Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

DPR dan DPD Serahkan DIM RUU HKPD, Pembahasan Lanjut Ke Panja

A+
A-
0
A+
A-
0
DPR dan DPD Serahkan DIM RUU HKPD, Pembahasan Lanjut Ke Panja

Penyerahan DIM RUU HKPD dari Komisi XI DPR kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR, Senin (20/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Pembahasan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) saat ini sudah masuk tahap pembahasan inti setelah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) diserahkan hari ini, Senin (20/9/2021).

Ketua Komisi XI Dito Ganinduto mengatakan DIM RUU HKPD telah lengkap. Menurutnya, seluruh fraksi telah menyampaikan DIM RUU HKPD kepada Komisi XI. Selain itu, Komite IV DPD juga telah merampungkan DIM RUU HKPD.

"Melalui rapat kerja ini secara resmi menyerahkan DIM RUU HKPD Komisi XI dan Komite IV DPD kepada pemerintah dan akan dibahas dalam panja (panitia kerja) yang akan datang," katanya, Senin (20/9/2021).

Baca Juga: BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menuturkan DIM RUU HKPD menjadi respons setiap fraksi terhadap rancangan aturan yang disampaikan pemerintah. DIM RUU HKPD juga ikut menyertakan aspirasi dari daerah.

Dia berharap DIM dari Komisi XI dan Komite IV DPD menjadi panduan utama dalam pembahasan RUU HKPD yang diselenggarakan melalui rapat panja. Jika tidak ada aral melintang, rapat Panja akan digelar pada pekan ini setelah DIM diserahkan kepada pemerintah.

"Tentang [DIM RUU HKPD] ke depan akan kita rumuskan bersama. Kemudian pandangan fraksi juga menjadi suatu panduan bersama antara pemerintah dan DPR dengan ikut menyerap aspirasi teman-teman di daerah dan juga DPD," ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

RUU HKPD mengatur 3 substansi perubahan dalam regulasi pajak daerah dan retribusi daerah. Pertama, konsolidasi pajak daerah dan retribusi daerah. Pada aspek ini, diatur restrukturisasi dan integrasi jenis pajak daerah antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jenis retribusi juga dipangkas dari 32 jenis menjadi 18 jenis.

Kedua, perluasan basis pajak melalui opsen pajak provinsi dan kabupaten/kota. Skema ini akan menggantikan sistem bagi hasil yang berlaku saat ini. Skema tersebut juga akan memperluas basis pajak melalui penambahan objek lewat sinergi pajak pusat dan daerah. Ketiga, harmonisasi pengaturan dengan sejalan dengan UU Cipta Kerja. (rig)

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T
Topik : komisi XI, DPR, DPD, DIM RUU HKPD, RUU HKPD, menkeu sri mulyani, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 07 Agustus 2022 | 11:00 WIB
KOREA SELATAN

Pacu Industri Cip, Korea Selatan Makin Jorjoran Beri Insentif Pajak

Minggu, 07 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Pengusaha Minta Bea Masuk Bahan Baku Manufaktur Dihapus, Ini Sebabnya

Minggu, 07 Agustus 2022 | 10:00 WIB
AUSTRALIA

Cukai Miras Dinaikkan, Asosiasi Ini Sebut Industri Makin Kesusahan

Minggu, 07 Agustus 2022 | 09:30 WIB
KOREA SELATAN

Kripto Jadi Alat Mengelak Pajak, Otoritas Ini Perkuat Pengawasan

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini