Berita
Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW
Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW
Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penghasilan dari Pengembangan Dana Abadi Umat Tetap Jadi Objek PPh

A+
A-
1
A+
A-
1
Penghasilan dari Pengembangan Dana Abadi Umat Tetap Jadi Objek PPh

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Penghasilan dari pengembangan dana abadi umat yang diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPh).

Dalam Pasal 45 ayat (1) PMK 18/2021, dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus serta penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, yang diterima BPKH, dikecualikan dari objek PPh.

“Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek PPh … tidak termasuk penghasilan dari pengembangan dana abadi umat,” bunyi penggalan Pasal 45 ayat (11) PMK tersebut, dikutip pada Selasa (2/3/2021).

Baca Juga: Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

Jika penghasilan dari pengembangan dana abadi umat yang dikenai PPh bersifat final tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, BPKH menyetor sendiri PPh yang terutang. Penyetoran sendiri PPh yang terutang dilakukan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak diterima atau diperolehnya penghasilan.

Sementara itu, jika PPh yang terutang telah disetorkan dan divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), BPKH dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi.

Sebagain informasi kembali, Pasal 44 PMK 18/2021 membagi penerimaan BPKH dalam 5 jenis, yakni setoran BPIH dan/atau BPIH khusus, nilai manfaat keuangan haji berupa penghasilan dari pengembangan keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaran ibadah haji, dana abadi umat, serta penghasilan lain sumber yang sah dan tidak mengikat.

Baca Juga: Mulai Berlaku! Tarif Pajak Penghasilan Bunga Obligasi WPLN Jadi 10%

Adapun penghasilan dari pengembangan keuangan dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang dikecualikan dari objek PPh berupa. Pertama, imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah serta surat berharga syariah yang diterbitkan Bank Indonesia (BI).

Kedua, imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), surat berharga syariah negara, dan surat perbendaharaan negara syariah yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia.

Ketiga, dividen baik yang dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain – berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% – dari suatu bentuk usaha tetap (BUT) ataupun tidak melalui BUT di luar negeri.

Baca Juga: UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?

Keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, dan/ atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis.

Kelima, penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah. (kaw)

Baca Juga: Webinar Gratis! Bahas Penyesuaian Insentif Pajak UKM Lewat RUU KUP
Topik : PMK 18/2021, UU 11/2020, UU Cipta Kerja, UU PPh, BPKH, ibadan haji

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 04 Juni 2021 | 19:23 WIB
PERPRES 49/2021

Perpres Baru, Industri Miras Dinyatakan Tertutup untuk Investasi

Minggu, 30 Mei 2021 | 06:01 WIB
PAJAK DIVIDEN

Soal Insentif Pembebasan Pajak Dividen, Ini Permintaan DJP

Kamis, 27 Mei 2021 | 07:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Menuju Rezim Pajak yang Lebih Kompetitif Melalui UU Cipta Kerja

Senin, 24 Mei 2021 | 15:32 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Skema PPh OP, Sri Mulyani Sebut Rencana Penambahan Tarif 35%

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Lepas dari Middle Income Trap, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Daftar Barang Mewah Selain Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak