DJP Perbarui Juknis Pemberian NPWP Secara Jabatan

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memperbarui aturan main penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan sehubungan dengan pemberian subsidi bunga/margin kepada pelaku usaha yang memanfaatkan program pemulihan ekonomi nasional.

Pembaruan petunjuk teknis tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-19/PJ/2020. Dalam beleid tersebut, saluran informasi yang bisa diakses debitur terkait dengan NPWP yang diterbitkan secara jabatan diatur lebih jelas.

"Debitur dapat memperoleh informasi terkait dengan NPWP yang diterbitkan secara jabatan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak," bunyi Pasal 4 ayat (4) PER-19/PJ/2020, Senin (23/11/2020).

Bagi debitur yang ingin memperoleh informasi terkait dengan NPWP yang diterbitkan secara jabatan oleh otoritas terdapat dua saluran utama yang bisa diakses antara lain melalui contact center DJP dan melalui saluran tertentu lainnya.

Kemudian, kriteria debitur yang mendapatkan NPWP secara jabatan tidak berbeda dengan regulasi sebelumnya antara lain Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi atau debitur lainnya dengan plafon kredit paling tinggi Rp10 miliar.

Lalu, memiliki baki kredit sampai dengan 29 Februari 2020; tidak termasuk dalam daftar hitam nasional; dan memiliki kategori kinerja pembayaran angsuran lancar yang dihitung per 29 Februari 2020.

Pemberian NPWP secara jabatan terhadap debitur yang memenuhi kriteria itu dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi. Basis penelitian administrasi tersebut di antaranya berdasarkan data yang diperoleh DJP dari Ditjen Perbendaharaan.

Lalu, data debitur penerima subsidi bunga atau subsidi margin yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, menggunakan basis data atau informasi yang dimiliki oleh DJP untuk penelitian administrasi.

"Dirjen Pajak menyampaikan NPWP yang diterbitkan secara jabatan kepada DJPb untuk mendukung administrasi pemberian subsidi bunga/subsidi margin dalam program PEN," tulis Pasal 3 dalam Perdirjen Pajak No.PER-19/PJ/2020. (rig)