Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Faktur Pajak Fiktif, Sri Mulyani: Sanksinya Lebih Berat di UU HPP

A+
A-
19
A+
A-
19
Faktur Pajak Fiktif, Sri Mulyani: Sanksinya Lebih Berat di UU HPP

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Kamis (7/10/2021).

JAKARTA, DDTCNews - UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur kenaikan besaran sanksi denda yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk penghentian penyidikan atas kasus faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau fiktif.

Pada Pasal 44B ayat (2) huruf c UU KUP yang diubah melalui UU HPP, penyidikan wajib pajak akibat melanggar Pasal 39A UU KUP hanya bisa dihentikan bila wajib pajak melunasi jumlah pajak pada faktur pajak dan denda 4 kali lipat dari jumlah pajak pada faktur pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sanksi administrasi denda yang dikenakan pada ketentuan sebelumnya hanya 3 kali lipat dari jumlah pajak pada faktur pajak. Dengan UU HPP, sanksi denda penghentian penyidikan tersebut menjadi lebih berat.

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

"Dilakukan sanksi yang lebih berat di UU HPP karena ini sudah kriminal. Orang-orang yang membuat faktur pajak fiktif sehingga dia mengambil pajak orang lain atau tidak menyetorkan kepada negara," katanya, Jumat (8/10/2021).

Meski sanksi denda atas pelanggaran Pasal 39A ditingkatkan, UU HPP ternyata menurunkan sanksi denda yang harus dibayar oleh wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan akibat kealpaan sesuai dengan Pasal 38 UU KUP.

Pada Pasal 44B ayat (2) huruf a UU KUP yang diubah dengan UU HPP, penghentian penyidikan terhadap wajib pajak yang melanggar Pasal 38 UU KUP dilakukan bila wajib pajak melunasi pokok pajak dan denda sebesar 1 kali dari pokok pajak yang kurang dibayar.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

"Jadi DPR dan pemerintah memberikan gradasi agar compliance makin baik tapi tetap affordable bagi mereka yang memang tidak berniat melakukan suatu kejahatan perpajakan," ujar Sri Mulyani.

Untuk penghentian penyidikan atas wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan secara sengaja dan melanggar Pasal 39 UU KUP, wajib pajak tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan denda sebesar 3 kali pokok pajak yang kurang dibayar. (rig)

Baca Juga: DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini
Topik : menkeu sri mulyani, uu hpp, ruu hpp, sanksi denda, administrasi pajak, faktur pajak, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Haris

Jum'at, 08 Oktober 2021 | 21:00 WIB
Sanksi yang berat memang harus diberikan kepada pembuat faktur pajak yang fiktif atau faktur pajak yang dimanipulasi. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian negara. Tidak ada alasan lagi kenapa harus diberikan sanksi yang berat.
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak WP Belum Tergapai, Setoran Pajak Orang Pribadi Masih Minim

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tax Effort?

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pengaturan serta Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dalam UU HKPD

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak