Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Godok RUU PPSK, DPR dan Pemerintah Bentuk Panitia Kerja

A+
A-
0
A+
A-
0
Godok RUU PPSK, DPR dan Pemerintah Bentuk Panitia Kerja

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

JAKARTA, DDTCNews - DPR dan pemerintah membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir mengatakan DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) No. R-53/Pres/10/2022 terkait dengan RUU PPSK. Menurutnya, pembentukan panja akan mempermudah pembahasan RUU PPSK antara DPR dan pemerintah.

"Mudah-mudahan kalau sudah diputuskan di panja, di raker sudah tidak ada masalah. Setuju? Setuju," katanya, Kamis (10/11/2022).

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Presiden telah menugaskan 4 menteri untuk membahas RUU PPSK bersama DPR, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Dengan adanya pembentukan panja, Kahar berharap proses pembahasan dan pengambilan keputusan RUU PPSK akan berjalan lebih mudah.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui pembentukan panja untuk membahas RUU PPSK. Dia menjelaskan pemerintah telah menerima naskah RUU PPSK dari DPR pada 20 September 2022. RUU ini terdiri atas 24 bab, 653 pasal, dan 2.007 ayat.

Baca Juga: UU Direvisi, Pejabat Rusia Tak Perlu Ungkap Laporan Pajaknya ke Publik

Pemerintah juga telah menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM) kepada DPR. DIM ini disusun setelah pemerintah melakukan koordinasi yang erat dengan otoritas dan lembaga di sektor keuangan, utamanya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga telah mengadakan serangkaian konsultasi publik untuk mendorong partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

Menurutnya, pemerintah setidaknya telah menyelenggarakan lebih dari 25 agenda konsultasi publik yang melibatkan puluhan asosiasi, pelaku pasar, industri, pakar, akademisi, dan masyarakat.

Baca Juga: Pelaku Usaha Gencar Ekspansi, Sri Mulyani Harap Tetap Patuh Pajak

Tak ketinggalan, pemerintah juga menyediakan saluran lain, berupa portal bagi publik secara luas untuk memberi masukan secara tertulis. Simak 'Bahas RUU P2SK, Sri Mulyani: Sektor Keuangan Tulang Punggung Ekonomi'

"Hal ini untuk memastikan masyarakat, industri, dan pihak lain yang berkepentingan dalam proses penyusunan undang-undang mendapatkan hak untuk didengar, untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan dapatkan penjelasan," ujar Sri Mulyani. (rig)

Baca Juga: Awas! Faktur Pajak Bisa Dianggap Tidak Dibuat Jika Ini Terjadi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : ruu ppsk, sektor keuangan, konsultasi publik, panja UU PPSK, menkeu sri mulyani, DPR, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Januari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Ada Perubahan Aturan, DJBC Buka Forum Asistensi bagi Pengusaha Rokok

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tax Buoyancy Turun, Rasio Pajak 2023 Diperkirakan Hanya 9,61 Persen

Rabu, 25 Januari 2023 | 12:30 WIB
PP 50/2022

Agar Imbalan Bunga Diberikan, WP Perlu Perhatikan 3 Ketentuan Ini

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai