Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ditjen Pajak Rilis Aplikasi Baru Pelaporan SPT

A+
A-
30
A+
A-
30
Ditjen Pajak Rilis Aplikasi Baru Pelaporan SPT

Aplikasi pelaporan SPT di DJP Online. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) meluncurkan aplikasi baru pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, e-form pdf. Adanya aplikasi baru tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (3/3/2021).

DJP mengatakan formulir SPT elektronik pada aplikasi e-form versi terbaru dalam format dokumen portabel (pdf). Format yang baru ini, menurut DJP, banyak memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan orang pribadi.

Dalam e-form versi lama, wajib pajak terlebih dahulu mengunduh formulir SPT elektronik yang akan diisi. Untuk membuka formulir tersebut, wajib pajak harus memiliki viewer agar mudah dalam pengisiannya. Namun, aplikasi itu tidak semua tersedia dalam komputer pengguna sehingga harus mengunduh IBM Viewer dari laman e-filing.

Baca Juga: Ini Alasan Wajib Pajak Badan Diimbau Lapor SPT Tahunan Lebih Awal

E-form pdf tidak seperti itu lagi. Formulir SPT elektronik yang mau diisi wajib pajak dalam bentuk .pdf dan bisa dibuka dengan aplikasi Adobe PDF Reader. Aplikasi komputer itu sangat familiar dan kebanyakan sudah tersedia di komputer wajib pajak,” tulis DJP dalam laman resminya.

Selain mengenai peluncuran aplikasi e-form pdf, ada pula bahasan terkait dengan sejumlah ketentuan yang diatur dalam PMK 18/2021. Beleid ini merupakan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja. Simak artikel ‘Sri Mulyani Resmi Rilis Aturan Pelaksana Bidang Pajak UU Cipta Kerja’.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Pengawasan Wajib Pajak Dilakukan DJP, Termasuk Pakai Data SPT Tahunan
  • Keunggulan Aplikasi

DJP mengatakan dengan slogan “Isi SPT Offline, Submit Online”, e-form pdf juga memiliki kesamaan dengan e-form versi lama. Pengisiannya tidak membutuhkan koneksi internet. Wajib pajak hanya perlu memiliki koneksi internet pada saat melakukan pengiriman (submit) SPT.

Adapun keunggulan lain dari e-form pdf antara lain pertama, dokumen yang diunduh wajib pajak dalam bentuk pdf. Kedua, dibuka dengan menggunakan Adobe PDF Reader. Ketiga, token dapat dikirimkan melalui email dan SMS OTP.

Keempat, memiliki fitur impor data melalui comma separated value (CSV) untuk data-data tabular seperti daftar bukti potong dan lainnya. Kelima, terdapat validasi NPTN dan PBK saat submit. Keenam, dapat dibuka di Mac.

Baca Juga: Penegakan Hukum 2021, DJP Jalankan 9 Rencana Aksi

“Biasakan dengan yang baru, mulai dari sekarang. Jangan tunda lapor SPT, mari isi dan lapor SPT sekarang juga. Lebih awal, lebih nyaman,” imbuh DJP. (DDTCNews)

  • Dana Abadi Umat

Penghasilan dari pengembangan dana abadi umat yang diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPh).

Dalam Pasal 45 ayat (1) PMK 18/2021, dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus serta penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, yang diterima BPKH, dikecualikan dari objek PPh.

Baca Juga: Catatan Pemeriksaan Bukper dan Imbauan Pelaporan SPT Terpopuler

“Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek PPh … tidak termasuk penghasilan dari pengembangan dana abadi umat,” bunyi penggalan Pasal 45 ayat (11) PMK tersebut. Simak ‘Penghasilan dari Pengembangan Dana Abadi Umat Tetap Jadi Objek PPh’. (DDTCNews/Kontan)

  • Pelaporan SPT

Sesuai dengan Pasal 37 PMK 18/2021, pengecualian dari objek PPh atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang didapat wajib orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri harus dilaporkan dalam SPT tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

"Kemudian, dividen yang berasal dari dalam negeri yang dikecualikan dari objek PPh … tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa surat keterangan bebas," bunyi Pasal 37 ayat (2) PMK 18/2021.

Baca Juga: DJP Mulai Telisik Laporan SPT Tahunan Wajib Pajak

Ketentuan yang sama juga berlaku pada dividen dari luar negeri. Simak ‘Dividen Bebas Pajak Penghasilan, Jangan Lupa Laporkan di SPT Tahunan’. (DDTCNews/Kontan)

  • Pensiunan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan jika masyarakat secara subjektif dan objektif tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak, mereka tidak mempunyai lagi kewajiban perpajakan yang melekat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pensiunan.

"[Tidak perlu lapor SPT] jika wajib pajak tersebut sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif," katanya.

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan Pajak, KPK Berkoordinasi dengan KPP

Salah satu kondisinya adalah ketika penghasilan pascapensiun di bawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dengan demikian, jika penghasilan dalam setahun tidak lebih dari Rp54 juta, para pensiunan tidak harus menyampaikan SPT. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku otomatis saat karyawan memasuki masa pensiun.

Pekerja yang sudah memasuki masa pensiun harus mengajukan permohonan non-efektif (NE) kepada kantor pelayanan pajak. Mereka juga wajib memenuhi kriteria tidak lagi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP. (DDTCNews)

  • DP 0% Pembelian Mobil dan Rumah

Bank Indonesia (BI) menerbitkan ketentuan pelonggaran rasio loan to value (LTV) untuk kredit properti, rasio financing to value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor.

Baca Juga: Punya Penghasilan dari Luar Negeri, Bagaimana Pajaknya?

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/2/PBI/2021. Beleid ini berlaku efektif mulai 1 Maret 2021. Menurutnya, kebijakan itu untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah.

"Penyesuaian kebijakan tersebut dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko," katanya dalam keterangan tertulis. Simak ‘Peraturan BI Terbit, DP Rumah dan Mobil 0%’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Pemanfaatan Data

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk menggenjot penerimaan pajak di tengah tekanan ekonomi karena dampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: Terbitkan SP2DK, DJP Terus Jalankan Pengawasan Wajib Pajak

“Tentunya kami akan terus memperluas tax base baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi dan optimalisasi pemanfaatan data,” ujarnya. (Bisnis Indonesia)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pelaporan SPT, e-filing, e-form, e-form pdf, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 04 Maret 2021 | 08:18 WIB
Salah satu asas atau prinsip sistem pemungutan pajak yang baik menurut Rosdiana dan Irianto (2014) adalah ease of adminsitration. Dengan adanya aplikasi terbaru pelaporan SPT yang akan semakin memudahkan Wajib Pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya, tentu juga akan mendorong kepatuhan ... Baca lebih lanjut

Mochamad Nezar Gribaldy

Rabu, 03 Maret 2021 | 21:24 WIB
Dengan adanya aplikasi baru ini sehingga memudahkan wp untuk melaporkan pajaknya. Wp tidak perlu mengunduh kembali aplikasi IBM Viewer
1
artikel terkait
Selasa, 06 April 2021 | 09:49 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Selasa, 06 April 2021 | 09:15 WIB
KONSULTASI
Selasa, 06 April 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 22:30 WIB
BELGIA
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)