Review
Rabu, 08 Februari 2023 | 11:44 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (5)
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 08 Februari 2023 | 10:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 8 FEBRUARI 2023 - 14 FEBRUARI 2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Reportase

Bahas RUU P2SK, Sri Mulyani: Sektor Keuangan Tulang Punggung Ekonomi

A+
A-
0
A+
A-
0
Bahas RUU P2SK, Sri Mulyani: Sektor Keuangan Tulang Punggung Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tangapan pemerintah terkait APBN 2023 saat rapat Paripurna DPR Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) diperlukan untuk mendorong kemajuan di sektor keuangan.

Sri Mulyani mengatakan negara hanya akan bisa maju apabila memiliki sektor keuangannya kuat. Dalam hal ini, langkah reformasi harus dilakukan agar sektor keuangan dapat menjadi pendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Sektor keuangan akan menjadi tulang punggung dan sekaligus aliran darah bagi perekonomian untuk bisa mencapai kemajuan secara sustainable," katanya dalam pembukaan Profesi Keuangan Expo 2022, Senin (10/10/2022).

Baca Juga: Dorong Kepatuhan, Kanwil DJP Jaktim Gandeng 4 Asosiasi Konsultan Pajak

Sri Mulyani mengatakan pemerintah dan DPR sedang membahas RUU PPSK agar RUU sektor keuangan lebih berperan dalam mendukung perekonomian. Dengan RUU itu, diharapkan akan terjadi peningkatan akses data keuangan, memperluas sumber pembiayaan jangka panjang, dan meningkatkan daya saing dan efisiensi di sektor keuangan.

Selain itu, RUU PPSK juga akan mendorong pengembangan instrumen dan memperkuat mitigasi risiko, serta meningkatkan perlindungan investor dan konsumen.

Dia menilai tercapainya kelima pilar tersebut membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik, yakni para profesi keuangan yang memiliki kompetensi dan integritas. Hal lain yang juga diperlukan yakni membangun dan memperkuat tata kelola pelaporan keuangan serta pengawasan sektor jasa keuangan.

Baca Juga: Demi Belanja Militer, Negara Ini Pungut Windfall Tax Sektor Perbankan

Oleh karena itu, RUU PPSK memiliki cakupan yang luas, mulai dari industri perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, fintech, keuangan berkelanjutan, sumber daya manusia sektor keuangan, pelaporan keuangan, hingga akses pembiayaan bagi UMKM.

Mengingat pengaturan RUU PPSK yang luas dan strategis, Sri Mulyani lantas meminta seluruh institusi dan elemen masyarakat ikut mendukung dan mengawal perwujudan omnibus law di sektor keuangan tersebut.

"Penguatan sektor keuangan yang akan dibahas dalam RUU P2SK diharapkan akan dapat menghasilkan sektor keuangan yang makin dalam, makin maju, inovatif, efisien, serta tentunya bisa dipercaya oleh para investor dan masyarakat," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Ekonomi Tumbuh 5,31%, Sri Mulyani Sebut RI Masih Jadi The Bright Spot

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : RUU PPSK, sektor keuangan, perbankan, asuransi, pasar modal, konsultan pajak, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 26 Januari 2023 | 11:17 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

APBN 2023: Belanja Aman, Penerimaan Dibayangi Turunnya Harga Komoditas

Selasa, 24 Januari 2023 | 13:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak, Sri Mulyani: Wujud Keberpihakan Negara

Selasa, 24 Januari 2023 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Pajak yang Dibayarkan Bakal Kembali ke Masyarakat

Selasa, 24 Januari 2023 | 09:30 WIB
APBN 2023

Sri Mulyani Sebut Pajak Bantu Perbaiki Kesejahteraan Warga Miskin

berita pilihan

Rabu, 08 Februari 2023 | 19:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Mudahkan Pegawai Pabrik Bayar PKB, Pemprov Jabar Hadirkan Samsat Kawin

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:58 WIB
SENGKETA PAJAK

Ini Data Jumlah Berkas Sengketa yang Masuk Pengadilan Pajak

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Siap-Siap! Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Digelar Mulai April 2023

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:30 WIB
KP2KP SAMBAS

NPWP 15 Digit Tak Berlaku Mulai 2024, Ini Langkah-Langkah Validasi NIK

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:15 WIB
BINCANG ACADEMY

Menyiapkan TP Doc 2023 dari Awal Tahun, Ternyata Ini Keuntungannya

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:54 WIB
PMK 177/2022

Begini Ketentuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukper di PMK 177/2022

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:45 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Gandeng Pemda, DJP Bisa Lacak WP yang Omzetnya Tembus Rp500 Juta

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB
SENGKETA PAJAK

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak, Putusan ‘Menolak’ Naik 41%

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Orang Kaya Cuma Bayar Pajak 8%, Biden Usulkan Pengenaan Pajak Minimum

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Bakal Segera Terbit, DJPK Sebut RPP Pajak Daerah Sudah Diharmonisasi