Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

DJP Terbitkan Surat Edaran Soal Pembetulan dan Pembatalan Suket PPS

A+
A-
50
A+
A-
50
DJP Terbitkan Surat Edaran Soal Pembetulan dan Pembatalan Suket PPS

Tampilan awal salinan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-17/PJ/2022.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran No. SE-17/PJ/2022 tentang petunjuk teknis pembetulan atau pembatalan surat keterangan pengungkapan harta bersih.

Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 196/2021, surat keterangan dapat dibetulkan atau dibatalkan jika harta bersih yang diungkapkan wajib pajak tak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

"Untuk memberikan keseragaman dalam pelaksanaan pembetulan atau pembatalan surat keterangan pengungkapan harta bersih perlu menetapkan surat edaran dirjen pajak mengenai petunjuk teknis pembetulan atau pembatalan," bunyi SE-17/PJ/2022, dikutip pada Rabu (22/6/2022).

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Secara umum, SE-17/PJ/2022 mengatur tentang petunjuk teknis pembetulan surat keterangan, petunjuk teknis pembatalan surat keterangan, tindak lanjut atas data yang diperoleh KPP, dan tindak lanjut atas permohonan pembetulan oleh wajib pajak.

Pembetulan surat keterangan dilakukan jika data DJP menunjukkan adanya kesalahan penulisan atau penghitungan dalam surat keterangan. Pembetulan dilakukan atas kesalahan penulisan identitas seperti nama, NIK, NPWP, alamat, dan kesalahan penulisan elemen-elemen data pada surat keterangan.

Sementara itu, kesalahan penghitungan yang dilakukan pembetulan ialah kesalahan penghitungan nilai harta, utang, atau harta bersih; kesalahan dalam menentukan pedoman nilai harta atau utang; dan kesalahan lain yang mengakibatkan berkurang atau bertambahnya nilai harta bersih serta PPh final.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Selanjutnya, pembatalan surat keterangan dilakukan apabila wajib pajak mengungkapkan harta bersih yang tidak sesuai keadaan sebenarnya; menyalahi ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), ataupun Pasal 7 ayat (1) huruf d PMK 196/2021; tidak memenuhi persyaratan; atau tidak sengaja mencabut SPPH.

SE-17/PJ/2022 ditetapkan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo pada 21 Juni 2022. Dengan berlakunya surat edaran tersebut, pembetulan dan pembatalan surat keterangan harus berpedoman pada SE-17/PJ/2022.

Untuk diketahui, PPS masih dapat diikuti oleh wajib pajak dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) paling lambat pada akhir bulan ini.

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

PPS dapat diikuti peserta tax amnesty yang belum sepenuhnya mengungkapkan harta saat tax amnesty diselenggarakan dan wajib pajak orang pribadi yang belum sepenuhnya mengungkapkan harta perolehan 2016 hingga 2020 dalam SPT Tahunan 2020. (rig)

Topik : SE-17/PJ/2022, suket PPS, surat keterangan, PPS, program pengungkapan sukarela, DJP, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD