANBARU
Kamis, 07 Januari 2021 | 11:15 WIB
KOTA YOGYAKARTA
Kamis, 07 Januari 2021 | 09:45 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH: