Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Godok RUU PPSK, DPR dan Pemerintah Bentuk Panitia Kerja

A+
A-
0
A+
A-
0
Godok RUU PPSK, DPR dan Pemerintah Bentuk Panitia Kerja

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

JAKARTA, DDTCNews - DPR dan pemerintah membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir mengatakan DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) No. R-53/Pres/10/2022 terkait dengan RUU PPSK. Menurutnya, pembentukan panja akan mempermudah pembahasan RUU PPSK antara DPR dan pemerintah.

"Mudah-mudahan kalau sudah diputuskan di panja, di raker sudah tidak ada masalah. Setuju? Setuju," katanya, Kamis (10/11/2022).

Baca Juga: Tax Ratio Negara OECD Sanggup Tembus 34,1% Pascapandemi Covid-19

Presiden telah menugaskan 4 menteri untuk membahas RUU PPSK bersama DPR, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Dengan adanya pembentukan panja, Kahar berharap proses pembahasan dan pengambilan keputusan RUU PPSK akan berjalan lebih mudah.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui pembentukan panja untuk membahas RUU PPSK. Dia menjelaskan pemerintah telah menerima naskah RUU PPSK dari DPR pada 20 September 2022. RUU ini terdiri atas 24 bab, 653 pasal, dan 2.007 ayat.

Baca Juga: Penipuan Masih Marak, Bea Cukai Minta Masyarakat Jangan Ragu Melapor

Pemerintah juga telah menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM) kepada DPR. DIM ini disusun setelah pemerintah melakukan koordinasi yang erat dengan otoritas dan lembaga di sektor keuangan, utamanya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga telah mengadakan serangkaian konsultasi publik untuk mendorong partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

Menurutnya, pemerintah setidaknya telah menyelenggarakan lebih dari 25 agenda konsultasi publik yang melibatkan puluhan asosiasi, pelaku pasar, industri, pakar, akademisi, dan masyarakat.

Baca Juga: DJP Ingatkan Tak Semua Hibah Tanah atau Bangunan Bebas Pajak

Tak ketinggalan, pemerintah juga menyediakan saluran lain, berupa portal bagi publik secara luas untuk memberi masukan secara tertulis. Simak 'Bahas RUU P2SK, Sri Mulyani: Sektor Keuangan Tulang Punggung Ekonomi'

"Hal ini untuk memastikan masyarakat, industri, dan pihak lain yang berkepentingan dalam proses penyusunan undang-undang mendapatkan hak untuk didengar, untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan dapatkan penjelasan," ujar Sri Mulyani. (rig)

Baca Juga: Jokowi Ungkap Kunci Hadapi Ketidakpastian Global 2023, Apa Saja?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : ruu ppsk, sektor keuangan, konsultasi publik, panja UU PPSK, menkeu sri mulyani, DPR, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 29 November 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ada 3 Opsi Penghitungan Pajak bagi WP Beromzet di Bawah Rp4,8 Miliar

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Sejumlah Provinsi Umumkan Upah Minimum 2023, Jakarta Naik 5,6 Persen

berita pilihan

Rabu, 30 November 2022 | 18:03 WIB
PRANCIS

Tax Ratio Negara OECD Sanggup Tembus 34,1% Pascapandemi Covid-19

Rabu, 30 November 2022 | 18:00 WIB
PER-15/PJ/2022

Diperbarui, Ini Daftar Badan/Lembaga Penerima Zakat atau Sumbangan

Rabu, 30 November 2022 | 18:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Penipuan Masih Marak, Bea Cukai Minta Masyarakat Jangan Ragu Melapor

Rabu, 30 November 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN KUNINGAN

Dibantu Kades Hingga Camat, Setoran PBB dan BPHTB Akhirnya Capai 100%

Rabu, 30 November 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Tak Semua Hibah Tanah atau Bangunan Bebas Pajak

Rabu, 30 November 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Jokowi Ungkap Kunci Hadapi Ketidakpastian Global 2023, Apa Saja?

Rabu, 30 November 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jelang Penghapusan Data STNK, Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang

Rabu, 30 November 2022 | 15:45 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Untuk Database dan Pengawasan, Ini 4 Status Master File Wajib Pajak

Rabu, 30 November 2022 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan, PKP Bisa Dicabut Jika Tak Lapor SPT Masa PPN 3 Bulan

Rabu, 30 November 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Hitung Pajak Penghasilan, Youtuber Bisa Pake Norma